Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil mendirikan tenda saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, massa mendirikan tenda kemah di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dari pantauan merdeka.com, para demonstran mulai merapatkan barisan sejak pukul di depan Gedung DPR sejak pukul 14.35 WIB. Demonstran juga membawa beberapa properti seperti spanduk, balon, hingga tenda kemah.

Sebelum menyampaikan pendapat sebanyak dua unit tenda kemah didirikan terlebih oleh beberapa massa.

Properti lain seperti matras, kursi kemah, dan balon juga turut dipajang tepat di depan gerbang DPR dekat kawat beduri. Massa mulai duduk di tengah-tengah tenda dan mulai menyuarakan protesnya.

"Kedatangan kami di sini sebagai bentuk untuk menolak RKUHP yang baru saja disahkan oleh DPR. Ini bukan lagi alarm tapi ini sudah jelas jadi ancaman terhadap kebebasan bereskpresi dan penyempitan ruang demokrasi," ungkap salah seorang demonstran di depan gerbang DPR, Selas (6/12).

DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12).

Pengesahan tersebut dilakukan usai laporan dari Ketua Komisi III DPR mengenai pembahasan RKUH oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil berunjuk rasa dengan mendirikan tenda di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil berunjuk rasa dengan tidur di dalam tenda di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil berunjuk rasa dengan mendirikan tenda di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022).