Saking kesalnya Ahok seret nama Bang Yos soal sampah DKI

Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, DPRD Bekasi melayangkan protes pada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Protes itu soal operasional truk dan sampah yang dianggap pelanggaran aturan disepakati.

Ketua Komisi A DPRD Bekasi, Ariyanto Hendrata, menilai DKI telah melanggar pasal 4 tentang kewajiban pihak pertama Ayat 2 Poin C tentang penyetoran tipping fee yang seharusnya disetorkan langsung oleh DKI kepada khas Daerah Kota Bekasi tanpa melalui pihak ketiga.

"Tipping fee itu masuk dalam kerja sama. Mereka melibatkan pihak pengelola tapi tanpa melibatkan Pemkot Bekasi. Jadi Bekasi tak memiliki akses untuk awasi itu," ujarnya Kamis kemarin.

Ucapan Ariyanto rupanya membuat Ahok, sapaan Basuki, meradang. Ahok menilai itu persoalan yang bisa dibicarakan tanpa harus diumbar ke publik.

Ahok lantas menantang DPRD Bekasi andai kata giliran dia melarang warga Bekasi kerja di Jakarta.

"Lu kasih tahu anggota DPRD yang sombong di Bekasi, kasih tahu dia, suruh dia tutup. Aku mau tahu Jakarta jadi apa? Dan orang Bekasi enggak boleh kerja di Jakarta. Kanak-kanakan banget gitu loh," kata Ahok.

Tak puas sampai di situ, Ahok juga menegaskan persoalan sampah di DKI karena ada kebijakan yang salah sejak era Gubernur Sutiyoso.

"Jadi kamu bayangin ya, DKI kenapa mesti libatkan swasta, zaman Bang Yos loh, Jenderal bintang tiga. Kita kirim sampah ke Bekasi, itu tanah siapa? Tanah DKI loh. Peruntukannya untuk DKI loh," kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Jumat (23/10).

Ahok menyayangkan mengapa harus ada pihak ketiga yakni PT Godang Jaya Tua dalam menangani pasokan sampah DKI Jakarta. Seharusnya, kata Ahok, kerja sama yang dijalin cukup dua belah pihak saja, yaitu Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi.

Dengan keterlibatan PT Godang Tua Jaya dalam kerjasama ini, menurutnya dapat berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang dari pihak ketiga tersebut.

"Dulu kenapa Tipping Fee enggak langsung ke Bekasi masuk dalam APBD, kenapa mesti lewat ke swasta Godang Tua yang bisa lakukan macam-macam. Swasta ini pernah diaudit enggak?" tegasnya.

Tak puas dengan jawaban Ahok yang malah melempar balik kesalahan itu ke Sutiyoso, DPRD Bekasi minta Ahok melihat persoalan sampah yang sebenarnya.

"Di sana belum ada sumur pantau untuk melihat kualitas air. Suruh Ahok lihat sendiri," katanya di Bekasi, Jumat (23/10).

Pihaknya kukuh memanggil orang nomor satu di Jakarta tersebut untuk mengklarifikasi soal tudingannya terkait pelanggaran MoU tersebut.

Lalu sebenarnya seperti apa pelanggaran yang terjadi? (mdk/rnd)