Kami tulus mendukung Jokowi

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golongan Karya Agung Laksono langsung ngebut usai disahkan kepemimpinannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Sehari setelah disahkan, dia langsung mengirim nama-nama pengurus Partai Golkar. Target tahun ini difokuskan untuk menaikkan perolehan suara baik untuk DPR dan DPRD. Apalagi 2016 akan berlangsung pilkada serempak.

Agung tak mau berlama-lama merumuskan program kerja. Belajar dari pemilihan presiden tahun lalu, Agung mengakui jika salah satu penyebab partainya kalah dalam pemilu lantaran Golkar tak memiliki kader yang memiliki popularitas. Dia pun bakal merapikan kaderisasi dan memberikan pendidikan politik bagi setiap kadernya.

"Utamanya menaikkan perolehan suara. Nanti memikirkan bagaimana meningkatkan kursi di DPR, DPRD baru nantilah soal pemilu dan pemilihan presiden," kata Agung Laksono saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa malam kemarin.

Terkait dukungannya dalam pemerintahan, Agung mengatakan jika itu merupakan dukungan murni. Dia mengaku tak ada janji-janji masuk ke dalam partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Agung sadar, dukungannya itu baru datang belakangan. "Saya juga tidak pernah mensyaratkan itu. Kami tulus saja. Karena itu pilihan kami. Kami menyadari karena kami kan datangnya belakangan," ujar Agung.

Berikut ini petikan wawancara Agung Laksono kepada Mohammad Taufik dan Arbi Sumandoyo dari merdeka.com terkait target ke depan Partai Golkar.

Setelah disahkan Kemenkumham, apa target Golkar ke depan?

Utamanya menaikkan perolehan suara. Nanti memikirkan bagaimana meningkatkan kursi di DPR, DPRD baru nanti lah soal pemilu dan pilpres. Namun demikian kira-kiranya mungkin metodologinya bisa dengan cara konvensi, menegaskan survei begitu. Jadi bukan keputusan rembukan internal, tapi lebih kepada melihat bagaimana persepsi publik, memang publik menyukai.

Ini artinya belajar dari Pemilu 2014?

Ya ini sekali lagi secara internal tidak berhasil.

Ada janji-janji dari pemerintah terkait dukungan anda?

Tidak ada. Saya juga tidak pernah mensyaratkan itu. Kami tulus saja. Karena itu pilihan kami. Kami menyadari karena kami kan datangnya belakangan.

Bagaimana dengan anggota Golkar di DPR soal wacana pengajuan hak angket kepada Menkum HAM?

Ya kami tolak. Kami sudah perintahkan kepada Fraksi Partai Golkar untuk tidak melanjutkan itu usulan Bambang Cs. Karena sebenarnya hak angket itu untuk kepentingan nasional, kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok kecil atau partai. Inikan problem partai. Biarlah sesuai undang-undang saja di Mahkamah.

Saya bukannya melawan atau menolak begitu saja tanpa dasar. Karena ini bukan persoalan bangsa. Persoalan ini, persoalan internal partai. Memang bisa berdampak pada situasi stabilitas politik nasional? Tapi pokoknya kami di masalah ini selesaikan saja secara undang-undang.

Golkar sudah memutuskan keluar dari KMP, apakah itu nanti malah tidak membuat gaduh parlemen?

Ya mungkin sementara, kami berusaha mempercepat kegaduhan itu apalagi undang-undang mengamanatkan pengadilan negeri 60 hari, di Mahkamah Agung 30 hari. Ini sudah hampir selesai. Diharapkan tidak ada gugatan-gugatan. Berkaitan dengan keputusan, perselisihan yang diputuskan Mahkamah itu bersifat final dan mengikat. Keluar putusannya, ditandatangani empat hakim. Sudah ada putusannya, silakan tanya Pak Muladi. Putusan Mahkamah Partai itu mengesahkan Munas Ancol.

Anda tadi mengatakan jika percepatan Munas itu karena kekalahan Golkar di pilpres, karena tidak ada ketokohan, bukan kah ada kesalahan juga dari kaderisasi?

Ya itu kemarin kerja-kerja politik lebih sedikit daripada kerja-kerja bisnis. Kita enggak boleh jelek-jelekin orang. Saya sekarang berpikir bagaimana membangun kader. Saya ini produk tahun 70-an barengan Pak Sudarmono dan segala macem. Kan banyak tempaan dan segala macem sehingga emosi kita bisa dikendalikan. Kita sudah banyak pengalaman berperkara. Jadi harusnya masih banyak mungkin orang yang punya pengalaman seperti ini. Dan mereka melihat masalahnya lebih luas.

Jadi, jika ada kaderisasi, ada sekolah politik. Karena partai-partai barang strategis. Harus mempunyai program yang memerlukan banyak biaya. Karena itu saya setuju ada dana parpol diperbesar. Karena butuh biaya. Bagaimana pun benda strategis ini harus diperkuat. Dari situ lahir presiden, gubernur, bupati. Dari sini lahir undang-undang memilih pejabat-pejabat publik. Harus diperkuat dong. Harus diperbesar porsi kebangsaannya. Karena kita butuh uang. Jangan tau tapi pura-pura enggak tahu, jadi nyuruh orang untuk korupsi dan sebagainya.

Saya setuju seperti di Australia, saya tanya di sana tidak ada yang dari pribadi tapi semua dari negara. Tapi ada akuntibility-nya dan para pengurus kekayaannya harus dilaporkan. Saya bilang 'temen-temen harus siap, kalau kita tidak berniat nyolong kenapa takut'. Tapi untuk kepentingan nasional bukan untuk kepentingan pribadi.

Bagaimana anda menstabilkan kader di daerah?

Ya memang pelan-pelan lah.