Jajaran Direksi Dirombak, Ada Apa dengan Jakpro

Merdeka.com - Jajaran direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dirombak pada Senin (28/11). Perombakan diputuskan melalui RUPS Sirkuler (Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS) dan sudah sesuai dengan Pasal 91 UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, beberapa jajaran yang dicopot adalah Direktur Utama (Dirut) Widi Amanasto, Direktur Bisnis Gunung Kartiko, Direktur Dukungan Bisnis Muhammad Taufiqurrachman, Direktur Keuangan dan TI Leonardus W Wasono Mihardjo serta Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Iwan Takwin.

Namun, Iwan Takwin kini menjabat sebagai Direktur Utama. Selain itu, I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin dan Adi Santosa ditunjuk menjadi direktur perseroan serta Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan.

Di masa kepemimpinan Anies, Iwan dipercayakan sebagai Direktur Proyek JIS. Setelah JIS rampung, Iwan diangkat menjadi Direktur Pengembangan Bisnis.

Fitria mengatakan, susunan Direksi dan Komisaris dilaksanakan atas pertimbangan penyegaran dalam struktur organisasi perusahaan dalam rangka perbaikan Jakpro secara menyeluruh untuk menghadapi tantangan bisnis ke depannya.

"PT Jakpro dengan pembaharuan kepengurusan ini, mengharapkan agar direksi bersama dewan komisaris mengupayakan percepatan pembangunan atas proyek-proyek strategis sesuai tata kelola perusahaan yang baik," ujarnya.

Sebelumnya, nama Muhammad Taufiqurrachman pernah dituding terkait nepotisme. Hal tersebut muncul akibat adanya tiga papan bunga di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (1/11) lalu yang ditujukkan untuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

©2022 Merdeka.com/Lydia Fransisca

Papan bunga tersebut menuliskan bahwa Muhammad Taufiqurrachman bertanggung jawab atas nepotisme pengangkatan 20 Kadiv baru Jakpro. VP Corporate Secretary Jakpro, Syachrial Syarief membantah adanya praktek nepotisme di perusahaannya.

"Jakpro menyampaikan bahwa pengisian posisi-posisi baru maupun eksisting telah dilakukan melalui proses penilaian (assessment), sesuai proses standar yang berlaku di Jakpro dan evaluasi serta pertimbangan yang matang, yang tentunya sesuai dengan GCG (Good Corporate Governance) yang telah ditetapkan," kata Syachrial dalam rils resminya.

Setelah pencopotan tersebut, Heru hanya berkomentar bahwa pencopotan tersebut adalah hal yang biasa.

“Ya, biasa. Ini penyegaran saja ya,” kata Heru saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/11).

Sama seperti Heru, Pras juga berpendapat bahwa pergantian ini merupakan upaya penyegaran.

“Ya itu apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, penyegaran. Beliau yang lebih tahu kinerjanya,” ujar Pras kepada wartawan.

Perombakan direksi dan komisaris juga pernah dilakukan oleh Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan. Di awal masa jabatan, pada Juli 2018, ia mengganti Direktur Utama PT Jakpro Satya Heragandhi menjadi oleh Dwi Wahyu Daryoto sedangkan Komisaris Jimmy Siswanto Juwana digantikan oleh Daryanto.

Tidak hanya sekali, pada Agus 2021, Anies kembali mengganti direksi dan komisaris Jakpro. Mereka yang diberhentikan adalah Direktur Utama Dwi Wahyu Daryoto, Direktur Perusahaan Mohammad Hanief Arie Setianto, dan Komisaris Perusahaan Hadi Prabowo. Jabatan mereka diisi oleh Widi Amanasto sebagai direktur utama, Gunung Kartiko sebagai direktur perusahaan, dan Hudori sebagai komisaris perusahaan.

Melihat hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat bahwa copot-pasang jajaran BUMD merupakan hal yang biasa terjadi ketika pergantian pemimpin. Pergantian direktur utama pun upaya Heru dalam menggantikan orang-orang kepercayaan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

“Ya suka tidak suka, senang tidak senang, pergantian gubernur pasti akan ‘menyikat’ orang-orang Pak Anies itu di mana-mana. Di birokrasi pemerintah provinsi (Pemprov) pasti akan diganti, pasti akan ‘disikat’ oleh Pak Heru,” kata Ujang kepada merdeka.com, Rabu (30/11).

Menurut Ujang, hal tersebut merupakan sesuatu turun-temurun yang membuat pemerintahan menjadi buruk. Seharusnya, kompetensi seseorang membuatnya bertahan dalam jabatan tertentu.

“Itu ya jeleknya di kita. Ketika bukan orangnya, bukan kubunya, disikat, diganti. Ini yang membuat birokrasi kita tidak sehat. Tentu ini sesuatu yang kita kritisi. Sangat disayangkan ya, mestinya ya semua itu sistem yang berjalan. Sistem itu ketika orang bagus, kerjanya bagus, pertahankan,” tambah Ujang.Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Ismail pun berpendapat yang sama. Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut, pergantian direksi dan komisaris adalah hal yang biasa dan merupakan hak prerogratif Heru sebagai Pj Gubernur.

“Saya lihat ini satu hal yang wajar ya ketika ada pergantian pemimpin di level DKI, pasti akan ada evaluasi di seluruh BUMD. Saya pikir itu jadi prerogatifnya Pj Gubernur dan harusnya itu memang objektif ya, berbasis pada kinerja. Baik kinerja yang kemarin sudah dilakukan maupun yang sedang dan proyeksi yang sedang mereka siapakan,” jelas Ismail kepada wartawan, Selasa (29/11).

Meskipun demikian, Ismail menyayangkan pergantian dirut ini. Sebab, menurutnya, Jakpro menoreh prestasi baik selama dipimpin oleh Widi.

“Sebenarnya banyak ya sosok-sosok yang profesional di dalamnya. Ya secara keseluruhan saya pribadi memberi acungan jempol juga terhadap kinerja beberapa penugasan yang sungguh berat, contoh pengadaan Formula E. Itu juga kan sukses di tengah berbagai tekanan dan keterbatasan ya. Itu prestasi menurut saya, yang sejarah mencatat itu gitu lho dan itu tidak berhenti saat itu saja, sampai sekarang benefitnya juga terus mengalir ya seperti itu. Kemudian, TIM,” jelas Ismail.

Ismail mengungkapkan, prestasi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan saat ingin memberhentikan para direksi dan komisaris. Ia tidak ingin BUMD terlibat dari sisi politik.

“Saya pikir ini adalah prestasi-prestasi yang tidak boleh dipungkiri, apapun dinamika yang terjadi di internal Jakpro itu. Harusnya ini juga yang menjadi konsen bahan pertimbangan pihak terkait yang menentukan pergantian ini untuk mempertimbangkan hal tersebut. Bukan hanya sekadar menangkap sisi politisnya saja karena kita mau Jakarta ini maju tanpa terlalu banyak bumbu politis, tapi kita harus mengedepankan objektivitas karena ini Jakarta milik kita semua,” kata Ismail.

Dengan tetap digantinya jajaran Jakpro tersebut, Ismail mengatakan bahwa ada suatu faktor yang tidak diketahu olehnyai. Faktor tersebut menjadi alasan pemberhentian kelima jajaran tersebut.

“Saya sih istilahkannya lebih ringan, ini cuci gudang ya. Tapi secara person to person saya tidak menutup mata pada prestasi yang sudah mereka buat. Secara kinerja enggak masalah. Apa bukti tidak masalahnya? Mereka bisa menyelesaikan penugasan-penugasannya. Nah itu lah ada faktor X yang kita tidak tahu,” tambah Ismail.