Adhie Massardi sebut 'rakyat tak jelas' dulu dukung Jokowi

Merdeka.com - Pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang mengatakan KPK mencari dukungan rakyat tidak jelas mengundang polemik. Atas pernyataan ini, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi menganggap Tedjo tidak mengerti mekanisme pemberantasan korupsi.

"Tedjo saja yang tidak paham pemberantasan korupsi, bagaimana serangan dari koruptor-koruptor terhadap lembaga anti korupsi," ujar Adhie saat ditemui di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta, Minggu (25/1).

Di samping itu, Adhie menyalahkan pernyataan Tedjo tentang dukungan terhadap KPK dari rakyat tidak jelas. Secara tegas, dukungan tersebut berasal dari rakyat yang sebelumnya mendukung Joko Widodo sebagai presiden.

"Dia (Tedjo) soal dukungan rakyat tidak jelas itu salah. Yang mendukung KPK itu rakyat yang jelas, rakyat yang sebetulnya mendukung Jokowi jadi presiden, yang ingin pemberantasan korupsi," kata dia.

Selanjutnya, Adhie menerangkan tidak ada pihak lain yang bisa mendukung langkah KPK selain dari rakyat. Sehingga, jika bukan rakyat yang mendukung, kepada siapa lagi KPK mencari dukungan.

"Ini (KPK) kan produk rakyat, ini cermin dari keinginan rakyat. Oleh sebab itu, diminta atau tidak, rakyat pasti mendukung KPK," ungkap dia.

Lebih lanjut, Adhie meragukan konstitusi benar-benar dapat memberikan dukungan penuh jika KPK mendapat serangan. Dia mendasarkan hal ini pada kasus kriminalisasi mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

"Kita tahu, tanpa dukungan rakyat, seperti kasus yang menimpa Antasari kemudian lewat begitu saja. Mana konstitusi yang melindungi Antasari, padahal dia menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak dia lakukan," ujarnya.

Polri balas dendam

Adhie sepakat jika kasus kriminalisasi KPK berupa penangkapan Wakil Ketua Bambang Widjojanto bagian dari balas dendam petinggi Polri. Menurut dia, terlalu naif menyebut kasus ini hanya sebatas penegakan hukum belaka.

"Terlalu naif penangkapan Bambang kemudian pelaporan Adnan Pandu ini bukan bagian dari balas dendam petinggi Polri ke KPK," ujar Adhie.

Adhie mengatakan banyak kejanggalan terhadap upaya kriminalisasi tersebut. Ini lantaran sangkaan yang disematkan kepada Bambang merupakan kasus lama dan sudah selesai. "Menurut saya, ini bohong. Pasti balas dendam. Karena soal ini sudah lama terjadi dan kasusnya sangat sumir. Kalau tidak dipersoalkan, tidak ada masalah juga," kata dia.

Selanjutnya, Adhie menyatakan Polri sudah bertindak sewenang-wenang kepada pimpinan lembaga negara vital seperti KPK. Bahkan, Polri terkesan sama sekali tidak menghargai posisi lembaga negara tersebut.

Atas hal itu, Adhie mengatakan perlu dibentuk sebuah payung hukum agar para pimpinan lembaga negara vital tidak dengan mudah dikriminalisasi. Proses penyidikan terhadap pimpinan lembaga negara harus dilakukan secara intensif untuk menghindari kemungkinan penetapan tersangka secara sembarangan.

"Kalau ada kasus seperti ini ke depan semua pimpinan lembaga inti harus mendapat penyidikan yang intensif. Jangan sampai setelah kejadian pas ada masalah dianggap sebagai bagian dari politik," terang dia.