Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sebut Kenaikan Buruh DKI Kecil, Anies Ngaku Terpaksa Terbitkan Kepgub UMP 2022

Sebut Kenaikan Buruh DKI Kecil, Anies Ngaku Terpaksa Terbitkan Kepgub UMP 2022 Aksi Buruh Gruduk Balaikota. ©2021 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dirinya terpaksa mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub)terkait penetapan UMP 2022. Meskipun Pemprov DKI Jakarta berpandangan bahwa kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,85 persen terlampau kecil.

"Kami terpaksa keluarkan Kepgub. Karena bila tidak dikeluarkan, maka dianggap melanggar. Tapi kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta," kata dia di hadapan buruh yang berunjuk rasa di depan Balai Kota, Senin (29/11).

Kepgub tentang penetapan UMP 2022 memang harus dikeluarkan. Sebab ada ketentuan yang mengharuskan Gubernur mengeluarkan Kepgub sebelum tanggal 20 November.

"Perlu saya sampaikan tanggal 20 (November) harus dikeluarkan. Karena ketentuannya mengharuskan harus keluar Keputusan Gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan (Kepgub), maka jadi melanggar. Karena itu kami keluarkan yang masih sesuai PP 36," jelas dia.

Dia pun menyampaikan, ada perbedaan antara DKI Jakarta dibandingkan Provinsi lain terkait penetapan UMP. Di Jakarta, setelah UMP ditetapkan, tidak ada penetapan UMP di level kabupaten dan kota.

"Kalau di tempat lain berhenti di Provinsi UMP-nya, lalu kabupaten dan kota bisa bikin keputusan. Di Jakarta enggak bisa. Itu membuat mengapa kita perlu membuat ini lebih baik dari sekarang. Kami paham, kami mengerti, dan kami perjuangkan sekarang. Doakan ini bisa tuntas," tegas Anies.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ungkit saat di Jakarta, Anies Minta Penentuan Upah Buruh Pakai Prinsip Keadilan
Ungkit saat di Jakarta, Anies Minta Penentuan Upah Buruh Pakai Prinsip Keadilan

Anies menyampaikan, bila kenaikan UMP buruh tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan timbul ketimpangan.

Baca Selengkapnya
Perjuangkan UMP Jakarta 2024 Rp5,6 Juta, Buruh Rusak Pagar Balai Kota DKI
Perjuangkan UMP Jakarta 2024 Rp5,6 Juta, Buruh Rusak Pagar Balai Kota DKI

Massa menuntut Heru untuk keluar dari kantor dan bertemu dengan buruh.

Baca Selengkapnya
Dengarkan Keluhan Buruh di Bogor, Anies: Kita Bereskan Jika Dipercaya Memimpin Republik Ini
Dengarkan Keluhan Buruh di Bogor, Anies: Kita Bereskan Jika Dipercaya Memimpin Republik Ini

"Jadi kami tidak hanya berjanji. Insya Allah semua masalah (buruh) akan kita bereskan jika dipercaya memimpin Republik ini," kata Anies.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman UMP DKI, Buru Demo di Balai Kota Harap Pj Gubernur Adil
Jelang Pengumuman UMP DKI, Buru Demo di Balai Kota Harap Pj Gubernur Adil

Yusup pun menyinggung soal kenaikan UMP DKI 2023. Kala itu, Heru bisa menaikkan UMP sebesar 5,6 persen.

Baca Selengkapnya
Buruh Protes Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemenkeu: Kita Jaga Inflasi
Buruh Protes Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemenkeu: Kita Jaga Inflasi

Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.

Baca Selengkapnya
Dibubarkan Polres Jakpus, Buruh Ancam Demo UMP DKI 2024 Dilanjut di Depan Rumah Heru Budi
Dibubarkan Polres Jakpus, Buruh Ancam Demo UMP DKI 2024 Dilanjut di Depan Rumah Heru Budi

Para buruh mengancam melanjurkan aksi demo ke rumah Pj Gubernur Jakarta

Baca Selengkapnya
FOTO: Aksi Massa Buruh Geruduk Balai Kota Jakarta Tuntut Kenaikan UMP 15 Persen
FOTO: Aksi Massa Buruh Geruduk Balai Kota Jakarta Tuntut Kenaikan UMP 15 Persen

Mereka meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen.

Baca Selengkapnya
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya
Kecewa Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Tuntutan, Kemnaker: Mogok Masal Bukan Solusi
Kecewa Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Tuntutan, Kemnaker: Mogok Masal Bukan Solusi

Aksi unjuk rasa itu karena permintaan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.

Baca Selengkapnya
Buruh Tolak UMP DKI 2024 Rp5,06 Juta, Ancam Mogok Kerja Nasional
Buruh Tolak UMP DKI 2024 Rp5,06 Juta, Ancam Mogok Kerja Nasional

Said Iqbal mengatakan, seharusnya kenaikan upah pegawai swasta lebih tinggi daripada pegawai negeri.

Baca Selengkapnya
Partai Buruh Siap Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta
Partai Buruh Siap Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

Said Iqbal akan memberikan surat rekomendasi gubernur Jakarta secara langsung kepada Anies dan mempersilakan mantan capres itu terus komunikasi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya
FOTO: Massa Demo Buruh Kepung Patung Kuda, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja dan Tolak Upah Murah
FOTO: Massa Demo Buruh Kepung Patung Kuda, Tuntut Cabut UU Cipta Kerja dan Tolak Upah Murah

Ribuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.

Baca Selengkapnya