Alasan Sekjen PDIP sering beri kuliah umum ke kampus-kampus

Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kerap menyambangi sejumlah perguruan tinggi di tanah air untuk memberikan kuliah umum. Menurutnya, kuliah umum merupakan upaya PDIP untuk mendapatkan masukan secara langsung dari kampus.

"Kampus menjadi pelopor ilmu pengetahuan untuk meningkatkan derajat kemanusiaan rakyat Indonesia. Di sinilah salah satu titik temu, mengapa PDI Perjuangan rajin ke kampus," kata Hasto.

Hal itu dikatakan Hasto saat memberikan kuliah umum dengan tema Dinamika Partai Politik di Indonesia, yang digelar di Kampus Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, seperti siaran pers Senin (30/5).

Dalam kuliah umum di hadapan mahasiswa S1 dan S2 Unair ini, Hasto menyinggung sejarah kampus yang diresmikan oleh Bung Karno pada 10 November 1954 atau bertepatan dengan peringatan ke-9 Hari Pahlawan tersebut.

"Unair menggelorakan semangat membangun bangsa melalui ilmu pengetahuan. Sebagaimana disimbolkan dalam lambang Unair, berupa Garuda yang membawa guci berisi air kehidupan, maka Unair harus menjadi sumber ilmu pengetahuan yang senantiasa kekal," kata Hasto.

Menurut Hasto, dinamika politik dalam praktik demokrasi liberal saat ini banyak diwarnai kepentingan kekuasaan yang ditunggangi kapital. Di tengah kondisi tersebut, hanya ideologilah yang membuat politik kembali pada hakikat demokrasi sebenarnya, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

"Jika tidak punya prinsip dan tidak punya pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945 dan sistem pemerintahan negara Indonesia, maka berbagai tarik menarik dalam dinamika politik tersebut akan membikin banyak pihak bingung dan tidak punya arah," kata Hasto.

Atas dasar hal tersebut, kata Hasto, maka keseluruhan dinamika politik nasional harus dibawa pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Untuk membawa kehidupan politik pada watak membangun peradaban, dan memperkecil risiko transaksi kekuasaan politik, Hasto mengusulkan 6 kriteria penting dalam menilai parpol.

Kriteria itu mencakup hubungan dengan konstituen, keuangan partai, perekrutan anggota dan pendidikan politik, resolusi konflik, pengembangan internal partai, dan bagaimana partai mengelola pemerintahan.