Pj Gubernur DKI Sarankan Kendaraan 2.400 cc di Jakarta Pakai Pertamax Turbo
Heru juga mengimbau sektor swasta menerapkan hybrid working.
Heru juga menyebut bahwa Pemprov DKI telah menambah RTH.
Pj Gubernur DKI Sarankan Kendaraan 2.400 cc di Jakarta Pakai Pertamax Turbo
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyarankan kendaraan 2.400 cc untuk menggunakan bahan bakar minyak Pertamax Turbo. Hal itu, menurut Heru, dapat membantu mengurangi polusi yang sedang meningkat di Ibu Kota.
"Berikutnya kami usulan di Jakarta untuk kendaraan 2.400 cc sebaiknya harus disiplin menggunakan Pertamax Turbo," kata Heru di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8).
merdeka.com
Selain itu, Heru juga menyebut bahwa Pemprov DKI telah menambah ruang terbuka hijau (RTH) dan menanam 216 ribu pohon sampai sekarang sejak ia menjabat dari Oktober 2022.
"Dari Oktober sampai sekarang sudah menambah 800 lokasi dan berikutnya kami sudah menanam pohon 216 ribu pohon minimal tiga meter dan pohon lainnya," ujar Heru. "Kegiatan tadi juga diminta Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik mengetatkan uji emisi, uji petik dan aturan sudah ada. Nanti kami tinggal ketatkan di titik tertentu," sambung Heru.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga akan mengetatkan setiap bangunan untuk mendapatkan izin high rise building. "Berikutnya kami akan tegaskan dan ketatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high rise building begitu. Itu akan kami ketatkan walaupun aturan di DKI sudah ada untuk mereka melakukan green building," jelas Heru.
Heru juga mengimbau sektor swasta menerapkan hybrid working atau pencampuran antara work from office (WFO) dan work from home (WFH).
"Nah swasta tadi hasil rapat, mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kayak Covid-19 saja," kata Heru
merdeka.com
Dia mengatakan kebijakan hybrid working untuk mengurangi pengunaan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu penyebab utama polusi udara di Jakarta. Heru sendiri akan menerapkan kebijakan hybrid working ke PNS pemerintah provinsi DKI Jakarta. "Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta. WFH itu 50 persen-50 persen atau 40 persen-60 persen untuk mengurangi kegiatan hari hari di pemda DKI," jelasnya.
Heru juga akan meminta kementerian/lembaga untuk menerapkan WFH. Namun, PNS yang bekerja di bidang pelayanan publik harus tetap berkerja dari kantor (WFO). "Kalau jam nya memang masyarakat atau pegawai itu yang bersentuhan masyarakat tentunya ke kantor. Kalau tidak (berkaitan) pelayanan, perencanaan, lain-lain mungkin work from home, ya kalau kami sudah atur," tutur dia. "Jadi mudah-mudahan kementerian/lembaga lain juga bisa melakukan hal itu," sambung Heru.
Dia menuturkan saat ini masih menggodok aturan hybrid working untuk mengatasi masalah polusi udara. Heru menargetkan aturan ini bisa diterapkan pada bulan September 2023. "Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Dearah). Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin," ucap dia. Heru menyampaikan dirinya sudah berkomunikasi dengan para pengusaha terkait rencana kebijakan hybrid working di Jakarta. Kendati begitu, dia menyebut hanya bisa mengimbau agar swasta menerapkan WFH. "Swasta saya tidak bisa menetapkan tapi mengimbau. Tapi itu nanti minggu besok atau rapat berikutnya akan di bahas juga," pungkas Heru.
