Kadishub Syafrin Liputo Sebut Pembangunan LRT Jakarta Fase 2 Terhambat Regulasi
Merdeka.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengungkapkan, proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 2 terhambat regulasi. Hal tersebut diungkapkan Syafrin ketika ditemui di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Selasa (1/11).
"Untuk LRT memang kami masih fokus kepada bagaimana penyiapan regulasinya karena sejak 2015 sampai dengan (saat ini) beberapa kali dilakukan memang terpantau bahwa selalu gagal," kata Syafrin kepada wartawan.
Namun, Syafrin enggan merinci regulasi yang dimaksud.
-
Dimana peraturan tentang lampu KRL? Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Kereta Api Indonesia (KAI) melalui komentarnya menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 63 tahun 2019, lampu di dalam Commuter Line harus tetap dinyalakan sebagai sumber cahaya untuk berbagai keperluan, seperti membaca dan berkomunikasi.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Mengapa Dishub Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa contoh aturan lalu lintas? Contoh aturan lalu lintas banyak sekali. Contohnya antara lain pengemudi kendaraan bermotor harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), pengendara sepeda engine harus memakai helm, menaati lampu lalu lintas, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Apabila Adik akan menyeberang jalan harus melalui tempat penyeberangan jalan seperti jembatan penyeberangan dan zebra cross.
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
"Salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah dari sisi regulasi. Oleh sebab itu, sekarang kami masih fokus pada bagaimana penyelesaian regulasinya," tambah Syafrin.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masih memikirkan apakah akan melanjutkan pembangunan rute LRT Jakarta pada tahun depan. Sebab, tidak ada penganggaran untuk LRT pada pengajuan anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) DKI dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023.
“Itu menjadi pembahasan tersendiri. Nanti kita lihat apakah itu bisa kita lanjutkan. Nanti kita lihat anggaran di DKI,” kata Heru di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (28/10).
Heru mengatakan, program-program yang difokuskan pada masa jabatannya adalah banjir, macet, dan tata ruang serta menjaga perekonomian tetap stabil dalam menghadapi resesi di 2023.
“Kita lihat yang terpenting tadi, termasuk yang telah saya sampaikan tiga poin (banjir, macet, dan tata ruang). Termasuk juga menjaga situasi ekonomi biar supaya stabil sehingga konsentrasinya di situ,” kata Heru.
Meskipun demikian, menurut Heru, kelanjutan pembangunan LRT Jakarta Fase 2 dapat terealisasi saat kepemimpinan Gubernur DKI hasil Pilkada 2024.
"Kan bisa juga dilanjutkan oleh periode Gubernur berikutnya, periode 2024," ujar Heru.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin
Baca SelengkapnyaRangkaian kereta harus mengurangi kecepatannya ketika melintasi longspan LRT Gatsu-Kuningan. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaRatusan sopir JakLingko demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai yang sebaiknya menjadi perhatian bukan soal benar atau salah desain.
Baca SelengkapnyaKesalahan diduga ada pada lebar lintasan yang membuat LRT Jabodebek harus mengurangi kecepatan saat melaju.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca SelengkapnyaErick Thohir memastikan LRT Jabodebek akan terus diperbaiki.
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaJembatan lengkung LRT dari Gatot Subroto menuju ke Kuningan disebut salah desain.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta belum kunjung meresmikan besaran tarif untuk rute baru tersebut.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir menekankan, tahap awal operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung hanya melayani tiga stasiun saja.
Baca SelengkapnyaKetua Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) menyoroti anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak tau perbedaan LRT Jakarta dan Jabodebek
Baca Selengkapnya