Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi Bakal Terapkan Hybrid Working

"Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin," kata Jokowi.

PresidenJokowi pun mendorong kebijakan menerapkan hybrid working

Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi Bakal Terapkan Hybrid Working

Pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah kualitas udara di wilayah Jabodetabek yang sangat buruk dalam sepekan terakhir. Salah satu caranya dengan menerapkan kebijakan hybrid working. Dalam rapat terbatas mengenai peningkatan kualitas udara di Jabodetabek, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mendorong kebijakan menerapkan hybrid working itu.

"Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin saya gak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8).

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, hybrid working seperti pembagian jam kerja, ada yang masuk ke kantor dan bekerja dari rumah. "Artinya work from home itu 50 persen-50 persen atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan sehari-hari di Pemda DKI. Dan tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home," kata Heru selepas rapat bersama Jokowi.

Heru mengatakan, pemda DKI akan menerapkan kebijakan work from from home mulai bulan September 2023. Heru sedang mengkaji berapa persentase yang WFH dan bekerja kantor.

"Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mudah mudahan September ini saya bisa langsung jalanin,"

kata Heru Budi.

Sementara, bagi perkantoran swasta Heru berharap bisa menerapkan WFH seperti masa pandemi Covid-19.

"Nah swasta tadi hasil rapat. mudah mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu, ya kaya covid aja," ucapnya.

Tidak Mewajibkan WFH

Meski begitu, Heru tidak mewajibkan pihak swasta untuk WFH. Dia hanya mengimbau agar mereka bisa menerapkan kebijakan itu "Sebagian katanya sudah ada yang (WFH) jalan sebagian karena bentuk usaha yang gak bisa ya silahkan kembali ke mereka," kata Heru. "Swasta saya tidak bisa menetapkan tapi mengimbau. Tapi itu nanti Minggu besok atau rapat berikutnya akan dibahas juga," pungkasnya.