Gara-gara sampah, Ahok diserang dari segala penjuru

Merdeka.com - Kisruh pembuangan sampah DKI Jakarta ke Bantargebang, Bekasi berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjajaha Purnama (Ahok) sampai diserang kanan kiri karena kisruh tersebut.

Awalnya, DPRD Bekasi ingin meminta penjelasan kepada Ahok soal perjanjian (MoU) tentang pembuangan sampah DKI di Bantargebang. DPRD Bekasi nilai, ada yang dilanggar oleh Pemprov DKI sehingga ingin memanggil Ahok untuk menjelaskan kasus ini.

Ketua Komisi A DPRD Bekasi, Ariyanto Hendrata menilai, DKI telah melanggar pasal 4 tentang kewajiban pihak pertama Ayat 2 Poin C tentang penyetoran tipping fee yang seharusnya disetorkan langsung oleh DKI kepada kas Daerah Kota Bekasi tanpa melalui pihak ketiga.

"Tipping fee itu masuk dalam kerja sama. Mereka melibatkan pihak pengelola tapi tanpa melibatkan Pemkot Bekasi. Jadi Bekasi tak memiliki akses untuk awasi itu," ujarnya.

Selain mempersoalkan tipping fee, DPRD Bekasi juga mengeluhkan beberapa hal pasca perjanjian itu yakni pelanggaran rute truk yang dilanggar, jam operasional truk hingga volume sampah yang kelebihan kapasitas sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang.

Namun bukannya menjelaskan, Ahok justru marah-marah kepada DPRD Bekasi. Ahok menegaskan, Komisi A DPRD Bekasi tak memiliki dasar untuk memanggil dirinya. Bahkan, secara terang-terangan Ahok akan mengirim tentara reguler buat mengirim sampah ke Bekasi jika sampah Jakarta tak tertampung.

Ahok menyebut DPRD Bekasi berisi anggota-anggota yang sombong. Dia malah menantang mereka untuk menutup Bantargebang.

"Kita kan tinggal bareng nih, ya kan? Kalau kamu mau maen sok-sokan gitu, kamu tutup saja. Supaya seluruh Jakarta penuh sampah, ini jadi bencana nasional. Gue kirim tentara nganter sampah ke tempat lu di Bekasi," kata Ahok.

Dengan nada kesal karena dilarang buang sampah di Bantargebang, Ahok juga menyatakan akan membuang sampah DKI ke Monumen Nasional (Monas). Hal ini juga membuat Ahok diserang oleh lawan politiknya.

Bahkan keluarga tentara merasa tersinggung dengan pernyataan Ahok. Siapa saja mereka? Berikut dirangkum merdeka.com, Rabu (4/11):

Haji Lulung

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung geram dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) yang ingin menjadikan Monumen Nasional (Monas) menjadi tempat alternatif penampungan sampah. Wacana ini dilontarkan Ahok terkait demo warga Cileungsi, Kabupaten Bogor yang minta sampah DKI tak lewat wilayahnya.Lulung pun menyebut Ahok orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut dia, warga Jakarta bakal dirugikan jika Monas dijadikan tempat penampungan sampah."Inikan namanya orang (Ahok) nggak bertanggungjawab. Rakyat Jakarta yang dirugikan, dan yang kedua itu ring satu Monas, Balai Kota, Istana itu ring satu. Masak ring satu mau ditaruh sampah," ujar Lulung kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/11).Lulung juga mengingatkan Ahok agar segera sadar bahwa apa yang dilakukannya itu membuat masalah bagi dirinya dan orang lain."Ahok tobatlah jangan bikin masalah terus, kan benar saya ngomong. Ini Ahok malah semua diajakin berantem. Tobatlah, sekarang bayangin masa sampah mau ditaruh di Monas," terang dia.Dia meminta Ahok lebih mengutamakan sikap santun daripada memakai emosi saat menghadapi masalah. Karena dengan sikapnya yang keras dan blak-blakan akan menuai masalah, terlebih lagi pada soal pembuangan sampah di Bantargebang yang berbuntut pada konflik antara Ahok dan DPRD Bekasi."Makanya saya bilang ada istilah Ahok jangan cari masalah, Ahok jangan cari masalah, kalau Ahok cari masalah, Ahok terus ada masalah," lanjut Lulung.Lebih jauh, Lulung mengajak Mantan Bupati Belitung Timur ini untuk sama-sama bekerja lebih baik lagi dalam membangun Ibukota Jakarta.

DPRD Bekasi

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok datang langsung ke TPST Bantargebang. Menurut Ariyanto, permintaan itu agar Ahok bisa melihat langsung sejumlah pelanggaran yang dilanggar dalam MoU terkait pengelolaan TPST Bantargebang."Di sana belum ada sumur pantau untuk melihat kualitas air. Suruh Ahok lihat sendiri," katanya di Bekasi, Jumat (23/10).Pihaknya kukuh memanggil orang nomor satu di Jakarta tersebut untuk mengklarifikasi soal tudingannya terkait pelanggaran MoU tersebut.Adapun pelanggaran yang dilanggar Pemerintah Jakarta, antara lain operasional truk sampah di luar jam dan rute yang ditentukan, belum adanya sumur pantau kualitas air di sekitar TPST Bantargebang, dan jumlah tonase sampah yang lebih banyak dibanding dalam MoU.Seperti diketahui, DPRD Kota Bekasi sedang berseteru dengan Gubernur Jakarta. Permasalahannya, Jakarta dituding melakukan pelanggaran, dan ingin memanggil Ahok ke Bekasi.Mendapat kabar itu, Ahok geram. Dia meminta agar ancaman DPRD Bekasi untuk menutup TPST Bantargebang direalisasikan, sementara Ahok mengancam warga Bekasi tak boleh kerja di Jakarta.

DPRD DKI juga ikutan

Ahok dikenal punya hubungan tak harmonis dengan DPRD DKI Jakarta. Dalam kasus pengelolaan sampah, menjadi kesempatan DPRD DKI untuk ikut menyerang Ahok seperti yang dilakukan DPRD Bekasi.Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi meminta Ahok untuk tak memperkeruh persoalan sampah di TPST Bantargebang, Bekasi. Sebab, kata dia, reaksi Ahok yang berlebihan selama ini tentu perlu dilihat juga masalah subtansinya, yakni isi perjanjian kerja sama yang harus dipatuhi kedua belah pihak."Nah itu kan sudah tahu, memang gubernurnya seperti itu," ujar Sanusi di gedung DPRD DKI, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/11)."Maksud saya, jangan memancing di air keruh, ini kan cuma perjanjian yang bisa diselesaikan bersama-sama. Perjanjian kan ada hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban dilanggar, boleh dong orang menyatakan pendapatnya. Anda melanggar perjanjian, boleh, jangan begitu melanggar, langsung bereaksi keras, enggak perlu. Kan enak kalau ngomong, maaf nih kita melanggar, kan gitu," sambung dia.Komisi D baru-baru ini mengadakan rapat internal, membahas masalah sampah di TPST Bantargebang. Meski belum ada keputusan karena temuan mereka baru dilaporkan ke Badan Anggran (Banggar) hari ini, ia meminta agar Dinas Kebersihan perlu melakukan konsultasi ke biro hukum.Adapun konsultasi yang dimaksud Sanusi adalah mencari peluang agar PT Godang Tua (pengelola) tidak mempunyai celah melakukan gugatan hukum terkait distribusi sampah yang selama ini mengalami kendala oleh adanya persoalan antara Pemprov DKI dan DPRD Bekasi."Kami telah menyarankan kepada Dinas Kebersihan untuk konsultasi ke biro hukum, adakah celah ruang digugat kita oleh PT Godang Tua karena kontraknya sampai 2023. Kalau ada celah ruang kita untuk digugat, itu hati-hati. Kalau sampai diproses ke pengadilan, maka barang ini menjadi status quo, kalau di status quo maka di-police line, dan kita enggak boleh lewat," papar dia.Menurut dia, hal yang perlu dipikirkan oleh Pemprov DKI saat ini adalah membuat rute baru bagi truk-truk sampah menuju TPST Bantargebang."Kalau terjadi seperti itu harus dipikirkan jalan keluarnya. Salah satunya saya bilang, anda (Pemprov DKI) harus cari jalan masuk yang lain, supaya masuk ke Bantatgebang tanpa mengganggu akses jalan dia (PT Godang Tua). Memang itu tanah milik DKI, tapi kalau jalur masuknya dibuat pengelola yang lama, maka tidak boleh dilewati tuh. Kalau masuk status quo, harus buat jalan yang baru, pikirkan jalan yang lain itu salah satunya," pungkas dia.

FKPPI

Komentar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok kembali menuai kontroversi. Ahok mengancam akan mengirim tentara jika DPRD Bekasi melarang truk sampah DKI Jakarta dikelola di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.Selaku pengacara Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Yusuf Kusuma menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Ahok."Yang kami rasa amat menyinggung perasaan kami selaku keluarga besar TNI dan Polri," ujar Yusuf di Polda Meto Jaya, Selasa (3/11).Yusuf mengaku, FKPPI langsung melayangkan somasi sebanyak dua kali. Namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Ahok. Karena itu pihaknya bermaksud menyelesaikan ini secara hukum. "Makanya kita laporan. Somasi untuk permintaan maaf kepada TNI," tegasnya.FKPPI tidak terima dengan pernyataan Ahok yang dinilainya cenderung melecehkan peran TNI di Indonesia. "Kitra tidak paham, mengirim tentara untuk mengirim sampah ke Bekasi. Tentara itu menjaga masyarakat tugasnya, bukan mengawal sampah, ini merendahkan sekali martabat tni," ucapnya.Bukan itu materi persoalannya,kt dalam hal pernyataan gubernur saja. Imbasnya amat luas. Ada indikasi semacam provokasi. Ternyata masyarakat di sana kan jadi ribut dan menutup akses ke Bantargebang.

Warga Cileungsi

Sejak pukul 07.00 WIB, 1 November lalu, ratusan anggota LSM dan warga Cileungsi Bogor melakukan aksi penghadangan truk sampah. Setiap truk sampah DKI Jakarta yang melintas menuju TPA Bantargebang distop dan dipaksa untuk putar balik.Mereka meminta agar truk yang mengangkut sampah dari DKI Jakarta melewati wilayah Bekasi Barat, bukan malah lewat Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam aksi tersebut puluhan truk dipaksa putar balik."Warga Cileungsi terganggu dengan sampah yang jatuh dan berceceran. Limbahnya menyebabkan penyakit bagi warga," ujar salah seorang orator dalam aksi tersebut, Senin (2/11) kemarin.Menurut warga, ada MoU antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta soal angkutan sampah. Pemprov DKI juga memberikan dana hibah kepada Pemkot Bekasi untuk jalan sampah dari Ibu Kota menuju Bantargebang."Harusnya lewatnya Bekasi Barat. Bahkan Pemkot Bekasi sudah dapat dana hibah, tetapi kenapa malah lewat sini (Cileungsi, Bogor) kami yang kena imbasnya. Sampah berceceran bikin bau dan penyakit," terang warga dalam orasinya.Aksi penolakan truk sampah sendiri tidak memacetkan perempatan Cileungsi. Mereka mengatur lalu lintas agar tidak macet dan melakukan orasi bergantian. Mereka hanya memaksa sopir truk sampah DKI untuk putar balik.Melihat aksi ini, Ahok pun geram dan meminta polisi menindak tegas. Menurut Ahok aksi penghadangan truk sampah DKI bentuk premanisme."Kita sudah melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian dan hari ini Dinas Kebersihan akan meninjau situasi di lokasi TPST Bantar Gebang," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).Lebih lanjut Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, pemungutan uang sampah itu termasuk pungutan liar. Sebab, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan hibah mencapai Rp 100 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bogor."Pemungutan uang sampah di Bantargebang itu termasuk pungli (pungutan liar)," tandasnya.Bahkan Pemprov DKI juga akan memberi hibah hingga Rp 1 triliun kepada kota mitra seperti Bekasi dan Bogor, selama usulannya masih masuk akal dan masih berhubungan dengan Jakarta."Kita malah mau kasih hibah Rp 1 triliun ke Pemda Bekasi dan Bogor, tentu dengan sarat usulannya itu masuk akal," paparnya.