Amnesty International: Pemaksaan Vaksinasi Covid-19 Merupakan Pelanggaran HAM
![Amnesty International: Pemaksaan Vaksinasi Covid-19 Merupakan Pelanggaran HAM](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2021/02/24/1278126/540x270/amnesty-international-pemaksaan-vaksinasi-covid-19-merupakan-pelanggaran-ham.jpg)
Merdeka.com - Proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih berjalan. Guna mendukung pelaksanaan vaksinasi, Pemerintah telah mengeluarkan sanksi administratif dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021 Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Amnesty International Indonesia menilai, adanya sanksi administratif tersebut menciptakan pemaksaan yang telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Karena seharusnya pemerintah menjamin hak setiap orang dengan persetujuan dan tanpa paksaan sedikit pun dalam proses vaksinasi secara sukarela.
"Pemaksaan vaksinasi dengan ancaman hukuman tertentu, termasuk pemberhentian atau penundaan jaminan sosial atau bantuan sosial, merupakan pelanggaran hak asasi manusia," kata Peneliti Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya kepada merdeka.com, Rabu (23/2).
-
Kenapa vaksin Mpox diizinkan di Indonesia? Penggunaan vaksin Mpox di Indonesia kini telah mendapat persetujuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, yang menunjukkan bahwa vaksin ini aman dan dapat digunakan dalam kondisi darurat kesehatan.
-
Bagaimana contoh penerapan HAM? Contoh hak-hak asasi pribadi yaitu:Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
-
Bagaimana Vaksin Covid-19 membantu Indonesia? Vaksinasi Covid-19 mengambil peran dalam perbaikan kondisi di Indonesia. Laporan sero survei antibodi SARS CoV-2 per Januari 2023 mencapai 99 persen penduduk memiliki kadar imunitas tinggi.
-
Apa hak warga negara di bidang hukum? Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Dimana HAM dijamin? Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia.
Menurutnya, daripada pemerintah menakuti masyarakat dengan adanya sanksi administratif lebih baik fokus terhadap informasi yang transparan, lengkap dan akurat terkait vaksin. Dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti semua orang, guna meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap vaksin.
Adanya sanksi, seperti menunda atau menghentikan bantuan sosial kepada masyarakat dinilai bertentangan dengan kewajiban dari negara yang menjamin kebutuhan masyarakat.
"Apalagi jaminan sosial itu memang sudah seharusnya dijamin, dihormati dan dipenuhi oleh negara. Ini tercantum jelas dalam Pasal 34 UUD 1945, Pasal 41 UU HAM, dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional," jelasnya.
"Dalam instrumen internasional sekalipun, hak atas jaminan sosial (social security) sudah dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) khususnya di Pasal 9, yang mewajibkan negara pihak untuk mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial," tambah Ari.
Termasuk bantuan sosial yang dijelaskan dalam Komentar Umum Nomor 19 terhadap Pasal 9 ICESCR juga diperdalam bahwa hal itu mencakup hak mendapatkan tunjangan, baik dalam bentuk tunai atau bentuk lainnya akibat dari kurangnya pendapatan terkait pekerjaan yang disebabkan oleh penyakit, kecacatan, persalinan, cedera kerja, pengangguran, usia tua, atau kematian anggota keluarga. Lalu kurangnya akses perawatan kesehatan, serta dukungan keluarga yang tidak memadai, terutama tanggungan anak-anak dan orang dewasa.
Sedangkan, Pemerintah telah menerapkan adanya sanksi administratif dalam Perpres No. 14 tahun 2021 Perubahan Atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam aturan tersebut mengatur tiga sanksi administratif yakni pertama sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial, kedua penundaan penghentian layanan administrasi pemerintah dan atau, ketiga denda.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Amnesty International Soroti Kekerasan Polisi ke Massa Demo Penolakan RUU Pilkada](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/23/1724384581497-q3h9n.jpeg)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, aparat kepolisian kembali bersikap brutal kepada para pengunjuk rasa
Baca Selengkapnya![Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Ini Kelompok yang Bisa Dapat Gratis](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/1/1704092062820-225nm.jpeg)
Maxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca Selengkapnya![Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Gratis Berakhir 31 Desember 2023](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/7/25/1690258339006-6umx2k.jpeg)
Mulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca Selengkapnya![Macam-macam HAM dan Contohnya, Lengkap dengan Penjelasannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/10/3/1696300643164-9y03p.jpeg)
Setiap manusia yang lahir di dunia ini memiliki hak yang melekat pada diri mereka.
Baca Selengkapnya![Komnas HAM Sorot Polisi Usai Demo di Semarang & Makassar Ricuh, Ada Dugaan Kekerasaan & Pakai Gas Air Mata](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/27/1724732258775-qqfvd.jpeg)
Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi saat mengamankan demo.
Baca Selengkapnya![Mulai Januari 2024 Vaksin Covid-19 Berbayar, Berapa Harga Idealnya?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/7/26/1690365289958-vw0cp.jpeg)
Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca Selengkapnya![Klaim Pandemi Covid-19 Rekayasa Muncul Lagi, Begini Kata Kemenkes](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/10/22/1729602805067-dtg9i.jpeg)
Bahkan, muncul narasi menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak ada.
Baca Selengkapnya![Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/9/11/1726058717396-rzh2r.jpeg)
Sebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.
Baca Selengkapnya![FOTO: Kasus Covid-19 Meningkat Signifikan, Warga Antre Vaksin Booster saat Car Free Day Jakarta](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2023/12/17/1702788299878-yrurbj.jpeg)
Beberapa waktu terakhir terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang cukup signifikan di Indonesia.
Baca Selengkapnya![Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/3/1714736499990-4odtc.jpeg)
Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca Selengkapnya![Komnas HAM Nyatakan Aipda Robig yang Tembak Mati Siswa SMK di Semarang Langgar HAM](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/12/5/1733401456434-uh0m0k.jpeg)
Jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aipda Robig, yaitu pelanggaran hak hidup.
Baca Selengkapnya![Strategi Pemerintah Cegah Penyebaran Mpox, Karantina hingga Vaksinasi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/27/1724739336317-ainwd.jpeg)
Menkes Budi ungkap cara pemerintah mencegah penyebaran penyakit monkey pox (Mpox) di Indonesia
Baca Selengkapnya