Anggota DPR Ungkap Beberapa Pengeluaran yang Bisa Dicoret agar Biaya Haji 2025 Bisa Turun
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB An’im Falachuddin mengatakan masih ada celah menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB An’im Falachuddin mengatakan masih ada celah menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Salah satunya dengan mencoret pengeluaran yang tidak efisien.
An’im mengatakan, ada beberapa pembiayaan yang bisa ditekankan untuk menekan pengeluaran biaya haji. Misalnya biaya penerbangan bisa ditekankan semaksimal mungkin agar lebih murah tanpa mengurangi kualitas pesawat yang membawa jemaah haji ke tanah suci.
"Saya kira harus dibicarakan lebih lanjut agar biaya penerbangan dan akomodasi lebih murah untuk langkah-langkah selanjutnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1).
Selain biaya penerbangan, kata An’im, pengeluaran katering juga bisa dikurangi tanpa mengurangi kualitas. Paling pokok katering jemaah harus memenuhi kecukupan gizi dan kebersihan serta bisa dikonsumsi jemaah haji lanjut usia yang memiliki kebutuhan tertentu.
"Katering juga bisa ditekan lagi harganya tapi tidak mengurangi kualitas," ujar dia.
PKB mendukung pembiayaan yang dikeluarkan jemaah haji 60 persen, sedangkan pembiayaan dari nilai manfaatnya 40 persen.
"Kalau bisa 50:50 untuk biaya yang dikeluarkan jemaah haji dan pengeluaran dari nilai manfaat," ungkap An'im.
BPKH Harus Punya Terobosan
Biaya lain yang bisa ditekan adalah meminimalisir pelaksanaan manasik oleh Kemenag kepada jemaah haji. Hal ini karena Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) kerap melakukan manasik haji bahkan tidak hanya jelang keberangkatan tapi rutin dilakukan beberapa bulan sebelumnya.
"Setidak pas ada panggilan haji, walaupun cadangan, tetap dilakukan pemberikan kegiatan manasik," ujar An'im.
Dia mengatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus bisa melakukan terobosan terkait pembiayaan haji sehingga dalam jangka panjang biaya haji tidak semakin membebani jemaah haji Indonesia.
"BPKH dipisah dari Kemenag untuk bisa berikan investasi tapi malah belum terlihat hasilnya," kata An’im.
