Banyuwangi Siap Perbaiki Layanan Publik Sesuai Standar Ombudsman

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap melakukan sejumlah perbaikan sistem pelayanan publik yang efisien sesuai arahan tim Ombudsman RI.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, perbaikan sistem pelayanan publik terus dilakukan, termasuk perbaikan inovasi terbaru, berupa pelayanan digital berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang telah disoft launching.

Saat menemui kunjungan tim Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur di Banyuwangi, Anas berharap banyak mendapat masukan untuk perbaikan pelayanan publik sesuai standar pemerintah pusat.

"Ini ilmu yang berguna buat kami, sehingga kami bisa terus memperbaiki diri. Hal-hal yang disarankan oleh Ombudsman akan kami penuhi seoptimal mungkin. Tentunya bukan semata-mata mengharapkan penghargaan, tetapi demi perbaikan pelayanan kita kepada masyarakat," kata Anas, Kamis (20/6).

Selama berada di Banyuwangi Ombudsman akan melakukan observasi untuk kesiapan daerah-daerah menghadapi survei di bulan Agustus nanti. Ombudsman akan melakukan survei kepatuhan standar pelayanan publik di Indonesia

"Kedatangan kami kemari kali ini untuk mengobservasi dan memastikan kesiapan Kabupaten Banyuwangi, agar pada saat dilakukan penilaian pada bulan Agustus nanti, nilai Banyuwangi sudah memenuhi standar," ujar Koordinator Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Muflihul Hadi.

Sesuai standar pelayanan publik oleh Ombudsman, setiap daerah termasuk Pemkab Banyuwangi diminta untuk melengkapi 15 indikator.

Beberapa di antaranya, tentang persyaratan yang harus dipenuhi pemohon, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, apakah ada loket pengaduan atau tidak serta bagaimana pengelolaannya, dan fasilitas untuk kaum rentan seperti difabel, lansia atau ibu hamil.

Sementara itu, Muflihul mengatakan sejauh ini, Banyuwangi tercatat mengantongi sejumlah prestasi terkait pelayanan publik. Pihaknya berharap, dari 15 indikator standar pelayanan publik, bisa segera dimaksimalkan.

"Jika Banyuwangi dinyatakan pelayanan publiknya sudah memenuhi standar, maka ini akan menyempurnakan prestasi Banyuwangi terkait pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik," ujarnya.

Ombudsman sendiri merupakan lembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, di tingkat otoritas negara, pemerintahan, badan swasta, serta perseorangan.

Pekan lalu, Banyuwangi meluncurkan inovasi pelayanan publik terbaru, yakni pelayanan publik mandiri berbasis NIK.

Melalui aplikasi Banyuwangi Smart Kampung yang bisa diunduh melalui Playstore di gawai android, masyarakat bisa mengurus puluhan kebutuhan administrasi secara online, cukup di gawainya masing-masing.

Melalui aplikasi Smart Kampung dan mesin layanan mandiri, masyarakat cukup menunjukkan Nomor Induk KTP -Elektronik masing-masing, maka beberapa kebutuhan administrasi mulai dari kependudukan, kesehatan, pendidikan perizinan, pajak dan retribusi bisa langsung diurus dari gawai masing-masing.

Setelah proses persyaratan pengurusan dokumen diajukan via online, otoritas kepala desa, camat atau kepala dinas akan memantau dan melakukan verifikasi. Bila semua sudah lengkap, maka akan disahkan melalui tandatangan digital dan stempel barcode. Bila sudah, pemohon bisa mencetak sendiri dokumen yang telah disahkan. (mdk/hhw)