Negara ini endak ada kepalanya

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan tidak melantik Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri. Jokowi memilih mengajukan nama Wakapolri Komjen Badrodin Haiti ke DPR untuk menggantikan nama Budi Gunawan yang sebelumnya menjadi calon Kapolri tunggal yang masuk ke DPR.

Sebelum keputusan tersebut, pencalonan BG ini sempat memanas. Diawali dari penetapan status tersangka kepada BG dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian diikuti kasus kriminalisasi para pimpinan KPK, mulai dari Bambang Widjojanto, Abraham Samad hingga Adnan Pandu Praja. Ketiga pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dengan kasus berbeda.

Waktu itu, Presiden Jokowi membentuk Tim 9 untuk menyelesaikan konflik KPK vs Polri itu. Berikutnya, BG mengajukan praperadilan terhadap kasusnya dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya, hakim membatalkan status tersangka terhadap BG. Hal itu memantik reaksi keras dari sejumlah pihak, termasuk Syafii Maarif, anggota Tim 9.

Tim 9 yang dibentuk presiden itu lalu merekomendasikan agar BG tidak dilantik dan diganti dengan calon lainnya. Benar saja, kemarin Presiden Jokowi memutuskan tidak melantik BG dan menggantikannya dengan Komjen Badrodin Haiti.

Soal kisruh masalah tersebut, merdeka.com berkesempatan wawancara singkat dengan Syafii Maarif, anggota Tim 9. Wawancara ini dilakukan sebelum Presiden Jokowi membatalkan pelantikan BG. Berikut ini petikannya.

Kabarnya saat ribut-ribut KPK vs Polri, termasuk pencalonan BG, Buya bertemu Mega di Teuku Umar, apakah ada desakan dan intervensi dari PDIP?

Endak ada. Saya kan endak bisa didesak-desak, saya ini orang merdeka. Endak ada desak-desakan.

Tapi benar sempat bertemu Bu Mega?

Kemarin endak, saya tidak datang.

Bagaimana anda menilai sikap Jokowi dalam kisruh KPK vs Polri, termasuk BG ini?

Saya tidak mau memberati presiden lah ya, terserah saja lah, tidak mau memberati presiden. Sekarang sudah berat, saya tidak mau memberati lagi, nanti tidak enak.

Rekomendasi tim 9 sepertinya kecil sekali peluangnya dipakai presiden?

Endak apa-apa, yang penting ini sudah saya sampaikan.

Buya malu dengan kondisi sekarang, dengan konflik KPK vs Polri, kriminalisasi KPK, pencalonan BG dan keputusan hakim praperadilan BG?

Bukan saya malu, ini seperti apa ya, negara ini endak ada kepalanya ini. Ada proses pembusukan terhadap hukum, terhadap moral, sudah rusak sama sekali, terus masak dibiarkan. Saya rasa kalian wartawan ini harus berbuat lah kalau masih ingin melihat masa depan. Sekarang ini berat betul, ada cengkeraman asing terhadap Indonesia ini. Nah kalau kita hancur seperti ini kan asing makin enak nih.

Menurut anda Jokowi tipikal presiden tegas apa tidak dalam menyikapi kasus-kasus tersebut?

Saya berharap dia tegas, itu aja lah. Kalau tidak nanti bahaya.

Kalau berharap tegas, artinya tidak tegas?

Yang jelas saya berharap tegas, silakan tafsirkan sendiri.