Bertemu Jokowi, Seknas Berikan Masukan Tentang UU KPK

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum meneken pengesahan revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi undang-undang yang dilakukan DPR dalam sidang paripurna, Selasa (17/9) lalu.

Menurut Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi Dedy Mawardi, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan secepatnya meneken UU tersebut. Namun, dia belum mau menjelaskan apakah Jokowi akan langsung meneken penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Tetapi Presiden menghendaki ini semua selesai dan itu akan diputuskan dalam waktu yang cepat, setelah dua kali lagi pertemuan, dengan mahasiswa dan mungkin tokoh LSM," katanya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama para relawan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9).

Dia menjelaskan dalam pertemuan tersebut mereka memberikan usulan. Mulai dari keputusan yang baik dan buruk akan terjadi jika Jokowi mengambil salah satunya.

"Kami berikan alasan-alasan, kalau ini diambil akan terjadi seperti ini, kalau ini diambil juga akan terjadi konsekuensi positif dan negatif," tutup Deddy.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memanggil beberapa tokoh nasional dan tokoh agama untuk membahas isu terkini dari mulai kebakaran hutan, kondisi Papua, hingga aksi unjuk rasa mahasiswa.Tokoh agama yaitu Phdi Wisnu Bawa Tenaya, Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Sekjen PBNU Helmy, PGI Henriette Lebang Permabudhi Arief Harsono, Ketum Matakin Budi Santoso Tanuwobowo, serta Ketum KWI Mgr Ignatius Suharyo.

Kemudian, sesi kedua pertemuan dilakukan lebih dari 2 jam bersama para tokoh nasional seperti matan ketua MK, Mahfud MD, rohaniawan Franz Magnis Suseno, budayawan Toety Herati, akademisi Azyumardi Azra, aktivis Emil Salim, budayawan Gunawan Mohammad, budayawan Nyoman Nuarta, pengusaha Arifin Panigoro, budayawan Christine Hakim, budayawan Butet Kertaradjasa dan ahli hukum Bivitri Susanti. Dalam pembukaan Jokowi meminta agar mereka tidak meragukan komitmennya untuk tetap menjaga demokrasi di Indonesia.

"Pertama saya ingin menegaskan kembali komitmen saya pada kehidupan demokrasi di Indonesia, bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Jangan sampai bapak ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini," ungkap Jokowi di hadapan para tokoh serta seniman di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).

Setelah melakukan pertemuan, Jokowi menjelaskan para tokoh meminta agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK. Tetapi ada beberapa hal kata dia yang harus dipertimbangkan dan berjanji akan secepatnya memberikan keputusan.

"Tadi sudah saya sampaikan secepat cepatnya, sesingkat singkatnya [akan diberi keputusan]," kata Jokowi.