Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP
Menurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Alfitra Salamm menyoroti pola perolehan suara dengan menggunakan uang.
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP
-
Apa saja ancaman Pilpres AS 2024? Easterly membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan pemilu, termasuk masalah disinformasi, interaksinya dengan platform media sosial, serta ancaman yang terus-menerus dihadapi oleh petugas pemilu, terutama setelah pengiriman surat suara kepada pemilih dan dimulainya pemungutan suara awal di beberapa negara bagian.
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
Menurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
“Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024," jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
Alfitra Salamm menyoroti pola perolehan suara dengan menggunakan uang dalam pemilihan. Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
“Pengalaman-pengalaman saya di daerah ini kalau kita melihat tipologi-tipologi caleg, ada caleg yang tidak pernah datang, tapi kok bisa terpilih. Bagi caleg yang punya uang tidak perlu kampanye, ancaman uang itu akan benar-benar terjadi, ini saya perhatikan loh," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan adanya fenomena calo suara yang semakin meresahkan.
“Bahkan sekarang udah ada calonya Pak, calo suara. Saya kira ancaman-ancaman ini akan mengganggu pemilihan menjadi tidak fair," sambungnya.
Selain itu, Alfitra Salamm juga mengemukakan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan semakin terancam.
Banyak ASN yang takut digeser atau dipindahkan apabila tidak berpihak pada pihak tertentu, sedangkan mereka yang tetap netral justru diabaikan atau dikucilkan. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu dan semakin memperburuk ketidaknetralan ASN.
“Proses ancaman uang itu lebih serius. Netralitas ASN, banyak ASN yang netral pak, takut digeser, takut dipindahkan. Nah mencegah keberpihakan ASN, yang netral mereka semakin takut, semakin tidak punya teman,” tegasnya.
Alfitra menekankan perlunya tindakan tegas dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menegakkan aturan dan mempercepat sidang terkait pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan suara.
“Pola-pola seperti ini harus kita cegah, terutama isu-isu. Saya kira perlu ada ketegasan dari DKPP untuk menegakkan itu, hal hal yang berkaitan dengan suara, mempercepat sidang," tandasnya.
Ia juga mencatat bahwa ada kecenderungan pelanggaran kode etik yang tidak dilaporkan di beberapa daerah, sehingga DKPP perlu menjadi lebih proaktif dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan.
Baginya, ancaman uang dalam Pemilu 2024 nanti menjadi isu yang harus segera ditangani dengan serius untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia.
