Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jakarta Alokasi Rp18,96 Triliun untuk Pengentasan Kemiskinan, Heru: Besarnya Luar Biasa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan Rp18,96 triliun untuk program pengentasan kemiskinan. Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan alokasi dana sebesar itu tak ditemukan di kota lain di Indonesia.


"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru dalam International Mayors Forum (IMF) 2024. Jakarta menjadi tuan rumah IMF 2024 yang digelar di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Jakarta Pusat. Selasa (2/7).

Menurut Heru, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu aksi nyata yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan Agenda 2030.


Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini menyebut, program pengentasan kemiskinan tersebut meliputi subsidi transportasi umum dan bantuan makanan tambahan bagi anak-anak.

Termasuk juga dukungan finansial untuk pendidikan, serta dukungan kesehatan 

melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Termasuk juga dukungan finansial untuk pendidikan, serta dukungan kesehatan 

Selain pengentasan kemiskinan, upaya lain yang dilakukan Pemprov Jakarta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda 2030 ialah berkomitmen mengurangi kelaparan.


"Mengurangi kelaparan dengan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif," ucap Heru.

Dengan menerapkan praktik pertanian perkotaan (urban farming), menjaga stok pangan melalui peranan BUMD Food Station Tjipinang Jaya, dan melaksanakan program sembako murah di berbagai kelurahan di Jakarta dengan bersinergi bersama pihak swasta.

Kemudian, ujar Heru pihaknya juga terus berupaya menciptakan kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan melakukan berbagai program seperti penataan kampung kumuh hingga membangun rumah susun sederhana.

"Dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat prasejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup mereka," kata Heru.

Penurunan Permukaan Tanah Buat Jakarta Rugi Rp10 Triliun per Tahun
Penurunan Permukaan Tanah Buat Jakarta Rugi Rp10 Triliun per Tahun

Selain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.

Baca Selengkapnya
Video D'TALKS Heru Budi: Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Video D'TALKS Heru Budi: Jika Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Menurut Heru, Kota Metropolitan sekitar Jakarta juga harus tumbuh. Nantinya, ada pembentukan kawasan aglomerasi.

Baca Selengkapnya
Heru Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara
Heru Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

"Masih DKI, Daerah Khusus Ibu Kota," tegas Pj Gubernur Jakarta Heru Budi

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta
Wali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta

Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken RUU DKJ, Jakarta Resmi Tidak Lagi jadi Ibu Kota?
Jokowi Teken RUU DKJ, Jakarta Resmi Tidak Lagi jadi Ibu Kota?

Presiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
Selain Mayor Teddy, Ini Potret Ridwan Dhani Wirianata Sekpri Prabowo yang Curi Perhatian
Selain Mayor Teddy, Ini Potret Ridwan Dhani Wirianata Sekpri Prabowo yang Curi Perhatian

Ridwan Dhani Wirianata pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo selama 5 tahun.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Begini Peran Besar BUMD Wujudkan Jakarta Global City
Begini Peran Besar BUMD Wujudkan Jakarta Global City

CFO BUMD Jakarta Forum diharapkan dapat menjadi orkestrasi potensi BUMD dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.

Baca Selengkapnya