Penanganan Banjir hingga Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas APBD Jakarta 2025
Pemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengatakan ada sejumlah program prioritas yang akan ditetapkan di penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025.
Program pertama, terkait penanganan banjir. Menurut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut atau giant sea wall dan tanggul pantai.
"Kemudian program pengentaskan kemiskinan, ketahanan di dalam ekonomi global berbasis UMKM," kata Heru kepada wartawan di Jakarta, Selasa 17 September 2024.
Selanjutnya, ada program penanganan kemacetan. Adapun kemacetan masih menjadi persoalan yang hingga saat ini masih mendera Jakarta.
"Lalu ada program kepastian air bersih untuk masyarakat," ujar Heru.
Heru menyebut, Pemprov DKI Jakarta juga akan fokus pada beberapa program prioritas lainnya guna mewujudkan Jakarta sebagai kota global usai tak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.
"Ada beberapa (program prioritas), antara lain ada sekian poin, tapi yang prioritas kurang lebih seperti itu," kata dia.
Lebih jauh, Heru mengatakan saat ini APBD DKI Jakarta 2025 sedang dalam proses penyusunan oleh anggota dewan.
Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengesahkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Hal itu ditandai dengan persetujuan yang disampaikan seluruh anggota DPRD pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2024.
"Penetapan (APBD DKI 2024) Rp81,71 triliun. Setelah perubahan Rp85,19 triliun," kata Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/8/2024).
Adapun APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 85,1 triliun tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 74,9 triliun dan pembiayaan daerah sekira Rp 10,2 triliun.
