Untung Besar di Balik Harga Tes PCR

Merdeka.com - Berkemeja putih, Presiden Joko Widodo tampil di depan publik. Memberi pengumuman. Sekaligus permintaan. Harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) harus diturunkan. Kisaran Rp450.000 hingga Rp550.000. Harga sebelumnya sekitar Rp900.000. Sempat ada di kisaran Rp1-2 juta pada masa awal Pandemi.

Permintaan Jokowi dikabulkan. Batas tarif tertinggi tes realtime-PCR Rp495.000 untuk wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan di luar Jawa dan Bali, Rp525.000. Jika dibandingkan negara lain dalam satu kawasan, India mencatatkan diri sebagai negara dengan harga PCR termurah. Pemerintah Kota Delhi menetapkan harga PCR sebesar 500 rupee atau setara dengan Rp96.000. Turun dari harga sebelumnya di kisaran 800 rupee atau setara Rp 150.000.

Meski sudah turun, harga tes PCR di Indonesia masih tergolong mahal. Penilaian ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan dunia kesehatan. Terutama para supplier Alat Kesehatan (Alkes). Alibi harga tinggi karena ada komponen impor, seharusnya tak lagi jadi pembenaran. Mengingat sejumlah komponen kit tes realtime PCR sudah tersedia di negeri sendiri. Hanya satu komponen yang harus didatangkan dari luar negeri. Yaitu reagen.

"Janganlah pura-pura. Hanya reagen yang susah dimonopoli, tapi reagen sendiri sekarang harganya sudah tidak mahal," ungkap Direktur Marketing Hamera Lab Esa Tjatur Setiawan saat berbincang dengan merdeka.com, pekan lalu.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Randy Hendarto punya pendapat berbeda. Biaya impor bahan baku yang mahal menentukan harga PCR di Indonesia. Sebab, bahan baku tetap harus diolah lagi di dalam negeri. Itu membutuhkan biaya. Sehingga tidak bisa membandingkan harga tes PCR di Indonesia dengan India. Mengingat India sudah menggunakan alat produksi dalam negeri. Selain itu, komponen bahan bakunya juga buatan sendiri.

"Kalau kita impor bahan baku komponen itu masih ada pajak dan sebagiannya. Sedangkan kalau kita impor barang jadinya akan dibebaskan pajaknya," ungkap Randy.

Tarif tes PCR yang ditetapkan pemerintah masih membuka ruang lebar kepada para pengusaha laboratorium untuk mendatangkan untung. Meski komponen reagen harus didatangkan dari China, Korea, Singapura. Bahkan Eropa sekalipun.

Esa Tjatur Setiawan melihat, dengan harga tes PCR Rp500.000, pengusaha fasilitas kesehatan sudah untung besar. Hamera Lab pernah melakukan feasibility study. Dengan tarif PCR saat ini, maka keuntungan yang didapat fasilitas kesehatan bisa menyentuh hampir 150 persen. Bisa dibayangkan ketika sebelumnya seluruh laboratorium di dalam negeri, menerapkan harga PCR Rp900.000.

Kementerian Kesehatan membuka data. Biang keladi mahalnya tarif PCR di awal pandemi yakni alat-alat kesehatan masih dibanderol tinggi. Selain itu, pemerintah tidak menutup mata memasukkan komponen perhitungan keuntungan untuk laboratorium atau fasilitas kesehatan. Tapi tidak terlalu besar.

"Pada saat itu kita melakukan perhitungan unit cost berdasarkan kepada harga pada saat itu. Didapatkan harga unit cost sekitar Rp 800.000 lebih. Kemudian kita berikan keuntungan kepada laboratorium sekitar 20 persen. Akhirnya didapatkanlah harga Rp900.000," jelas Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir.

Esa melanjutkan. Permainan harga dilakukan pihak fasilitas kesehatan melalui penawaran kecepatan menerima hasil tes PCR. Jika ingin memperoleh hasil hanya 12 jam, harga lebih mahal. Padahal, alat PCR yang dimiliki sejumlah rumah sakit sudah cukup canggih untuk memperoleh hasil lebih cepat.

Tarif ideal tes PCR ada di kisaran Rp350.000. Dari sisi perhitungan investasi dan biaya operasional sudah terpenuhi. Bahkan, pengusaha sudah mendapat keuntungan dari harga tersebut. Esa hanya bisa tertawa. Ketika laboratorium dan fasilitas kesehatan tes PCR menjamur. Dengan dalih turut serta dalam penanganan pagebluk Covid-19.

"Jangan merasa sudah berkontribusi tapi di balik itu untungnya besar," tegasnya.

Membedah Komponen Harga PCR

Mahalnya harga PCR di Indonesia tidak lepas dari daftar panjang komponen yang harus dihitung pihak laboratorium maupun fasilitas kesehatan lainnya. Kementerian Kesehatan merinci komponen dalam penghitungan tarif PCR. Pertama, jasa dokter, tenaga laboratorium, tenaga ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik), dan jasa pengambil spesimen. Kedua, komponen alat medik habis pakai. Mulai dari alkohol, hazmat, cover sepatu, cover kepala, masker N95, masker bedah.

Ketiga, komponen reagen. Reagen terdiri dari reagen sendiri dan reagen ekstraksi RNA. Keempat biaya operasional seperti listrik, air, administrasi. Dari keseluruhaan hitungan, dimasukkan komponen keuntungan untuk pihak fasilitas kesehatan. Namun, besarannya berkurang disbanding ketika harga PCR masih Rp900.000.

"Kita tambahkan keuntungan 15 persen. Setelah itu didapatkan nilai Rp495.000."

Gakeslab juga menyebut komponen yang sama dalam perhitungan tarif PCR di Indonesia. Selain biaya reagen, ada biaya untuk alat kesehatan seperti masker dan Alat Pelindung Diri (APD). Ada pula biaya tenaga kesehatan dan honor dokter yang mendiagnosa hasil tes PCR. Selain itu, komponen biaya administrasi dan listrik.

Analisis BPKP mengacu harga tes PCR bulan September tahun lalu, untuk komponen alat tes-nya sendiri sekitar 50-60 persen dari total harga PCR. Sisanya untuk komponen tenaga kesehatan dan administrasi. Biasanya, pihak RS juga memperhitungkan investasi dari pembelian alat untuk tes PCR dalam menentukan harga. Mesin PCR sendiri harganya bervariatif. Mulai dari Rp100 juta hingga miliaran rupiah. Tergantung spek di dalamnya.

"Lalu reagen PCR itu juga bisa dipakai untuk untuk 10-100 atau 200 pasien tergantung," jelas Sekjen Gakeslab Randy Hendarto.

Salah satu laboratorium di Indonesia, Klinik Prodia memastikan penentuan tarif tes PCR melalui berbagai evaluasi dan perhitungan matang. Seperti pemilihan reagen terbaik, serta bahan baku PCR nomor wahid. Diakuinya, komponen reagen masih harus diimpor. Atas nama menjaga kualitas. Sehingga, Prodia menolak menyebutkan keuntungan yang diperoleh dari tarif PCR yang tinggi.

"Maka tidak ada margin mengingat kami menjaga kualitas layanan dan tetap berupaya menyediakan yang terbaik bagi pelanggan. Harga PCR sangat dipengaruhi banyak faktor," singkat Corporate Secretary Prodia, Marina Amalia saat dihubungi terpisah.

Pemburu Rente

Belum semua fasilitas kesehatan menerapkan harga sesuai instruksi pemerintah. Sampai hari ini pun tidak ada tindakan menertibkan. Wajar jika akhirnya ada yang memandang kebijakan dikeluarkan pemerintah selalu tolerantif. Ada pula yang memandang kebijakan ini sebagai anomali atau keanehan. Sebab, idealnya penertiban harga tes PCR sudah dilakukan sejak awal Pandemi. Mengingat PCR sangat dibutuhkan pemerintah dalam melakukan tracing.

"Kan sebetulnya teriakan mahal sudah sejak awal," kritik anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Herryawan.

Saban kali menggelar rapat dengan pemerintah, Netty selalu heran. Mahalnya harga PCR tidak ditindaklanjuti. Baru belakangan ini, setelah 1,5 tahun Indonesia dilanda Pandemi. Mahalnya harga PCR membuat Nett mempertanyakan political will pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19. Termasuk pengawasan yang longgar dalam menyikapi tidak seragamnya harga tes PCR di fasilitas kesehatan publik.

"Apakah ada penumpang gelap, apakah ada mafia, apakah ada pemburu rente. Karena kita juga tidak tahu harga sebenarnya berapa sih. Kok, sekarang baru diturunkan," tanya Netty.

Pemerintah memiliki segala sumber daya untuk mengendalikannya. Jika ada penumpang gelap di saat pandemi, ditindaklanjuti dengan hukum yang berlaku. Sebab, telah merugikan banyak pihak. Netty tidak berani menyebut secara terang-terangan mengenai penumpang gelap atau mafia alat kesehatan di balik mahalnya harga tes PCR. Dia belum mendapat informasi soal itu. Namun, satu yang dia yakini. Praktik korup dengan memanfaatkan situasi yang ada.

Pemerintah tidak menemukan adanya pemburu rente maupun mafia alat kesehatan. "Selama itu tidak bisa kita buktikan barangkali kita tidak bisa berpikir seperti itu ya. Kita berpikir positif saja lah. Bahwa luar biasa penurunan tarif ini sudah menurun sekitar 49 persen dari yang awal. Jadi sudah sangat membantu masyarakat," tegas Abdul Kadir.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kodrat Wibowo juga belum menelusuri adanya keterkaitan antara tingginya harga PCR dengan campur tangan para pemburu rente. KPPU dalam tahap menggali harga keekonomian.

"Swasta ini apakah memang harga sekian keekonomiannya. KPPU mulai minggu ini mulai coba memerintahkan investigator untuk menghitung keekonomian dan memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangannya," singkat Kodrat Wibowo.

Tim Penulis: Ronald, Wilfridus Setu Embu, Dwi Aditya Putra, Henny Rachma Sari