Moeldoko Optimistis Insentif PPN Percepat Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik RI

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko optimistis kebijakan pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik dan bus mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

PPN DTP artinya pemerintah menanggung PPN 10 persen dari 11 persen untuk mobil listrik, dan 5 persen untuk bus listrik.

Hal itu disampaikan Moedoko saat menghadiri acara jumpa pers kedua pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023, di Jakarta, Jumat (5/5).

"Insentif ini akan membuat industri dan pasar kendaraan listrik lebih bergiat," kata Moeldoko yang juga sebagai Ketua Umum Periklindo, kemarin.

Menurutnya, pemberian insentif PPN DTP tersebut merupakan komitmen pemerintah mengikuti perkembangan dunia terhadap transisi energi bersih dengan penggunaan kendaraan listrik. Terlebih persaingan kendaran listrik dunia sudah mulai berlangsung di Indonesia.

"Kita harus bekerja keras dan mengikuti tren dunia yang saat ini tergila-gila terhadap mobil listrik. Saya khawatir kita jadi tertinggal dan ujung-ujungnya menjadi pasar kendaraan listrik dari luar negeri," ujarnya.

Pihaknya meminta semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun industri terus bergerak secara simultan untuk menyiapkan dan mewujudkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Tak terkecuali media massa yang memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan dan edukasi lebih detail kepada masyarakat tentang kendaraan listrik.

"Pemahaman masyarakat tentang kendaraan listrik masih rendah. Di sini lah media berperan menjadi jembatan antara industri dan masyarakat," jelas dia, "Tanpa media gelaran PEVS juga tidak ada artinya."

©2023 Merdeka.com

PEVS 2023 akan digelar 17-21 Mei di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi terwujudnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Pemicu bagi masyarakat untuk segera membeli kendaraan listrik. Apalagi sekarang sudah ada insentif, sekaligus memacu industri untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak ada gap antara suplay dan demand yang dimanfaatkan industri luar negeri," pungkas dia. (mdk/sya)