Bima Arya Singgung Ratusan ASN Tak Netral di Pilkada: Fenomena Gunung Es
Ratusan ASN tidak netral tersebut layaknya fenomena gunung es yang hanya terlihat di permukaan saja.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut, ada sekitar 300 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dijatuhi disanksi lantaran tidak pada Pilkada 2024. Menurutnya, isu ASN tak netral pada pilkada paling banyak menjadi perhatian.
"Dalam dimensi pelanggaran kita melihat memang isu netralitas itu lumayan kencang, ada data sekitar 300 ASN yang terbukti melanggar netralitas dan telah dijatuhi sanksi administratif," kata Bima di acara ekspose Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) DKPP di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (30/1).
Eks Wali Kota Bogor ini menilai, ratusan ASN tidak netral tersebut layaknya fenomena gunung es yang hanya terlihat di permukaan saja. Meski begitu, evaluasi terhadap ASN terus dilakukan.
"Bagaimanapun angka ratusan ini mungkin saja ini fenomena gunung es yang terlihat yang ditindak dan diberikan sanksi, tentu sangat mungkin angkanya lebih besar lagi, tetapi paling tidak sistem telah bekerja dan kita telah memberikan contoh bagaimana menegakkan prinsip-prinsip netralitas ASN" tuturnya.
Singgung Kepuasan Publik
Di sisi lain, Bima mengatakan, persepsi publik kepada pemerintah cukup puas di bidang Politik dan Keamanan sesuai paparan survei Litbang Kompas.
"Angka 80 persen ini adalah angka kerja keras dari tidak saja KPU, Bawaslu, DKPP dan teman-teman TNI/Polri yang berjibaku di lapangan sehingga publik mengapresiasi pelaksanaan Pemilu tadi yang dirangkaikan dengan kinerja pemerintahan di bidang politik dan keamanan," pungkasnya.