Sekda DKI minta tim sinkronisasi Anies-Sandi pro aktif

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu program dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno karena tengah membahas Rancangan Kerja Pembangunan ‎Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2018. Mereka tidak ingin menunggu hingga akhirnya terlambat dalam pengesahannya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, berdasarkan aturan berlaku, RKPD harus selesai dibahas dan disahkan sebelum tanggal 31 Mei 2017. Sehingga, dia meminta kepada tim sinkronisasi untuk lebih proaktif karena mereka tidak bisa menunggu.

"Kita kan taat jadwal. Daerah dan nasional bergulir nih, masa DKI mau berhenti. Sekarang jadwalnya persiapan RKPD. Masa kita berhenti dulu. Ya dijemput dong. Pro-aktif. Kalau mereka ada tim, pro-aktif," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/5).

Dia mengungkapkan, tim transisi milik Anies-Sandi harus bisa aktif melakukan komunikasi untuk memperlancar pembahasan RKPD DKI 2018. Mengingat masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022, APBD Perubahan DKI Jakarta 2017 dan Rancangan APBD DKI‎ Jakarta 2018.

"Belum lagi nanti DPRD harus bahas Perda-Perda. Jadi pekerjaan yang bisa kita kerjakan sekarang kenapa harus ditunda-tunda," tegas mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

Walaupun tidak membentuk tim transisi, Saefullah menyakini, komunikasi dalam pembahasan RKPD 2018 dan RAPBD DKI Jakarta 2018 akan bisa dilakukan. Namun sebelum melakukan pembahasan bersama, tentunya harus mendapatkan persetujuan dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Kita langsung saja. Tim kita ya TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk membantu Anies Sandi bekerja sama dengan tim sinkronisasi. Nanti supaya landingnya bagus dan langsung pemerintahan berjalan bersama-sama," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengharapkan adanya kewajaran keterlambatan dalam pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI 2018. Karena seharusnya pembahasan dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

Taufik mengatakan, dalam melakukan pembahasan RKPD 2018 sebelumnya harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022. Alasannya karena pembahasan RKPD akan mengacu kepada RPJMD, dan ini telah menjadi ketentuan yang berlaku.

"RPJMD yang menyusunkan berdasarkan ketetuan Permendagri 54 tahun 2010 adalah gubernur terpilih. Jadi udah jelas nih panduannya lima tahun RPJMD gubernur terpilih, RKPD turunannya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/5).

Dia mengungkapkan, pembahasan RKPD DKI Jakarta 2018 memang harus selesai pada bulan ini, Mei. Sehingga untuk dapat memastikan program dari Anies-Sandi bisa masuk dalam APBD DKI Jakarta 2018 maka perlu waktu agar dapat memastikan RPJMD dan RKPD harus sudah memastikan visi misi mereka masuk.

"Justru, kalau kita soal print waktu. Tapi kenapa kita sih musti keburu-buru, tebaliknya kita ngomong, RKPD itu turunan RPJMD, itu dulu. Pangkal besarnya. Walaupun ada print waktu bahwa RKPD harus segera disusun sampai akhir Mei. Tapikan mesti dipikirin dong, ada pengecualiankan," jelasnya.