Dirut Jakpro ragu-ragu bangun LRT fase dua pakai dana APBD-P 2018
Merdeka.com - Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan sempat menanyakan kepada PT Jakpro soal kesiapan pengerjaan Light Rail Transit (LRT) fase dua bila APBD Perubahan 2018 disahkan. Hal itu disampaikannya ketika rapat Komisi B dengan PT Jakpro.
Jakpro merupakan salah satu dari delapan BUMD yang mengajukan pernyataan penambahan modal daerah (PMD) di APBD perubahan 2018 sebesar Rp 4,6 triliun.
Ferrial menyarankan Jakpro menunggu APBD 2019 saja bila belum mampu mengerjakan pembangunan untuk LRT fase dua dari dana APBD perubahan 2018.
-
Siapa yang membangun LRT Jakarta Fase 1B? BUMD Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyatakan LRT Jakarta Fase 1 B Veledrom-Manggarai yang progresnya mencapai 26,6 persen pada akhir Agustus, siap untuk menjalani uji lintasan pada akhir September.
-
Kapan LRT Jakarta Fase 1B dijadwalkan siap uji lintasan? Kedua balok jembatan akan disambungkan menjadi satu menggunakan balok diafragma. Setelah itu, akan dipasang rel dan sistem sumber listrik penggerak kereta, baik pada viaduk (jembatan) maupun di Stasiun Rawamangun, dengan target untuk siap dilakukan uji lintasan atau test track pada akhir September 2024,' kata Dian.
-
Apa tujuan dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B? Pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai) bertujuan mendukung Manggarai sebagai stasiun sentral.
-
Dimana lokasi stasiun LRT Jakarta Fase 1B? Jalur yang akan dibangun pada fase 1B ini sepanjang 6,4 kilometer dan akan terdapat lima stasiun, yaitu Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai.
-
Kapan LRT Jabodetabek mulai beroperasi? Resmi dibuka pada 28 Agustus 2023 oleh Presiden Joko Widodo, LRT Jabodetabek memberikan pilihan transportasi modern yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan serta memudahkan mobilitas bagi para pekerja dan penduduk di sekitar stasiun.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
"Pasti enggak kita bisa laksanakan fase 2? Pasti enggak Pak Yuri (Ketua BP BUMD)? Kalau belum pasti ngapain duitnya dikasih sama dia (PT Jakpro) Rp 1,8 triliun? Lebih baik tunggu anggaran murni 2019," kata Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (31/8).
Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto mengaku ragu-ragu untuk dapat memastikan pengerjaan LRT fase dua dengan APBD perubahan 2018.
"Kalau saya masih ragu-ragu pak, terus terang begini, kalau dilihat dalam angka Rp 1,8 triliunnya memang itu, yang tadi saya sampaikan. Itu timbulnya dari surat Pak Gubernur 14 Mei 2018 yang mengajukan ke Kemenhub untuk membangun trase 2," ucapnya.
Dia menyatakan pihaknya hanya dapat memastikan untuk pembangunan rute LRT sampai Manggarai, Jakarta Selatan. Untuk LRT fase dua rencananya ada pembangunan jalur Velodrome, Dukuh Atas dan Tanah Abang.
Namun, Dwi menyebut hingga saat ini pihaknya masih menunggu rencana induk dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
"Kalau disetujui dan sebagian bisa kita gunakan ke Manggarai. Kalau ini saya agak yakin karena rencana induk perkeretaapian pasti ketemunya di Manggarai," papar dia.
Karena hal itu, Ferrial menyarankan agar Jakpro menggunakan anggaran yang diajukan pada APBD 2019.
"Apa kita tunda saja sampai APBD murni 2019, toh juga akan kita bahas tahun ini juga. Ditunda saja sampai ada kepastian," tuturnya.
Sebelumnya, terdapat delapan BUMD yang mengajukan PMD tersebut antara lain PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, PD Sarana Jaya, PD Pasar Jaya dan PD PAM Jaya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jakpro menuding, LRT Jakarta menjadi salah satu penyebab BUMD tersebut tak kunjung laba atau untung.
Baca SelengkapnyaKetua Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) menyoroti anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak tau perbedaan LRT Jakarta dan Jabodebek
Baca SelengkapnyaPengguna transportasi umum keberatan dengan tarif yang mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaSuntikan modal tersebut turun karena anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) dibatalkan.
Baca Selengkapnya"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaPansus akan melakukan audit total terkait pembangunan JIS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sudah beroperasi saat ini.
Baca SelengkapnyaIwan juga menyebut bahwa kajian tersebut tengah dimatangkan agar dua transportasi berbasis rel ini siap dijadikan satu.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya