Demokrasi adalah Sistem Pemerintah dengan Hak Warga yang Setara, Wajib Tahu

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kata 'demokrasi' berasal dari bahasa Yunani, yang menggabungkan dua kata pendek yakni 'demos' yang berarti seluruh warga negara yang tinggal di negara-kota tertentu dan 'kratos' yang berarti kekuasaan atau aturan. Sehingga, demokrasi dapat dianggap sebagai "kekuatan rakyat" atau cara memerintah yang tergantung pada kehendak rakyat.

Terdapat begitu banyak model pemerintahan demokratis yang berbeda di seluruh dunia. Demokrasi bukanlah otokrasi atau kediktatoran, di mana satu orang memerintah; dan juga bukan oligarki, di mana sebagian kecil masyarakat berkuasa. Jika dipahami dengan benar, demokrasi seharusnya tidak menjadi "kekuasaan mayoritas", jika itu berarti kepentingan minoritas diabaikan sepenuhnya.

Demokrasi, setidak-tidaknya secara teori, adalah pemerintahan atas nama seluruh rakyat, menurut "kehendak" mereka. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai demokrasi yang patut untuk Anda pelajari lebih lanjut.

Orang lain juga bertanya?

Asal Mula Praktik Demokrasi

Demokrasi didasarkan pada "aturan hukum", dilansir dari ushistory.org. Orang Yunani Kuno dipercaya sebagai pencipta sistem demokrasi pertama yang diketahui. Model demokrasi Yunani didirikan pada abad ke-5 SM di kota Athena. Di antara lautan otokrasi dan oligarki yang merupakan bentuk normal pemerintahan pada saat itu, demokrasi di kota Athena adalah hal yang menonjol.

Orang Yunani Kuno menghargai hukum alam, yang mana adalah gagasan bahwa masyarakat manusia harus diatur oleh prinsip-prinsip etika yang ditemukan di alam. Orang Yunani terkenal karena mempraktikkan demokrasi langsung, sebuah sistem di mana warga negara bertemu untuk membahas semua kebijakan, dan kemudian membuat keputusan dengan aturan mayoritas.

Namun, hanya laki-laki bebas yang dianggap sebagai warga negara. Jadi demokrasi mereka tentu terbatas. Versi modern demokrasi adalah sentralisme demokrasi, yang merupakan sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Vladimir Ulyinov Lenin. Sebagai pemimpin Revolusi Rusia pada tahun 1917, ia mendirikan pemerintahan komunis yang tidak mengizinkan adanya kepemilikan pribadi.

Semua anggota masyarakat secara teoritis adalah setara. Namun, Lenin menganggap "pelopor revolusi" kecil diperlukan untuk membimbing rakyat dan membangun ketertiban. Jadi sekelompok kecil pemimpin membuat keputusan atas nama rakyat, berdasarkan persepsi mereka tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan rakyat.

Demokrasi telah datang dalam berbagai bentuk dan ukuran sebagaimana tercermin dari jawaban yang berbeda atas pertanyaan tentang bagaimana, kapan, dan kepada siapa kekuasaan diberikan.

Kerangka Demokrasi

Demokrasi liberal (yaitu, demokrasi yang memperjuangkan perkembangan dan kesejahteraan individu) diatur sedemikian rupa untuk mendefinisikan dan membatasi kekuasaan untuk mempromosikan pemerintahan yang sah dalam kerangka keadilan dan kebebasan. Terdapat empat elemen penting untuk kerangka kerja demokrasi, seperti yang dikutip dari moadoph.gov.au, yakni:

legitimasi;

keadilan;

kebebasan; dan

kekuasaan.

1. Legitimasi

Pemerintah yang sah adalah yang memiliki mandat/kewenangan yang sesuai untuk memerintah. Ini biasanya berarti tingkat dukungan rakyat adalah tinggi seperti yang ditunjukkan oleh pemilih yang bebas dan pemilihan umum yang sering.

Misalnya, pemerintah dipilih berdasarkan suara rakyat di mana mayoritas pejabat di mayoritas daerah pemilihan memperoleh suara terbanyak; dan misalnya, aturan dibingkai untuk memaksimalkan kesejahteraan semua atau sebagian besar warga negara.

2. Keadilan

Keadilan dicapai ketika warga negara hidup dalam lingkungan di mana semua warga negara diperlakukan sama dan diberikan martabat dan rasa hormat. Hal ini dapat terjadi dalam demokrasi perwakilan yang ditempa oleh konstitusionalisme, pemilihan umum yang bebas dan pembatasan kekuasaan.

Misalnya, tuntutan yang dibuat oleh kelompok kepentingan yang mencari hak istimewa dipertanyakan; dan misalnya, masyarakat mendorong bakat dan memberi penghargaan kepada warga negara berdasarkan prestasi, bukan peringkat, hak istimewa, atau status.

3. Kebebasan

Jika kebebasan diinginkan, maka harus ada:

penentuan nasib sendiri sehingga warga negara dapat membuat keputusan, belajar dari mereka dan menerima tanggung jawab untuk mereka;

kapasitas untuk memilih di antara alternatif;

otonomi untuk melakukan apa yang tidak dilarang oleh hukum; dan di mana larangan memang ada, mereka harus untuk kebaikan bersama; dan

menghormati kebebasan politik dan sipil. Misalnya, intervensi pemerintah dalam masalah politik, ekonomi dan moral yang mempengaruhi warga negara dibatasi atau diatur; dan ruang lingkup kebebasan beragama, politik dan intelektual warga negara tidak dibatasi.

4. Kekuasaan

Dalam demokrasi liberal, upaya untuk mendefinisikan dan membatasi kekuasaan seringkali dilakukan melalui konstitusi tertulis. Checks and balances, seperti pemisahan Parlemen, pemerintah senior dan kekuasaan kehakiman, dilembagakan.

Selain itu, terdapat konvensi perilaku dan sistem hukum yang melengkapi sistem politik. Misalnya, kebebasan sipil dipertahankan dan ditingkatkan dari gangguan pemerintah, institusi, dan kekuatan kuat dalam masyarakat.

Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi

Secara umum disepakati bahwa demokrasi liberal didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu:

Keyakinan pada individu: karena individu diyakini sebagai moral dan rasional;

Keyakinan pada akal dan kemajuan: berdasarkan keyakinan bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah kondisi alami umat manusia dan politik seni kompromi;

Sebuah keyakinan dalam masyarakat yang konsensual: berdasarkan keinginan untuk ketertiban dan kerjasama bukan kekacauan dan konflik;

Keyakinan akan kekuatan bersama: berdasarkan kecurigaan akan kekuatan yang terkonsentrasi (baik oleh individu, kelompok, atau pemerintah).

Praktik Utama Demokrasi

Seperti yang diusulkan oleh Robert Dahl, Schmitter dan Karl, dan Larry Diamond, berikut adalah beberapa praktik kunci demokrasi;

Kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan secara konstitusional berada di tangan pejabat terpilih.

Pejabat yang dipilih, dipilih dalam pemilihan yang sering dan dilakukan secara adil di mana pemaksaan relatif jarang terjadi.

Praktis semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat.

Praktis semua orang dewasa memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan elektif di pemerintahan.

Warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan diri mereka tanpa bahaya hukuman berat atas masalah politik yang didefinisikan secara luas.

Warga negara memiliki hak untuk mencari sumber informasi alternatif. Selain itu, sumber informasi alternatif ada dan dilindungi oleh hukum.

Warga negara juga memiliki hak untuk membentuk asosiasi atau organisasi yang relatif independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang independen.

Pejabat terpilih dapat menjalankan kekuasaan mereka tanpa takut ditimpa.

Pemerintahan adalah pemerintahan sendiri; dan mampu bertindak secara independen dari kendala yang dipaksakan oleh orang lain.

Orang-orang memiliki kebebasan untuk berbicara dan mempublikasikan pandangan yang berbeda.

Demokrasi dalam Dunia Modern

Saat ini ada banyak bentuk demokrasi yang berbeda seperti halnya negara-negara demokratis di dunia. Tidak ada dua sistem yang persis sama dan tidak ada satu sistem yang dapat dianggap sebagai "model".

Ada demokrasi presidensial dan parlementer, demokrasi yang bersifat federal atau kesatuan, demokrasi yang menggunakan sistem voting proporsional, dan demokrasi yang menggunakan sistem mayoritas, demokrasi yang juga monarki, dan sebagainya.

Satu hal yang menyatukan sistem demokrasi modern, dan yang juga membedakannya dari model kuno, adalah penggunaan perwakilan rakyat. Alih-alih mengambil bagian langsung dalam pembuatan undang-undang, demokrasi modern menggunakan pemilihan umum untuk memilih perwakilan yang dikirim oleh rakyat untuk memerintah atas nama mereka.

Sistem seperti ini dikenal sebagai demokrasi perwakilan. Ia dapat mengklaim sebagai "demokratis" karena, setidaknya sampai tingkat tertentu, didasarkan pada dua prinsip di atas: kesetaraan semua (satu orang – satu suara), dan hak setiap individu untuk beberapa derajat otonomi pribadi.

Banyak yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi begitu mereka mulai memiliki pemilihan umum yang relatif bebas dan terbuka. Tetapi, demokrasi mencakup lebih dari sekadar pemilihan dan lebih masuk akal untuk memikirkan gagasan kehendak rakyat, daripada tentang struktur kelembagaan atau pemungutan suara, ketika Anda mencoba menilai seberapa demokratis suatu negara.

Demokrasi lebih baik dipahami sebagai sesuatu yang selalu dapat memiliki lebih banyak – atau lebih sedikit – daripada sesuatu yang ada, atau tidak ada. Sistem demokrasi hampir selalu dapat dibuat lebih inklusif, lebih mencerminkan keinginan lebih banyak orang, dan lebih responsif terhadap pengaruh mereka.

Dengan kata lain, ada ruang untuk meningkatkan bagian "rakyat" dari demokrasi, dengan melibatkan lebih banyak orang dalam pengambilan keputusan; ada juga ruang untuk meningkatkan bagian "kekuasaan" atau "kehendak" dari demokrasi, dengan memberikan kekuasaan yang lebih nyata kepada rakyat. Perjuangan untuk demokrasi sepanjang sejarah biasanya terkonsentrasi pada satu atau yang lain dari elemen-elemen ini. (mdk/edl)