Belasan Guru di 2 Sekolah Lamandau Tak Kebagian Tunjangan Daerah Terpencil

Merdeka.com - Belasan guru di dua sekolah di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yakni SD Jemuat dan SD Negeri Kina pada 2019 tidak mendapatkan tunjangan daerah khusus atau terpencil.

"Tunjangan khusus itu sebenarnya sangat diperlukan karena belasan guru mengajar berada di daerah pelosok dan pedalaman yang jaraknya sangat jauh dari ibu kota kabupaten," kata Kepala Sekolah SDN Kina Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau Ridwan, Kamis (17/10). Seperti dilansir Antara.

"Di SD Kina ada lima guru yang tidak kebagian tunjangan khusus, dan di SD Jemuat ada enam guru. Dua sekolah ini sama-sama jauh dari perkotaan," tambah Ridwan.

Menurutnya, dengan tidak mendapatkannya tunjangan khusus dari pemerintah daerah, belasan guru semakin kesulitan dalam mengatasi kebutuhan mereka, padahal tunjangan tersebut sangat dibutuhkan oleh para guru agar mereka betah untuk terus mengabdi di daerah pedalaman, di tengah segala keterbatasan yang dihadapi sehari-hari, seperti susahnya akses infrastruktur jalan, ketiadaan signal telepon seluler, dan ketiadaan jaringan listrik.

Ridwan menggambarkan betapa sulitnya para guru yang bertugas di pedalaman, karena untuk mencapai ibukota kabupaten para guru di desa ini harus menempuh jarak sekitar 200 kilometer jauhnya.

Praktis dengan medan yang sulit tersebut, para guru harus merogoh kocek hingga Rp2 juta bila melakukan perjalanan pulang pergi untuk keperluan mendesak ke ibukota kabupaten.

"Bahkan kami harus melalui jalur sungai, dan melewati jalan darat yang tidak nyaman untuk dilewati, tapi kami tetap jalani untuk mengabdi guna mencerdaskan anak-anak didik kami," ungkapnya.

Disebutkan, pada tahun sebelumnya guru - guru yang berada di pedalaman masih mendapatkan tunjangan desa terpencil dan tertinggal, sebesar satu bulan gaji, dan itu diterima setiap bulan, namun tahun ini nama mereka tidak ada dalam daftar penerima tunjangan.

Pria yang sejak 1987 ini mengabdikan diri sebagai guru itu mengaku sudah empat kali melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, namun tidak membuahkan hasil, padahal untuk bolak balik memperjuangkan hak para guru tersebut ia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

"Saya mendapat penjelasan kalau belasan guru yang tidak mendapatkan tunjangan tersebut lantaran ada gangguan terhadap server pusat, sehingga data nama mereka tidak tervalidasi, dan kalau alasan itu kami minta dilakukan peninjauan ulang karena sangat merugikan kami," demikian Ridwan.