Bertemu Jokowi, SBY sampaikan poin-poin revisi UU Ormas

Merdeka.com - Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkunjung ke Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo siang tadi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan SBY dan Jokowi membahas berbagai masalah kebangsaan, termasuk UU Ormas baru.

Saat bertemu Jokowi, kata Syarief, SBY menyampaikan poin-poin yang harus direvisi dari UU Ormas. Fraksi Partai Demokrat menerima Perppu Ormas dengan catatan harus segera revisi setelah disahkan menjadi UU.

"Saya pikir iya, mungkin beliau hanya secara garis besarnya saja. Nanti kan pemerintah di eselon berikutnya yang akan bekerja menyusun rancangannya. Tapi kan poin-poinnya sudah dibicarakan hanya sepintas," kata Syarief saat dihubungi, Jumat (27/10).

Poin-poin revisi yang disiapkan Demokrat diantaranya paradigma hubungan antara negara dengan ormas, pemberian sanksi, pihak yang berhak menafsirkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Antara lain tentang pembubaran, terus kedua sanksi, ketiga siapa yang menilai ormas pancasilais atau tidak, itu antara lain. Kemudian ada proses peringatan dan sebagai-sebagainya. Yang penting kan pembinaan," terangnya.

Dalam pertemuan itu, Syarief menuturkan, SBY berharap agar pemerintah segera menyusun draf revisi UU Ormas dan disampaikan ke DPR tahun ini.

"Tentunya untuk revisi harus ada rancangannya. Ada persiapannya di dalam. Enggak bisa sekarang langsung revisi, mestinya ada rancangannya yang harus dibuat pasti butuh waktu. Kita juga mengerti itu. Tapi harapannya secepatnya," tuturnya.

Selain UU Ormas, lanjut Syarief, SBY membicarakan soal kondisi dan tantangan Indonesia 2 tahun ke depan sebelum masa jabatan Jokowi habis pada 2019. Menurutnya, Jokowi menyambut positif menerima masukan dari SBY baik soal UU Ormas atau masalah kebangsaan.

"Saya pikir mungkin masalah ke depan. Bagaimana ekonomi kita, saya enggak tahu, itu kan pembicaraan 2 pemimpin, kan kita enggak tahu pasti, tapi yang penting ini kan untuk 2 tahun ke depan, 2 tahun ke depan pemerintah harus lebih baik," tukasnya. (mdk/fik)