Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta diluncurkan, 340 layanan langsung bisa diakses
Merdeka.com - Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan profesional dalam melayani masyarakat, hari ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meresmikan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi DKI.
Mal Pelayanan Publik ini adalah sebuah terobosan revolusioner yang dilakukan oleh Pemerintah guna memberikan kemudahan, kenyamanan, serta layanan pasti untuk seluruh masyarakat yang akan mengurus perizinan dari seluruh aspek bidang kependudukan dan catatan sipil, usaha, keimigrasian, kepolisian, pajak dan retribusi, izin agraria dan tata ruang, utilitas listrik PLN, BPJS, serta berbagai pelayanan publik lainnya dalam satu tempat. Untuk memastikan pelayanan yang diberikan bebas pungli, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat harus melalui mesin pembayaran EDC, sehingga tidak ada transaksi tunai.
Dalam sambutannya, Menteri Asman mengatakan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan solusi atas tingginya keluhan masyarakat yang selalu kerepotan dengan birokrasi yang selama ini dianggap berbelit. Inovasi Mal Pelayanan Publik berkonsep modern ini merupakan jawaban dalam mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan warga.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana Kemenkumham harus berinovasi dalam memberikan pelayanan? “Pertahankanlah capaian prestasi yang telah berhasil diraih. Teruslah pikirkan cara-cara baru dengan berbagai terobosan kreatif dan inovasi baru untuk memberikan kemudahan dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk keberlanjutan program (sustainable program) atas program-program yang telah saya tetapkan,“ kata Yasonna
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Kenapa pelayanan publik Kemnaker butuh standar prima? Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik, merupakan kegiatan yang perlu dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik. 'Karena itu, pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki standar yang prima,' ujarnya.
"Dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, maka seluruh jenis pelayanan publik baik dari tingkat pusat maupun daerah terintegrasi secara online," jelas Menteri Asman.
Pada Mal Pelayanan Publik yang berada di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan, masyarakat dapat menemukan berbagai layanan publik sebagai berikut :
Layanan lantai 1 :
• Izin Pembangunan dan Tata Ruang
• Izin Aktivitas Usaha
• Fast Track Service
• Pick Up Counter
Layanan lantai 2 :
• Layanan Pertanahan
• Layanan AJB
• Priority Service
• Consultation Room
Layanan lantai 3 :
• Ditjen Pajak
• Ditjen Bea Cukai
• Ditjen Administrasi Hukum Umum
• Polda Metro Jaya
• PLN Distribusi Jakarta Raya
• Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta
• Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta
• Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta
• Bank DKI
• Jasa Raharja BPJS Kesehatan
• BPJS Ketenagakerjaan
Pada pengoperasian perdananya Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta langsung memberikan 340 jenis layanan, di antaranya layanan kependudukan dan catatan sipil, perpajakan, retribusi, serta perizinan perumahan dan pertanahan.Ada juga pengurusan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pembuatan SKCK oleh kepolisian, perpanjangan paspor, hingga pengurusan listrik oleh PLN di lantai tiga gedung tersebut.
Dengan tagline SETIA (Solusi, Empati, Tegas, Inovasi, Andal)Mal Pelayanan Publik siap melayani masyarakat DKI Jakarta dan juga memiliki layanan call center 1500164 serta antar jemput izin bermotor (AJIB).
Pada kesempatan ini, juga sekaligus dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama mal pelayanan publik oleh Menteri PANRB dengan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Wakapolda Metro Jaya BrigjenPol Drs. Purwadi Aryanto, perwakilan Menteri Keuangan, perwakilan BPJS Kesehatan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dirut Bank DKI Kresno Sediarsi, Dirut Jasa Raharja Budi Setyarso, serta perwakilan PLN.
Kedepan, diharapkan seluruh pelayanan publik yang diberikan oleh seluruh lembaga baik pemerintah daerah, pusat, BUMD, BUMN, hingga perusahaan swasta termasuk urusan pernikahan juga membuka layanannya di Mal Pelayanan Publik.
Dengan terwujudnya Mal Pelayanan Publik ini, diharapkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia (Ease of Doing Bussiness) yang kini tertinggal jauh di peringkat 91, bisa naik ke peringkat 40 besar dan bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Turut hadir dalam peresmian Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, serta para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cukup mendatangi MPP, masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan yang diinginkan dengan cepat, efektif, dekat dan transparan.
Baca SelengkapnyaProgram tersebut dianggap langkah kolaboratif yang luar biasa
Baca SelengkapnyaBupati Enos menuturkan hadirnya Mall Pelayanan Publik ini bentuk perhatian pemerintah dengan cara jemput bola.
Baca SelengkapnyaLayanan ini tidak hanya cepat dan praktis, tetapi juga memiliki pendekatan 'jemput bola' dengan hadir di lokasi-lokasi strategis seperti Car Free Day & Sekolah.
Baca SelengkapnyaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur menggelar kegiatan Forum Grup Discossion (FGD) Penyelenggaraan MPP.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaMasyarakat hanya perlu satu kali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi dilakukan dari RT dan RW untuk mengetahui kemiskinan hingga stunting.
Baca SelengkapnyaIntegrasi ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan mengajukan permohonan informasi. Juga, mengintegrasikan informasi dari berbagai Kementerian.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia dan Azerbaijan berencana memperkuat kerja sama dalam mengakselerasi pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaMPP Digital Banyuwangi diaplikasikan ke MPP Digital Nasional yang merupakan pelayanan publik berbasis elektronik.
Baca SelengkapnyaIni menguatkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kaidah keterbukaan informasi publik.
Baca Selengkapnya