Hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida Indrawati saat berjalan menuju ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/3). Hakim MK Maria Farida Indrawati dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan atas terdakwa pengacara Susi Tur Andayani terkait dugaan kasus suap sengketa Pilkada Lebak di MK.
Kesaksian hakim MK & Amir Hamzah dalam sidang Susi Tur Andayani
Sidang Kasus Akil
Hakim MK Maria Farida Indrawati saat berjalan menuju ruang persidangan di Pengadilan Tipikor.
Mantan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Susi Tur Andayani di Pengadilan Tipikor.
Mantan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah saat menghadiri sidang lanjutan Susi Tur Andayani sebagai saksi di Pengadilan Tipikor.
Maria Farida Indrawati (kiri) dan Amir Hamzah saat memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor.
Terdakwa Susi Tur Andayani memasuki ruangan saat hendak menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor.
Hakim MK Maria Farida Indrawati dan mantan Wakil bupati Lebak Amir Hamzah saat bersiap menjadi saksi dalam sidang lanjutan Susi Tur Andayani.
Hakim MK Maria Farida Indrawati memberikan kesaksian kepada hakim saat dihadirkan dalam sidang lanjutan Susi Tur Andayani di Pengadilan Tipikor.
Terdakwa Susi Tur Andayani tengah mendengarkan kesaksian Hakim MK Maria Farida Indrawati saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor.
Maria Farida Indrawati dan Amir Hamzah meninggalkan tempat duduknya usai menjadi saksi dalam sidang lanjutan Susi Tur Andayani di Pengadilan Tipikor, Jakarta, senin (24/3).
Tidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.
Baca SelengkapnyaMK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca SelengkapnyaMK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca SelengkapnyaMK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.
Baca SelengkapnyaGugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.
Baca SelengkapnyaMahfud secara terbuka kini berani mengkritik Jokowi tidak lagi hanya sistem.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan
Baca SelengkapnyaSejalan dengan itu rontok juga pengaruh seorang Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaDPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
Baca Selengkapnya