Heru Bakal Wajibkan ASN Pakai Kendaraan Listrik, PKS: Ada Bisnis di Balik Itu Ya?

Tak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.

Sabtu, 19 Agu 2023 19:34:00

PKS mengatakan hal itu hanya akan menambah beban para ASN dan berpotensi membebankan APBD DKI ke depannya.

Heru Bakal Wajibkan ASN Pakai Kendaraan Listrik, PKS: Ada Bisnis di Balik Itu Ya?

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) merespons soal kewajiban bagi ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik. MTZ mengatakan, hal itu hanya akan menambah beban para ASN dan berpotensi membebankan APBD DKI ke depannya. Tak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kebijakan tersebut.

"Berapa persen penurunan kadar gas karbon di udara Jakarta kalau semua ASN DKI pakai mobil listrik? Akan kecil sekali. Juga menambah pengeluaran mereka untuk beli mobil listrik yang harganya sekarang masih mahal. Kalau pakai dana Pemda DKI berarti akan menambah beban APBD atau ada bisnis dibalik itu ya?" kata MTZ ketika dihubungi, Sabtu (19/8).

MTZ menilai, seharusnya Pemprov DKI mewajibkan para ASN untuk menggunakan transportasi umum yang sudah tersedia.

"Sambil semua moda transportasi publiknya diperbaiki. Ditambah lagi dengan menghidupkan jalur sepeda dan pedestrian untuk pejalan kaki," ujar MTZ.

Dia meminta kepada Pemprov DKI untuk memperbanyak bus-bus Transjakarta dan angkot-angkot JakLingko, Agar semua masyarakat Jakarta termasuk PNS beralih ke transportasi umum. "Perbagus bus dan angkot tersebut dan ganti BBMnya dengan tenaga listrik," sambung MTZ.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota. Adapun hal itu diminta Heru usai menghadiri rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau saya nanti pegawai DKI eselon 4 ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat pada Jumat (18/8).

Heru menjelaskan, ASN di lingkungan Pemprov DKI memiliki tunjangan transportasi. Namun, pemerintah akan menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH). Maka dari itu, ia menyarankan agar tunjangan itu dialokasikan untuk membeli motor listrik.

"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," ujar Heru.