Follow
Wapres Sebut ERP Penting Diuji Coba Sebelum Diterapkan: Betul Efektif, Apa Tidak
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta tampaknya mulai serius untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas ibu kota. Wapres Maruf Amin berpesan kebijakan itu harus benar-benar diuji coba dengan matang sebelum memutuskan benar-benar diberlakukan.
"Saya kira suatu kebijakan baru itu perlu di uji coba dulu, apakah bisa betul efektif apa tidak," ujar Wapres kepada wartawan usai memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Jakarta, Kamis (12/1).
Wapres mengatakan uji coba perlu dilakukan untuk menentukan apakah sebuah kebijakan tepat diterapkan atau justru sebaliknya. Hasil uji coba kemudian dilihat apakah memang kebijakan itu bisa dilanjut atau tidak.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Bagaimana TransJakarta rute Kalideres-Bandara Soetta dikawal selama uji coba? Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Kapan LRT Jakarta Fase 1B dijadwalkan siap uji lintasan? Kedua balok jembatan akan disambungkan menjadi satu menggunakan balok diafragma. Setelah itu, akan dipasang rel dan sistem sumber listrik penggerak kereta, baik pada viaduk (jembatan) maupun di Stasiun Rawamangun, dengan target untuk siap dilakukan uji lintasan atau test track pada akhir September 2024,' kata Dian.
-
Dimana saja jalan di Jakarta akan ditutup? Berikut rincian daftar ruas jalan yang akan dibuka tutup pada Minggu, 30 Juni 2024 dalam rangka kegiatan LPS Monas Half Marathon: Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara Simpang Jalan Agus Salim Medan Merdeka Selatan (sisi selatan) hingga Simpang Agus Salim Kebon Sirih Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman Simpang Abdul Muis - Kebon Sirih sampai Simpang Kebon Sirih - Thamrin Jalan KH. Wahid Hasyim - Simpang Wahid Hasyim - Thamrin Simpang Kebon Sirih - Jalan Agus Salim Jalan K.H. Wahid Hasyim sisi timur ditutup dan diarahkan via Jalan Agus Salim Jalan Taman Pejambon - Jalan Pejambon - Jalan Medan Merdeka Timur (sisi timur) - Jalan Ridwan Rais (sisi timur) - Jalan Arif Rahman Hakim sampai dengan putaran Tugu Tani - Jalan Menteng Raya - Simpang Menteng Raya - Jalan Cut Mutia Jalan Habib Ali Kwitang Korps Marinir sampai Tugu Tani Lalu lintas dari Cikini Raya atau Jalan Raden Saleh yang akan menuju Jalan Pangeran Diponegoro akan dialihkan melalui Raden Saleh Raya Jalan Cimandiri - Jalan Cilosari dan seterusnya Jalan Cikini Raya dari Simpang Jalan Cikini Raya - Jalan Raden Saleh Raya hingga Simpang Cikini Raya - Jalan Cilacap Jalan Prof. Moh. Yamin - Simpang Cik Ditiro ditutup dan lalu lintas dialihkan ke Jalan Cilacap Jalan Mahbub Djunaidi menuju ke Jalan Kebon Sirih Lalu lintas yang melalui Bundaran Senayan dari arah timur ke barat dialihkan ke Jalan Sisingamangaraja - Jalan Raden Patah - Jalan Hang Tuah dan seterusnya Jalan Sisingamangaraja dari arah selatan ke utara mulai dari Simpang Sisingamangaraja Hang Tuah
"Lebih baik diuji coba. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kebijakan itu merupakan sesuatu, kalau bahasa kiai-nya ijitihad, nah ini apakah benar itu maka lakukan uji coba dulu. Saya anjurkan untuk diuji coba lalu kemudian kita lihat hasilnya," terang Wapres.
Sebagaimana diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Kebijakan yang sudah dibahas sejak era Gubernur Sutiyoso tapi hingga kini belum terealisasi.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) dijelaskan kebijakan ERP merupakan pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan dan waktu tertentu.
Merujuk draf tersebut, ERP bakal dilaksanakan di 25 ruas-ruas jalan atau kawasan yang memenuhi kriteria.
Berkaitan dengan tarif, Dishub DKI Jakarta telah mengusulkan besarannya berkisar antara Rp5.000 sampai Rp19.900 untuk sekali melintas.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jalan berbayar atau EFP sejatinya telah dirancang beberapa tahun lalu, namun belum juga diterapkan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar tilang uji emisi kendaraan bermotor di atas 3 tahun. Denda menghadang bagi yang tidak lolos uji emisi.
Baca Selengkapnya
Penerapan uji coba pembagian jam kerja akan dimulai di internal Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo meyakini, persiapan jelang operasional tersebut sudah sesuai skenario.
Baca Selengkapnya
Polisi dan Pemprov DKI Jakarta menggelar razia uji emisi perdana hari ini, Jumat (1/9). Razia digelar di sejumlah titik wilayah DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Uji coba kedua yang dilakukan Presiden Joko Widodo berjalan lancar dan aman, sesuai dengan standar keamanan transportasi.
Baca Selengkapnya
Nantinya, tarif LRT direncanakan berkisar Rp 20.000- 25.000. Dengan hitungan satu kilometer pertama Rp5.000, dan per satu kilometer berikutnya dipatok Rp700.
Baca Selengkapnya
Wacana memberlakukan ERP di Jakarta berulang kali muncul tapi belum juga dieksekusi.
Baca Selengkapnya
Raza uji emisi dilakukan sebagai upaya menekan polusi udara di Jakarta yang memburuk belakangan ini.
Baca Selengkapnya
Uji coba operasional terbatas akan segera dilakukan kembali ketika hasilnya sudah seperti yang diharapkan.
Baca Selengkapnya
Kementerian Perhubungan sedang melakukan studi kelayakan atau feasibility study untuk memastikan apakah proyek ini dapat membawa manfaat untuk rakyat.
Baca Selengkapnya