PSI Jakarta Buka Hotline Pengaduan Penonaktifan NIK Warga, Catat Nomornya!
PSI buka hotline aduan penonaktifan NIK
PSI buka hotline aduan penonaktifan NIK
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Jakarta membuka saluran siaga pengaduan (hotline) bagi warga Jakarta yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dinyatakan tidak aktif oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Kami menyediakan layanan hotline pengaduan di nomor WhatsApp 085727531260," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Simon Lakamadu di Jakarta, Selasa (7/5).
Bagi warga yang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor WhatsApp tersebut. Simon berharap pelayanan ini bisa membantu warga yang mengalami kesulitan dalam mengecek status atau membuka akses blokir KTP.
Selain itu, PSI Jakarta juga mendorong pemerintah provinsi untuk transparan terkait dengan data yang digunakan dalam melakukan penertiban ini.
Lantaran masih banyak menemukan kasus warga DKI Jakarta yang aktif justru ikut terdampak dalam daftar penertiban tersebut.
"Kami mengingatkan bahwa dalam proses penertiban ini, banyak warga DKI Jakarta yang aktif justru ikut tersangkut," ujar Simon, dilansir dari Antara.
Dia menilai hal ini menunjukkan perlunya mekanisme penertiban yang lebih cermat dan akurat agar tidak merugikan warga yang masih aktif.
Maka dari itu, dia mengimbau agar Pemprov Jakarta memperhatikan lebih detil terkait mekanisme penertiban terkait alasan penertiban dan prosedur yang harus diikuti bagi warga yang terkena dampak.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mendengarkan aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa penertiban KTP ini berlangsung dengan adil dan transparan," kata Simon.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut penonaktifan NIK warga Jakarta bisa menjadi salah satu pencegahan tindakan kriminalitas perbankan hingga masalah kependudukan lainnya.
kata Heru.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta telah mengajukan penonaktifan sekitar 92 ribu NIK warga Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dari jumlah itu, sekitar 40 ribu NIK diantaranya merupakan warga yang sudah meninggal.
PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaApabila mendapati kegiatan konvoi takbiran keliling untuk segera melaporkan ke call center Polri 110
Baca Selengkapnyawarga yang merasa dirugikan atas penonaktifan NIK pun bisa mengajukan keberatan.
Baca SelengkapnyaTersandung kasus dugaan pelecehan seksual, kedua kader PSI tersebut dipecat dari jabatannya
Baca SelengkapnyaMenurut Ade Safri, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaSirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetiganya ada yang terjerat narkoba dan bolos dinas
Baca SelengkapnyaRaja Juli menjelaskan, PSI memiliki nilai dan itikad baik yang sama dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolisi menjelaskan, larangan penggunaan knalpot brong tertuang dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Baca Selengkapnya