ASN DKI WFH saat KTT ASEAN Tak Ada Insentif, Heru Budi: Ini Panggilan Jiwa, yang Balas Gusti Allah
Heru berujar pengorbanan ASN yang mau WFH ini nantinya akan mendapat ganjaran dari sang pencipta.
Selama WFH para ASN tidak menerima insentif apapun. Termasuk, tunjangan transportasi
ASN DKI WFH saat KTT ASEAN Tak Ada Insentif, Heru Budi: Ini Panggilan Jiwa, yang Balas Gusti Allah
ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tengah menerapkan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Selain itu, kebijakan ini diambil guna menekan buruknya polusi udara di Ibu Kota.
"Bagi yang mau Work From Home enggak ada insentif apa-apa, panggilan ya karena Kesatuan Republik Indonesia merah putih itulah panggilannya. Jadi hak dan tanggung jawab warga negara, haknya apa, kewajibannya apa jalankan itu," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Dia menyampaikan, ASN Pemprov DKI harus menilai kebijakan WFH ini sebagai bentuk pengorbanan demi kelancaran acara KTT ASEAN dan berkurangnya polusi udara.
"Ini panggilan negara loh bagi kita semuanya, pengorbanan, kalau dibilang untung atau enggaknya ya silahkan. Yang mau untung silahkan, yang mau mengorbankan diri demi NKRI ya kita apresiasi,"
jelas Heru.
Meski tak dapat tunjangan, Heru berujar pengorbanan ASN yang mau WFH ini nantinya akan mendapat ganjaran dari sang pencipta.
"Ini panggilan jiwa, bagi kita, yang balas Gusti Allah," kata Heru.
Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan sistem WFH dengan kehadiran 50 persen bagi ASN DKI sejak 21 Agustus 2023. Dia menyebut, kapasitas WFH ASN DKI bakal ditambah jadi 75 persen pada 4-7 Agustus 2023 saat gelaran KTT ASEAN.
Heru juga berharap, ke depan seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bisa beralih ke kendaraan bertenaga listrik untuk mendukung upaya pengendalian buruknya kualitas udara di Jakarta.
