Polisi seperti anak yang tidak boleh dewasa

Merdeka.com - Jejak kehadiran polisi di Indonesia bisa dilacak pada zaman kolonial, khususnya setelah VOC membuka kantor di Batavia. Namun dasar-dasar pengorganisasiannya diletakkan Gubernur Jenderal Inggris Raffles. 

Memasuki zaman kemerdekaan, para bekas polisi kolonial segera memposisikan diri sebagai polisi republik. Di sini muncul usaha-usaha menjadikan polisi sebagai bagian dari kesatuan militer. Hal ini tampak dalam Sidang PPKI 19 Agustus 1945, yang menetapkan polisi berada di bawah Angkatan Perang. Berlangsungnya perang kemerdekaan menyusul agresi Belanda, dengan sendirinya menyatukan kepolisian ke dalam satuan-satuan tentara yang tengah bergerilya.

Usaha-usaha membangun jawatan kepolisian yang civilian, mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat dilakukan kembali, menyusul diberlakukannya UUDS 1950 yang menandai awal berlangsungnya sistem demokrasi parlementer. Pada masa ini posisi dan fungsi polisi sebagai bagian dari aparat sipil hampir mencapai bentuknya. Namun seiring bergantinya zaman, memasuki demokrasi terpimpin, jawatan kepolisian yang tadinya netral mulai terseret dalam permainan politik.

Lahirnya UU No. 13/1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, adalah tanda dimulainya militerisasi polisi. UU ini mengintroduksi istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang menyatukan Angkatan Kepolisian bersama AD, AL dan AU. UU No. 13/1961 ini menimbulkan perpecahan dalam tubuh kepolisian, karena banyak perwira polisi yang menolak menyatu  dalam militer. Bersatunya kepolisian dalam ABRI berarti menambah kekuatan politik Soekarno yang saat itu memang tengah bersaing dengan AD.

Peristiwa G30S 1965 memberi jalan politik buat AD untuk menggulingkan Soekarno. Lahirnya rezim Orde Baru kian  mengintegrasikan kepolisian dalam tubuh militer. Internalisasi nilai-nilai militer dalam tubuh polisi berlangsung sepanjang 30 tahun kekuasaan Orde Baru. Pikiran dan tindak-tanduk polisi pun tak beda dengan tentara, meskipun mereka dalam keseharian bertugas menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Seorang polisi yang mestinya banyak mengambil keputusan sendiri pada saat menghadapi masalah ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, justru mengandalkan garis komando.

Hal ini tidak hanya menyebabkan polisi keliru dalam menghadapi masalah ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, tetapi juga menyebabkan polisi tidak tumbuh menjadi sosok profesional mandiri. Di sisi lain, polisi juga sering terlibat dalam operasi-operasi militer yang didesain AD untuk menindak mereka yang disebut sebagai ’musuh negara’. Itulah masalah-masalah yang dihadapi kepolisian sebagai bagian dari militer.

Menurut Satjipto Rahardjo, polisi memang a civilian uniform. Sebab, untuk menghadapi kejahatan, polisi harus bergerak sebagai satu kesatuan yang solid, dan oleh karena itu ia diorganisir seperti militer agar disiplin dan terkomando. Tapi, sifat militer harus berhenti di situ. Selanjutnya ia harus berwatak sipil, sebab polisi sama sekali bukan kekuatan militer.  Karena fungsi yang berbeda dari tiga angkatan lain, polisi bagai ’anak tiri’  ABRI. Rencana pengembangan profesionalisme terabaikan, kebutuhan operasional tidak dipenuhi. Jadinya, polisi seperti anak bungsu yang tidak pernah dibolehkan dewasa; di sisi lain, hal itu juga menyebabkan polisi menderita inferior kompleks.

Perbedaan fungsi militer dan polisi, dan bagaimana masing-masing memaknai nilai-nilai profesionalisme masing-masing, serta sindrom superior dan inferior dalam diri tentara dan polisi, telah menjadi sumber-sumber konflik laten bertahun-tahun antara pasukan TNI dan anggota Kapolri. Konflik itu menjadi menifes saat menemukan pemicu dalam momen di mana tiada lagi garis komando dan koordinasi di antara kedua institusi. (mdk/tts)