Koalisi dikasih menteri

Merdeka.com - Masih ingat janji Presiden Joko Widodo saat kampanye tahun lalu. Sebelum dia resmi menjadi Presiden, Jokowi, sapaan akrabnya, sesumbar tidak akan bagi-bagi kursi dalam kabinetnya. Namun kini Jokowi melanggar janjinya.

"Silakan bergabung, perlu. Kita mau cari kawan sebanyak-banyaknya," kata Jokowi saat meninjau Waduk Pluit, April tahun lalu. Dia menegaskan jika terpilih bakal menunjuk kaum profesional mengisi jabatan untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa. "Dengan catatan tidak bagi-bagi kursi menteri. Kita bicara selesaikan masalah bangsa dan negara."

Namun kini Jokowi mengkhianati janjinya. Satu-satu bekas relawan dan tim suksesnya mengisi jabatan. Tidak terkecuali kader partai koalisi penyokongnya. Kader-kader partai koalisi itu ada yang duduk menjadi menteri dalam kabinet kerja bentukannya.

Tengoklah nama Marwan Jafar, Hanif Dhakiri, Imam Nahrawi. Tiga politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa ini duduk menjadi menteri. Marwan sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hanif Dhakiri mengisi posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Imam Nahrawi menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga.

Selain politisi PKB, dua nama dari Partai Nasional Demokrat juga mendapat jatah serupa. Ferry Mursyidan Baldan menempati kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan Siti Nurbaya menjabat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ferry dan Siti tadinya Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Ketua DPP partai bentukan Surya Paloh.

Sedangkan HM Prasetyo, juga politikus Nasdem, dikasih kursi Jaksa Agung. Dia dilantik Presiden Jokowi 11 November tahun kemarin.

Dalam susunan tim pemenangan Jokowi-JK, nama Marwan Jafar tercatat sebagai anggota Badan Pemenangan. Sedangan Hanif Dhakiri dan Siti Nurbaya masuk dalam struktur penghubung partai. Ferry Mursyidan Baldan anggota juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK.

Marwan dalam wawancara khusus dengan merdeka.com beberapa waktu lalu membantah jabatan dia emban sekarang berhubungan dengan koalisi partai PKB mendukung Jokowi maju dalam pemilihan presiden. "Yah itu sebagai konsekuensi politik, tidak perlu diperdebatkan lah. Kalau yang mendukung dikasih biasa karena koalisi sudah hal wajar," kata Marwan.

Marwan membantah jabatannya itu merupakan bagian dari transaksi partai menyokong Jokowi. "Nggak dong. Kader-kader diberikan jabatan, itu nggak masalah. Itu hal wajar, apanya yang transaksional," ujarnya.

Dia mengiyakan PKB berjasa memenangkan Pasangan Jokowi-Kalla. "Iya dong, minimal suara PKB 12 juta. Suara kursi punya pemilih ideologis dan akar kultur jelas," tuturnya dengan bangga.

Menurut juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari, penunjukan para relawan membantu tugas Jokowi dalam kabinet kerja merupakan hal wajar. "Iya dong, kan yang dipilih orang-orang berkompetensi," kata Eva saat dihubungi melalui telepon selulernya semalam. (mdk/fas)