Harta Karun Rafael Alun, Begini Modusnya

Merdeka.com - Kasus Rafael Alun Trisambodo membongkar praktik kecurangan yang dilakukan pejabat pajak. Bukan hanya menyembunyikan kekayaannya saja, ternyata ayah dari Mario Dandy ini juga melakukan operasi pencucian uang dan terbukti menjadi pengemplang pajak.

Berdasarkan e-lhkpn KPK, Rafael Alun Trisambodo memiliki harta kekayaan mencapai Rp 56,1 miliar. Namun setelah dilakukan penyelidikan, satu persatu ‘harta karun’ Rafael ditemukan. Mulai dari 40 rekening senilai Rp 500 miliar lebih, hingga ditemukannya deposit safe box berisi uang tunai Rp37 miliar yang diduga merupakan hasil suap.

Menindaklanjuti kejanggalan kekayaan Rafael Alun, Kementerian Keuangan membentuk tiga tim. Tim pertama memiliki tugas eksaminasi harta kekayaan dan meneliti atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan sebagainya.

Tim kedua melakukan penelusuran harta yang belum dilaporkan. Hasilnya, tim menemukan terdapat hasil usaha sewa yang tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Rafael juga tidak melaporkan sejumlah uang tunai dan bangunan yang dimiliki.

Dan tim terakhir menemukan sebagian aset bahwa ada aset yang diatasnamakan pihak-pihak terafiliasi. Berdasarkan hasil temuan ketiga tim, Kemenkeu menemukan dugaan adanya fraud dalam kasus Rafael.

Irjen Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh mengatakan, Rafael tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku ucapan dan tindakan. Ini terbukti karena Rafael tidak melaporkan harta dan pembayaran pajak secara benar.

"Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar tidak patuh membayar pajak serta gaya hidup pribadi dan keluarga tidak sesuai atas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN," katanya di Jakarta, Rabu (8/3).

©Liputan6.com/Faizal Fanani

Selain itu, Rafael juga terbukti melakukan beberapa upaya penyembunyian harta. Dia mengungkapkan, Rafael bertindak sebagai perantara yang menimbulkan konflik kepentingan. Dalam hal ini, setiap terdapat pengadaan barang dan jasa, Rafael mengutamakan perusahaan miliknya.

"Konflik kepentingan, yang bersangkutan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa dari perusahaan miliknya," ujarnya.

Guna membegal pajak dan menyembunyikan hartanya, Rafael menggunakan jasa dua konsultan pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama konsultan pajak yang diduga menjadi peran­tara eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu.

Identitas konsultan tersebut diketahui KPK setelah berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Yang kita dapat dua (konsultan pajak). Kita sudah tahu namanya siapa, kita sudah tukeran data, apa yang kita dapat dan apa yang PPATK dapat,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK.

©2023 Liputan6.com/Faizal Fanani

KPK telah mer­ancang strategi bersama PPATK guna mengusut dugaan transaksi ganjil Rafael. Dan KPK akan mencari cara untuk mengulik harta kekayaan Rafael, meski perantara tersebut belum diketahui keberadaannya.

Selain itu, KPK juga mengungkap adanya enam saham perusahaan yang terdapat kepemilikan saham Rafael. Perusahaan itu bergerak di sejumlah bidang. Salah satunya seperti restoran Bilik Kayu Heritage di Yogyakarta, milik Rafael dan CV Sonokeling yang bergerak di bidang catering.

Sementara, salah satu aset yang berada di Minahasa atas nama istri Rafael, Ernie Meike. Dimana aset real estate itu ditaksir memiliki luas 6,5 hektar.

"Jadi yang real estate di Minahasa Utara itu dua perusahaan milik nama istri. Udah gitu yang saya tahu CV Sonokeling ini katering," ungkap Pahala.

©2023 Merdeka.com

Namun demikian untuk dua perusahaan sisanya, Pahala mengaku hanya lupa nama perusahaan tersebut. Namun, dua perusahaan tersebut telah jadi bahan pendalaman dari KPK atas kepemilikannya.

Merespons temuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak langsung memeriksa kepatuhan pajak terhadap enam perusahaan yang terdapat saham milik Rafael. Selain perusahaan tersebut, ada satu kantor konsultan pajak yang diduga terafiliasi dalam kasus ini.

"Surat perintah periksa pajak sudah kami terbitkan kepada enam perusahaan dan satu konsultan pajak," tegas Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo.