BPP Kemendagri Apresiasi Inovasi Bansos Banyuwangi yang Dukung Program Satu Data

Merdeka.com - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi inovasi pendataan bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk masyarakat yang terdampak Corona (Covid-19). Inovasi smart kampung di Banyuwangi dinilai mendukung program satu data Indonesia dalam penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan Kapuslitbang Adwil Pemdes, Kependudukan BPP Kemendagri, Dr. Kurniasih, dalam webinar yang membahas implementasi kebijakan jaring pengaman sosial serta koordinasi penyaluran bansos dalam penanganan Covid-19.

"Untuk merespons pandemi Covid-19, Banyuwangi telah sigap melakukan beragam upaya untuk meminimalisir dampaknya. Salah satunya, mengintegrasikan pendataan Bansos dengan program smart kampung dengan basis NIK. Ini akan mendukung program satu data Indonesia dalam penanganan Covid-19. Salah satunya, untuk memudahkan penyaluran Bansos," ujar Kurniasih, Rabu (17/6).

Lebih lanjut, Kurniasih menilai inovasi smart kampung Banyuwangi bisa mendukung pendataan untuk basis pencegahan, penyaluran bansos, hingga pemulihan dampak ekonominya.

"Banyuwangi tepat menjadikan smart kampung menjadi dasar penanganan covid-19 di daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang diundang menjadi narasumber webinar mengatakan, sejumlah inovasi lain yang dikerjakan Banyuwangi terkait penanganan Covid-19. Salah satunya, inovasi daerah dalam menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten agar tepat sasaran.

Anas lalu mencontohkan tentang validasi data penerima bansos yang terintegrasi dengan program smart kampung. Semua data penerima bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah, telah di-input ke dalam sistem smart kampung. Semuanya direkam by name by address by NIK sehingga kemungkinan terjadi penerima ganda sangat kecil.

"Saya juga melakukan road show ke desa-desa. Saya minta para kepala desa untuk terus melakukan pemutakhiran data penyaluran bansos agar tidak ada warganya yang terselip," ujarnya.

Untuk menjamin transparansi, Banyuwangi juga mengumumkan data penerima bansos di tempat-tempat publik. Seperti Kantor camat, kantor desa, dan tempat-tempat ibadah lintas agama.

"Jadi warga bisa melihat sendiri, sudah tercover bansos apa belum. Kalau memang belum, mereka bisa melaporkan diri maupun tetangganya ke desa atau kecamatan," terangnya.

Di lapangan pun, lanjutnya, ternyata masih ditemukan warga miskin yang belum tercover skema bantuan apapun. Permasalahan ini banyak terjadi di daerah Indonesia lainnya.

"Untuk hal ini, kami memilih opsi tidak saling menyalahkan siapapun. Gantinya kami justru mencari solusi, yakni membuka pelaporan bansos online. Mereka yang belum tercover bansos bisa melaporkan dirinya lewat aplikasi smart kampung. Kami pastikan, warga terdampak akan mendapatkan bantuan karena stok bantuan kami masih banyak. Baik hasil donasi ASN maupun swasta. Jadi tidak perlu khawatir," jelasnya.

Webinar tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Guru Besar IPDN yang juga menjabat staf khusus Mendagri Prof. Muchlis Hamdi, Deputi V Kantor Staf Presiden Dr. Jaleswari Pramodhawardani, Kepala Pusdatin Kemensos Dr. Said Mirza Pahlezi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arifin, serta Walikota Jambi Dr. Syarif Fasha. Webinar ini juga diikuti sejumlah lembaga pemerintah se-Indonesia. (mdk/hhw)