Polisi tilang motor yang tak melintas di jalur khusus Jalan Thamrin

Merdeka.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengerahkan anggota polisi wanita (Polwan) untuk mengatur lalu lintas di Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat. Pengerahan polwan yang tergabung dalam tim 'Cakra Woman Respons' itu bertujuan untuk menindak pengendara sepeda motor yang tak melintas di jalur khusus jalan protokol tersebut pasca diperbolehkan kembali melintas.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyampaikan, para polwan itu akan turun usai sosialiasi terkait jalur khusus sepeda motor di Jalan MH. Thamrin telah berakhir pada Minggu (4/2).

"Sosialisasi sudah dari kemarin 29 Januari selama seminggu sampai 4 Februari. Tanggal 5 Februari dilakukan penindakan tilang, yang tidak melalui lajur sepeda motor dan tidak ambil lajur motor di tilang, polwan-polwan siaga yang kita bentuk, cakra woman respons," kata Halim saat dikonfirmasi, Kamis (1/2).

Dalam hal ini, Halim tak merinci berapa banyak polwan yang akan dikerahkan. Dirinya hanya menyampaikan, personel Polwan itu akan berjaga di beberapa titik Jalan MH. Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

"Tim Cakra Woman Respons ini juga akan menindak para pengendara sepeda motor termasuk para driver ojek online yang biasa mangkal di tepi jalan. Iya, kami tilang. Tapi kami masih sosialisasi kan lagi seminggu ini," katanya.

Dalam sosialisasi ini, Halim berharap dapat berjalan dengan baik. Sehingga, nantinya akan dilakukan penindasan pada 5 Februari mendatang.

Halim menambahkan, alasan jalur khusus sepeda motor berwarna kuning itu diberlakukan guna mengantisipasi pelanggaran dan kecelakaan di jalan protokol tersebut. "Mengurangi tingkat kecelakaan, termasuk pelanggaraan," pungkasnya.

Apabila pengendara sepeda motor tak mematuhi marka jalan tersebut, bisa dikenakan Pasal 287 ayat 1 Juncto Pasal 106 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman bagi pengendara yang melanggar bisa dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.