10 Tahun Jokowi: Antara Janji dan Realisasi
Periode pertama 2014-2019, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memasuki purna tugas. Total 10 tahun memimpin Republik Indonesia dengan segala dinamikanya. Periode pertama 2014-2019, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai wakil presidennya.
Keduanya menggadang-gadang sembilan program prioritas yang disebut 'Nawacita'. Program ini merupakan janji politik Jokowi-JK menuju jalan perubahan berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Pada periode ini, Jokowi juga mempunyai slogan 'Jokowi adalah Kita'. Saat itu, slogan tersebut memperkuat citra Jokowi sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat.
Acap kali membicarakan soal pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kesejahteraan rakyat, hingga ketahanan pangan, intip janji Jokowi dan realisasinya saat periode pertama 2014-2019:
-Pertumbuhan Ekonomi
Saat awal menjabat, Jokowi berjanji akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 7% per tahun. Hal tersebut disampaikannya usai terpilih menjadi presiden pada akhir September 2014.
"Kita hitung kapan bisa capai pertumbuhan ekonomi 7%, kami optimis. Pak JK ngomong tiga tahun dan saya juga ngomong tiga tahun," kata Jokowi pada akhir September 2014.
Namun, seiring berjalan waktu, faktanya menyebut sejak periode pertama menjabat, realisasi pertumbuhan ekonomi hampir selalu di bawah target.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%. Pada tahun pertama menjabat, angka pertumbuhan ekonomi melambat ke angka 4,88%.
Kemudian ambisinya untuk mencapai angka 7% di tahun ketiga justru melenceng, dimana tahun 2017 angka pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh angka 5,07%. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mengalami kenaikan meski tidak signifikan yakni 5,17% dan tahun 2019 menurun ke 5,02%.
-Esemka
Sebelum melenggang ke Istana, Jokowi dikenal sebagai Wali Kota Solo yang memproduksi mobil buatan dalam negeri diberi nama Esemka. Program tersebut ia bawa hingga masa periode pertama jabat Presiden RI 2014-2019.
Terbukti, Jokowi bertolak ke Solo pada Jumat 6 September 2019 silam untuk meresmikan pabrik sekaligus meluncurkan mobil PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Kabupaten Boyolali.
Saat itu ia mengklaim Esemka dirakit menggunakan komponen dalam negeri. Hampir 80 persen TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
Pada kesempatan itu, Jokowi yakin pabrik Esemka bakal memberi banyak manfaat baik pemasok, industri-industri menengah, industri-industri kecil, sampai industri rumah tangga yang berperan dalam rantai pasokan yang panjang.
-Pembukaan Lapangan Kerja
Demi menekan angka pengangguran, Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan kerja selama periode pertama menjabat. Beruntungnya pembukaan 10 juta lapangan kerja berhasil direalisasikan.
Melansir laman Indonesia Baik, data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan pada tahun 2014 pemerintah berhasil menyediakan lapangan pekerjaan dan terserap oleh tenaga kerja sebanyak 2.654.305.
Angka tersebut kemudian melonjak pada 2015 mencapai 2.886.288 lapangan pekerjaan. Kemudian tahun 2016 penyerapan lapangan pekerjaan mencapai 2.448.916 dan meningkat menjadi 2.669.469 pada tahun 2017.
-Revolusi Mental
Di awal periode kepemimpinan, Jokowi kerap menggaungkan Revolusi Mental. Maksudnya, adalah memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu pada nilai integritas, etos kerja dan gotong royong.
Alhasil, Jokowi meneken Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada 6 Desember 2012. Inpres tersebut ditujukan kepada para menteri beserta jajaran, para kepala lembaga, gubernur, bupati hingga walikota.
Banyak yang mengapresiasi langkah Revolusi Mental ala Jokowi tersebut. Karena bisa memperbaiki integritas pejabat negara.
-Pemberantasan Korupsi dan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih
Pemberantasan korupsi dan pengelolaan pemerintahan yang bersih menjadi program prioritas yang tertuang dalam 9 program Nawacita Jokowi-JK. Sayangnya, realisasi di lapangan berjalan terbalik dari yang diharapkan.
Berdasarkan data ICW pada tahun 2014 tercatat sebanyak 629 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp5,29 triliun. Sementara, pada tahun 2018 kerugian negara dari kasus korupsi mengalami peningkatan dimana ICW menemukan sebanyak 454 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp5,6 triliun.
Rata-rata kasus korupsi dalam empat tahun terakhir Jokowi menjabat mencapai 392 kasus per tahun yang telah menyeret tersangka korupsi sebanyak 1.153 orang, dan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp4,17 triliun.
-Pembangunan Tol Laut
Pembangunan tol laut merupakan janji Jokowi saat kampanye pilpres 2014, yang kemudian diwujudkan dalam visi Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Namun, di Tahun 2020, Jokowi sempat kecewa. Ia kecewa keberadaan Tol Laut tak mampu menekan disparitas harga antar-daerah dan memangkas biaya logistik.
Pun, Tol Laut tidak berhasil mendongkrak kontribusi moda transportasi lait terhadap produk domestik bruto (PDB).
Tahun berlalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan data pada 20 Desember 2023, program tol laut diklaim berhasil menurunkan harga barang pokok hingga mencapai 30%. Selain itu, Menhub Budi Karya juga mengatakan program tol laut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Pada tahun 2021 total muatan yang diangkut pada tol laut mencapai 23.880 twenty foot equivalent unit (TEUs), dan meningkat pada tahun 2022 yakni mencapai 28.991 TEUs, dan mencapai 11.155 TEUs pada tahun 2023. Tol laut saat ini telah menghubungkan sebanyak 115 pelabuhan di seluruh Indonesia.
-Poros Maritim Dunia
Pada periode pertama, Jokowi juga menggadang-gadang bakal menjadikan RI sebagai Poros Maritim Dunia mengingat wilayah RI yang merupakan Kepulauan.
Hal itu ia buktikan dengan membentuk satu kementerian khusus bidang Maritim, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang membawahi sejumlah kementerian sektoral, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM , Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata.
Sayangnya, menurut data Walhi, fakta di lapangan ditemukan bahwa kehidupan nelayan dan warga pesisir semakin sulit. Hal itu diakibatkan pembangunan yang tidak memperioritaskan kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir.
WALHI mencatat, selama Jokowi menjadi Presiden, telah disahkan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K) di 28 provinsi. Dari 28 Provinsi itu ditemukan bahwa alokasi ruang untuk nelayan sangat kecil sekali. Luasannya hanya tercatat seluas 21.706,02 hektar. Hal itu berbeda dengan luas proyek reklamasi dan pertambangan pasir laut seluas 3.590.883,22 hektar.
Pada titik Jokowi terbukti gagal mewujudkan keadilan ruang bagi kehidupan nelayan. Akibatnya, lebih dari 3 juta nelayan terancam hilang akibat ketidakadilan ruang ini.
-Pengurangan Ketimpangan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan
Jokowi berjanji akan mengurangi ketimpangan sosial dan pengentasan kemiskinan, dengan meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Meski program KIP dan KIS cukup membantu, sayangnya masih ada keterbatasan pelayanan kesehatan dan akses jalan yang tidak memadai seperti yang dialami oleh seorang ibu hamil Garut tahun 2023 lalu. Saat itu Sophiah (35) yang hendak melahirkan harus ditandu oleh warga sejauh hampir satu meter untuk menyebrangi Sungai Cirompang.
Selain itu, terdapat satu kasus serupa yang bahkan menelan nyawa bayi yang dikandung seorang ibu bernama Kenti (38) warga Panggarangan, Lebak saat ditandu untuk melahirkan. Kejadian tahun 2019 ini dikarenakan jalanan rusak dan mobil ambulans tidak dapat masuk ke kampung tersebut.
Periode 2019-2024
Lima tahun pertama berjalan. Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2019-2024. Kali ini, ia didampingi Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden.
Pada periode dua kepemimpinannya bersama dengan Ma'ruf Amin, Jokowi banyak menjanjikan pemerataan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur yang merata, pemberantasan korupsi, hingga pengelolaan pemerintahan yang bersih.
Berikut realisasi janji Jokowi pada periode kedua kepemimpinan bersama Ma'ruf Amin dengan konsep keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
-Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi menjadi program keberlanjutan dari periode sebelumnya. Sebelumnya pada periode awal menjabat, Jokowi menargetkan angka pertumbuhan ekonomi naik 7% dalam tiga tahun. Sayangnya, berdasarkan data statistik No.13/02/Th.XVII, 5 Februari 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu mencapai angka 5%.
Pada periode kedua menjabat, angka pertumbuhan ekonomi di tahun pertama menjabat yakni tahun 2020 bahkan merosot tajam hingga mencapai -2,07% diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami kenaikan di tahun 2022 meski tidak signifikan, yakni sebesar 5,31%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2021 hanya menyentuh angka 3,7%. Kemudian tahun 2023 angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%.
-Pembukaan Lapangan Kerja
Selain pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja juga menjadi program keberlanjutan Jokowi pada periode kedua menjabat. Sebelumnya pada periode pertama Jokowi berjanji membuka 10 juta lapangan kerja dan beruntungnya janji tersebut berhasil direalisasikan.
Pembukaan lapangan kerja ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Hal tersebut berhasil direalisasikan,dimana menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, angka pengangguran di Indonesia sepanjang tahun 2021-2023 terus mengalami penurunan sebanyak 1,24 juta.
Pada tahun 2021, terdata pengangguran di Indonesia mencapai 9,10 juta orang, kemudian menurun di tahun 2022 yakni 8,42 juta orang, dan kembali mengalami penurunan tahun 2023 yakni 7,86 juta orang.
-Pemberantasan Korupsi dan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih
Dalam pemerintahan Jokowi periode kedua, dia berkomitmen menegakan sistem hukum yang bebas korupsi dan pengelolaan pemerintahan yang bersih. Program ini merupakan program lanjutan dari periode sebelumnya. Namun, fakta di lapangan tidak sejalan dengan ekspektasi yang ada.
Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) tercatat sebanyak 579 kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2022, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.396 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan potensi kerugian negara mencapai Rp47,747 triliun, potensi nilai suap dan gratifikasi sebesar Rp693 miliar, potensi pungutan liar Rp11,9 miliar, dan potensi pencucian uang sekitar Rp955 miliar.
Yang paling bikin heboh, deretan menteri Jokowi terjerat kasus korupsi. Sebut saja, mantan Mensos Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.
Di saat rakyat berjuang melawan Covid-19, Juliari malah memotong dana bantuan yang dikucurkan pemerintah.
Selanjutnya, kasus korupsi proyek pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G oleh Menteri Komunikasi dan Informasi tahun 2019-2023 Jhonny G. Plate, hingga kasus pemerasan, penyalahgunaan kekuasan dan penyuapan oleh Menteri Pertanian 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo
-Pembangunan Infrastruktur
Jokowi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utamanya, dengan target membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga rel kereta api di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur juga menjadi landasan Jokowi untuk pemerataan ekonomi yang menjadi salah satu visinya dalam kampanye pilpres 2024.
Faktanya, sejumlah pembangunan infrastruktur berhasil direalisasikan seperti pembangunan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), Tol Trans Sumatera, Tol Trans Jawa, Tol Trans Kalimantan, Jalan Trans Papua hingga proyek BTS 4G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia.
Meski begitu, masih ada beberapa proyek yang belum rampung seperti MRT Timur-Barat rute Cikarang-Balaraja, kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya, hingga Pelabuhan New Ambon.
-Indonesia Sentris
Di awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya membangun secara adil dan merata. Atau yang biasa disebut Indonesia Sentris.
Pembangunan merata dari pinggiran, desa, pulau terdepan hingga perbatasan. Agar tidak melulu terpusat di Jawa.
"Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar," ujar Presiden saat pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Menurut catatan, hingga periode kedua pemerintahan Jokowi pada 2015-2024 telah dibangun jalan tol mencapai 2.432 Km.
Ribuan jalan tol itu tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali.
Sementara itu, untuk jalan layang/jalan terowongan (flyover/underpass) telah dibangun mencapai 27.673 meter.
Kemudian, ada Program Sejuta Rumah (PSR) dengan total 71.731 unit rumah susun, 40.347 rumah khusus serta 1,49 juta unit rumah swadaya /BSPS atau secara total sebanyak 10.207.340 unit.
Tidak hanya itu, Jokowi juga membuat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap strategis.
Total ada 190 PSN yang dibangun Jokowi dengan anggaran Rp1.656,75 triliun, dengan rincian 71,4% berasal dari APBN/APBD, dari swasta sebesar 9,9%, serta 18,7% berasal dari BUMN/BUMD.
Dengan anggaran tersebut, era pemerintahan Jokowi telah terealisasi 48 proyek jalan, 56 proyek bendungan dan irigasi, 27 proyek kawasan, 13 proyek kereta, 17 proyek energi, 15 proyek pelabuhan, 9 proyek air bersih dan sanitasi, 7 proyek bandara, 6 proyek teknologi, dan proyek lainnya seperti perkebunan, pendidikan, tanggul dan perumahan.
Di samping, selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi juga membangun 53 bendungan dari target yang telah ditetapkan 61 bendungan. Artinya, rata-rata sebanyak 6 bendungan dibangun setiap tahunnya.
Di Aceh, telah dibangun bendungan sebanyak empat unit, di Sumatera Utara satu unit, Lampung dua unit, Kepulauan Riau satu unit, Kalimantan Timur dua unit, Kalimantan Selatan satu unit, Banten dua unit, Jawa Barat tujuh unit, Jawa tengah lima unit, Jawa Timur enam unit, Bali tiga unit, NTB sebanyak enam unit, NTT empat unit, Sulawesi Tenggara dua unit, Sulawesi Selatan sebanyak tiga unit, Gorontalo satu unit, Sulawesi Utara dua unit.
Pembangunan bendungan ini secara akumulasi memiliki volume air sebesar 3,89 miliar meter kubik, sehingga mampu mengairi lahan seluas 395.669 hektare serta menampung banjir 13.596 meter kubik per detik juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik sebesar 225,15 megawatt.
Sementara pembangunan jaringan irigasi untuk meningkatkan produksi pangan sebanyak 1.228.440 hektare, serta rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada seluas 4.647.547 hektare. Hingga saat ini, terdapat lahan irigasi di Indonesia sebanyak 7,5 juta hektare dengan luas sawah yang didukung irigasi dari bendungan, meningkat dari 11 persen pada 2014 menjadi 19 persen atau seluas 1,4 juta hektar pada 2024. Alhasil, indeks pertanaman meningkat 1,5 pada 2014 menjadi 2,5 pada 2024.
Reporter Magang : Maria Hermina Kristin
