Sederet Proyek DKI Peninggalan Anies yang Jadi Sorotan era Heru Budi

Merdeka.com - Sudah tiga bulan lebih usia Heru Budi Hartono memimpin DKI Jakarta sebagai penjabat. Heru dipilih Presiden Joko Widodo mengisi kekosongan gubernur dan wakil gubernur definitif di Jakarta.

Seperti diketahui, masa jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria selesai 16 Oktober lalu. Karena proses pemilihan kepala daerah akan berlangsung serentak pada 2024 mendatang, maka posisi yang kosong itu diisi Heru sebagai penjabat gubernur.

Bagi Heru, bekerja di Balai Kota bukan hal baru. Sebelum menjadi Kasetpres, Heru adalah PNS karir di Pemprov DKI Jakarta. Itu sebabnya, Heru tak merasa gamang saat harus memberesi masalah demi masalah di Jakarta. Dia langsung tancap gas.

Februari ini, masa tugas Heru di Pemprov DKI Jakarta memasuki empat bulan. Sejak berkantor di Medan Merdeka Selatan, sejumlah proyek di DKI kemudian menjadi sorotan. Tak tanggung-tanggung, salah satu pihak yang mempertanyakan kelanjutan proyek itu adalah Presiden Jokowi.

Berikut ini proyek-proyek di Jakarta yang belakangan kembali jadi perbincangan tepat saat Heru menjabat:

Proyek Pengendalian Banjir Jakarta

Pernah memimpin Jakarta membuat Jokowi paham betul apa yang menjadi masalah ibu kota tersebut. Salah satunya upaya menanggulangi dampak banjir kala musim penghujan tiba.

Presiden Joko Widodo mengatakan, siapapun gubernur DKI Jakarta harus bisa konsisten menyelesaikan proyek penanganan banjir. Seperti normalisasi 13 sungai di Jakarta hingga manajemen pemompaan waduk dan tanggul laut

"Siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta. Kemudian manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di Jakarta, yang ketiga tanggul laut atau yang lebih gede lagi, Giant Sea Wall," ujar Jokowi saat peresmian Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Jokowi mengatakan, masterplan penanggulangan banjir sudah ada. Tinggal eksekusi gubernur. Bila tidak, Jakarta akan terus mengalami banjir.

"Ini harus diselesaikan, kalau tiga hal ini tidak selesai sampai kapanpun Jakarta akan selalu banjir," ujarnya.

Pengelolaan Sampah Berbasis Tenaga Listrik

Presiden Joko Widodo alias Jokowi tiba-tiba menyorot perkembangan proyek intermediate treatment facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara. Sebagai penggagas, dia merasa heran proyek itu tak kunjung rampung.

"Jadi Gubernur di DKI, (ITF) Sunter itu kita mulai, sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum," kata Presiden Jokowi dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu (21/12).

Untuk diketahui, proyek ITF yang dikerjakan PT JSL sebagai anak usaha PT Jakpro sebetulnya sudah memasuki tahap groundbreaking pada 2018 lalu. Di era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Tetapi, pihak investor sebagai pendana utama mundur. Sehingga kelanjutan pembangunan terhenti.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola menjelaskan alasan proyek ITF Sunter tak kunjung rampung. Pada 2018, proyek ini sudah memiliki mitra dan sempat groundbreaking. Sayangnya mengundurkan diri dan proyek terhenti.

VP Corporate Secretary PT JakPro, Syachrial Syarif, tidak mengetahui pasti alasan pihak investor mundur. Dia berdalih saat proses itu terjadi belum bergabung bersama Jakpro.

Menanggapi sikap Presiden Jokowi, Jakpro, kata Syachrial memahami. Jokowi sebagai penggagas pasti ingin ada perkembangan pada proyek tersebut. Itu sebabnya, Jakpro sangat berharap proses pencarian mitra segera rampung sehingga kelanjutan pembangunan bisa segera dimulai kembali.

Sodetan Ciliwung

Pembangunan sodetan yang menghubungkan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) juga sempat mendapat sorotan dari Jokowi. Dia heran, sekian lama proyek itu direncanakan tapi tak kunjung rampung.

Proyek ini memang sudah digagas sejak Jokowi menjabat gubernur. Namun dalam pelaksanaannya, tak semudah membalik telapak tangan. Karena ada warga bantara yang harus digusur.

Lahan yang tak kunjung bebas menjadi penghambat utama proyek tersebut. Jika dihitung, kata Jokowi, proyek sodetan itu mangkrak selama enam tahun.

Heru kemudian meluruskan. Sebenarnya, proyek itu tidak benar-benar mangkrak selama enam tahun. Sebab, ada sebagian proyek yang sudah berjalan. Meskipun sempat mandek di titik luar pengerjaan sodetan karena warga mengajukan gugatan ke pengadilan dan menang.

"Yang di outletnya, sejak berapa kurun waktu itu memang berhenti karena salurannya harus dilebarkan. Di sana ada beberapa kendala, ada rumah warga, terus ada yang harus didetailkan data dengan BPN, dengan Trisakti, dan sekarang sudah selesai. Jadi, secara fisik yang di inlet iya (ada pekerjaan) tapi secara keseluruhan kan ada beberapa kendala sehingga enggak optimal juga, enggak bisa juga (dibangun), kira-kira gitu," ujar Heru.

Revitalisasi TIM

Kabar tak sedap muncul dari Taman Ismail Marzuki (TIM) yang baru saja rampung direvitalisasi Juni 2022 lalu. Seperti diketahui, tempat bersejarah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat ini mulai direvitalisasi sejak 2019 silam.

Berembus isu, ada praktik kolusi di balik proses tender proyek revitalisasi TIM. Hal itu diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Lalu di mana dugaan praktik kolusi itu terjadi?

Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur menjelaskan dari awal proses pengadaan dalam sebuah proyek. Setiap pengadaan di sebuah proyek, pastinya melalui proses seleksi. Khusus untuk proyek revitalisasi TIM, praktik kolusi diduga terjadi di tahapan pengadaan.

Tiga pihak yang menjadi terlapor dalam perkara tersebut, yakni pelaksana tender, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Terlapor I), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (Terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (Terlapor III).

Heru Budi enggan menanggapi lebih jauh. Dia minta hal itu ditanyakan langsung pada pihak inspektorat.

Lahan Senopati

Beredar informasi ada penggelembungan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) lahan di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menanggapi.

Jakpro langsung mengaudit internal untuk memastikan kabar tersebut. Adapun pembayaran BPHTB itu mencapai Rp18 miliar.

"Kita juga surprise (kaget). Rp18 miliar kita bayarkan," kata VP Corporate Secretary Jakpro Syahrial Syarif ketika dikonfirmasi, Senin (6/2).

Syahrial mengaku, ia tidak mengetahui kronologi kasus ini. Jakpro masih mempelajari kapan dugaan penggelembungan pajak itu terjadi.

Info yang didapat Jakpro, kasus ini memang sedang diselidiki Polda Metro Jaya. Syahrial tak ingin menceritakan lebih lanjut delik apa yang didalami kepolisian. Ia menegaskan bahwa kasus ini tengah bergulir di Polda Metro Jaya.

"Sebelumnya enggak tahu kita. Tapi soal berapanya yang harus dibayar, ini proses lah ya. Takutnya saya dianggap mendahului proses hukum," tambah Syahrial.