Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Alumni 212 desak Komnas HAM keluarkan rekomendasi Jokowi langgar HAM

Alumni 212 desak Komnas HAM keluarkan rekomendasi Jokowi langgar HAM Presidium alumni 212 datangi Komnas HAM. ©2017 Merdeka.com/Anisyah Yusepa

Merdeka.com - Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo mendesak kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar mengeluarkan rekomendasi bahwa Rezim Presiden Joko Widodo melakukan suatu pelanggaran.

"Mendesak Tim Investigasi Komnas HAM untuk segera mengeluarkan rekomendasi bahwa Rezim Jokowi telah melakukan pelanggaran HAM berat secara sistematis, masif dan terstruktur terhadap para ulama, aktivis-aktivis Pro Islam dan Ormas Islam HTI," kata Sambo di Masjid Baitur Rahman, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (31/5).

Nantinya, hasil rekomendasi tersebut akan dibawa ke DPR dan mendesak DPR untuk melakukan sidang istimewa.

"Membawa hasil Rekomendasi Komnas HAM tersebut ke jalur Konstitusional di DPR dan mendesak DPR melakukan sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden yang dianggap sudah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum dengan mengkriminalisasi para ulama, aktivis-aktivis pro Islam dan membubarkan Ormas Islam HTI," ujarnya.

Hasil rekomendasi tersebut, nanti akan dibawa ke dunia Internasional yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI), setelah itu akan dibawa juga pengadilan Internasional.

"Membawa hasil rekomendasi Komnas HAM tersebut ke dunia Internasional yaitu ke OKI, dan pengadilan Internasional untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan kemanusiaan yang diduga kuat dilakukan oleh Rezim Jokowi terhadap para ulama, aktivis-aktivis Pro Keadilan dan Ormas Islam," pungkasnya. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau
Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau

Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.

Baca Selengkapnya
Eks Bupati Langkat Divonis Bebas, Komnas HAM: Berpotensi Langgengkan Impunitas Pelaku TPPO
Eks Bupati Langkat Divonis Bebas, Komnas HAM: Berpotensi Langgengkan Impunitas Pelaku TPPO

Komnas HAM mengingatkan, perang terhadap perbudakan manusia merupakan agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PDIP Desak Jokowi Jadikan Kudatuli Sebagai Pelanggaran HAM Berat
PDIP Desak Jokowi Jadikan Kudatuli Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Ribka mengajak kader PDI Perjuangan dan aktivis ikut mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.

Baca Selengkapnya
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ramai Intelektual Kampus Kritik Jokowi, Ini Komentar Ganjar
Ramai Intelektual Kampus Kritik Jokowi, Ini Komentar Ganjar

Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menilai langkah intelektual berbagai kampus mengkritik pemerintahan Jokowi merupakan upaya rakyat menyelamatkan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ambil Sumpah Hakim Agung Suharto jadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
Jokowi Ambil Sumpah Hakim Agung Suharto jadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Pengangkatan Suharto sesuai dengan keputusan presiden RI nomor 54P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Ketua pidana muda pidana MA.

Baca Selengkapnya