![Jakarta Alokasi Rp18,96 Triliun untuk Pengentasan Kemiskinan, Heru: Besarnya Luar Biasa](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/2/1719909695380-x9ddh.jpeg)
![Jakarta Alokasi Rp18,96 Triliun untuk Pengentasan Kemiskinan, Heru: Besarnya Luar Biasa](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/2/1719909695380-x9ddh.jpeg)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan Rp18,96 triliun untuk program pengentasan kemiskinan. Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan alokasi dana sebesar itu tak ditemukan di kota lain di Indonesia.
"Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa Rp 18,96 triliun," kata Heru dalam International Mayors Forum (IMF) 2024. Jakarta menjadi tuan rumah IMF 2024 yang digelar di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Jakarta Pusat. Selasa (2/7).
Menurut Heru, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu aksi nyata yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan Agenda 2030.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini menyebut, program pengentasan kemiskinan tersebut meliputi subsidi transportasi umum dan bantuan makanan tambahan bagi anak-anak.
melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Selain pengentasan kemiskinan, upaya lain yang dilakukan Pemprov Jakarta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda 2030 ialah berkomitmen mengurangi kelaparan.
"Mengurangi kelaparan dengan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif," ucap Heru.
Dengan menerapkan praktik pertanian perkotaan (urban farming), menjaga stok pangan melalui peranan BUMD Food Station Tjipinang Jaya, dan melaksanakan program sembako murah di berbagai kelurahan di Jakarta dengan bersinergi bersama pihak swasta.
Kemudian, ujar Heru pihaknya juga terus berupaya menciptakan kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan melakukan berbagai program seperti penataan kampung kumuh hingga membangun rumah susun sederhana.
"Dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat prasejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup mereka," kata Heru.
Selain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, Kota Metropolitan sekitar Jakarta juga harus tumbuh. Nantinya, ada pembentukan kawasan aglomerasi.
Baca Selengkapnya"Masih DKI, Daerah Khusus Ibu Kota," tegas Pj Gubernur Jakarta Heru Budi
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaRidwan Dhani Wirianata pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo selama 5 tahun.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaCFO BUMD Jakarta Forum diharapkan dapat menjadi orkestrasi potensi BUMD dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.
Baca Selengkapnya