Banyak warga Kota Bogor masih bingung dengan sistem satu arah

Merdeka.com - Satu hari menjelang diberlakukannya sistem satu arah (SSA) di lingkar Kebun Raya dan Istana Bogor (Jalan Ottista, Juanda, Jalak Harupat dan Pajajaran), tepatnya 1 April mendatang, sejumlah persiapan demi kelancaran program yang bertujuan mengurai kemacetan terus dilakukan Pemkot Bogor.

Mulai dari sosialisasi, pemasangan rambu pengalihan trayek angkutan Kota (angkot), hingga penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun demikian, di empat ruas Jalan Raya sekitar Kebun Raya dan Istana Bogor, nyaris tak ada peningkatan ataupun pelebaran infrastruktur jalan. Tak hanya itu, di lapangan hingga saat ini, masih banyak rambu penunjuk arah pengalihan arus untuk kendaraan pribadi yang terpasang.

Sehingga kondisi tersebut membuat masyarakat bingung untuk mencapai lokasi yang dituju, dan banyak menanyakan soal harga tarif angkot diprediksi bakal terjadi penyesuaian, karena sebagian besar jarak tempuhnya menjadi lebih jauh.

"Kalau satu arah lingkar Kebun Raya searah jarum jam saya tahu. Nantinya kendaraan dari arah Bogor Permai yang mau ke Merdeka tidak bisa lagi ke kanan, tapi harus berputar ke Tugu Kujang atau mengambil rute pengalihan arus lainnya. Hanya yang saya bingung nanti naik angkot rutenya bagaimana, itu yang sampai sekarang masih membingungkan," ujar Rosdiana (36) warga Babakanpendey, Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (30/03).

Hal senada diungkapkan Rusman(45) warga Gunung Batu, Bogor Barat, Kota Bogor. Dia mendukung kebijakan SSA, kalau memang tujuannya untuk mengatasi kemacetan di pusat Kota.

"Hanya yang membingungkan saya, terkait pengalihan arus dan bakal mengeluarkan ongkos untuk naik angkot jadi membengkak. Misalkan dari stasiun yang biasanya ke BTM cukup satu kali, kalau diberlakukan SSA, kemungkinan jadi dua kali dan jarak tempuh menjadi lebih jauh," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Kota AKP Irwandi membenarkan hingga saat ini di beberapa titik jalur SSA, masih minim rambu penunjuk arah. Pihaknya mengatakan pihaknya hanya membantu dalam melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas saat SSA diberlakukan 1 April mendatang.

"Personel yang kita kerahkan dalam membantu kelancaran program SSA sebanyak 170 personel. Mereka akan ditempatkan di beberapa lokasi, khususnya di persimpangan yang dijadikan jalur pengalihan arus," jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengakui di beberapa titik masih banyak yang belum dilengkapi rambu, baik penunjuk arah maupun infrastruktur penunjang atau kelancaran SSA pada 1 April mendatang. "Memang masih banyak yang belum dipasangi rambu penunjuk arah," ujarnya.

Berdasarkan pantauan, persiapan diberlakukannya SSA di Jalur Lingkar Kebun Raya Bogor (KRB), hingga saat ini pembenahannya baru sebatas pemansangan rambu dan pembuatan celukan (pelebaran) sepanjang 20 meter di kawasan Tugu Kujang saja.

Padahal, SSA ini merupakan program rekayasa lalu lintas paling vital, karena rute yang dibuat satu arah berada di pusat kota dan mengubah 13 trayek angkutan kota (angkot) terdiri dari 2.000 armada.

Selain masih minimnya infrastruktur dan suprastruktur pendukung program SSA, gencarnya sosialisasi Pemkot Bogor yang melibatkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, baik DLLAJ, Satpol PP dan Disperindag Kota Bogor tak menjamin kebingungan warga berkurang.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Bogor Encep Ali Alhamidi saat dikonfirmasi terkait persiapan SSA yang masih belum matang dikarenakan terbatasnya anggaran untuk menyediakan atau membuat infrastruktur penunjang, dibantahnya.

"Kegiatan SSA ini tidak berdiri sendiri melainkan bagian besar dari kebijakan dan program prioritas mengatasi transportasi, mengurai kemacetan seiring dengan pertambahan kendaraan, dan penertiban PKL. Tidak ada dana khusus untuk program SSA. Yang dipakai adalah anggaran rutin dari dinas-dinas terkait. Misal untuk iklan billboard dan videotron, itu partisipasi Dispenda memanfaatkan billboard milik vendor yang sedang kosong karena sedang tidak disewa oleh user," katanya.

Menurutnya pembuatan rambu berasal dari dana rutin DLLAJ Kota Bogor yang setiap tahun memang sudah dialokasikan untuk pembuatan rambu, marka dan fasilitas jalan maupun lalu lintas. "Sedangkan untuk pemindahan pedagang kaki lima itu sumber dananya dari Satpol PP dan Dinas UKM, penertiban dan pembinaan tidak secara khusus untuk SSA ini tapi kegiatan rutin," jelasnya.

Lebih lanjut, Encep menegaskan program SSA ini anggarannya sudah ditanggung masing-masing SKPD. "Jadi kegiatan uji coba SSA ini bukanlah proyek khusus dengan biaya khusus, melainkan kegiatan yang disinergikan dari setiap SKPD kecuali biaya pengamanan dan penjagaan lalu lintas dengan nilai Rp 250 juta selama uji coba," ujarnya. (mdk/cob)