Denny, BW dan Yunus tagih janji Jokowi soal setop kriminalisasi KPK
Merdeka.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi sistem online pembuatan paspor atau payment gateway di Mabes Polri. Namun siang ini, sekitar pukul 14.30 WIB, Denny datang ke kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta.
Mengenai kedatangannya, Denny ingin meminta komitmen Presiden Joko Widodo yang menyatakan 'Setop kriminalisasi KPK dan penggiat antikorupsi' dan mengapa dirinya tetap dipanggil polisi. Meski Mensesneg Pratikno tidak ada di kantornya karena ikut kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Ponorogo, Denny mengaku akan bertemu Seskab Andi Widjajanto.
"Seskab. Pak Pratikno nggak ada sih. Ya tadi sih janjinya kalau ada mas Andi ya mas Andi. Tapi kalau ngga ada ya sama teman-teman stafnya. Ada Refly, Teten mungkin ya," ujar Denny mengenakan batik merah, Jumat (6/3).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
Denny mengatakan, sebentar lagi Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjajanto dan juga mantan Ketua PPATK Yunus Husein bakal tiba di Setneg. Mereka juga akan bersama-sama menanyakan komitmen Presiden yang akan menyetop upaya kriminalisasi KPK juga pegiat antikorupsi.
"Nanti lah bareng-bareng. Saya datang bareng-bareng. Nanti ada mas Bambang Widjojanto bentar lagi. Ada mas Yunus Husein dan beberapa teman nanti yang datang terkait dengan kriminalisasi yang terjadi sekarang. Nanti detailnya," ujarnya.
Denny mengatakan alasan tidak memenuhi panggilan Bareskrim karena hasil rapat kemarin dengan teman-teman LSM memutuskan kuasa hukumnya saja yang datang. Padahal, kata Denny, dirinya ingin datang.
"Kuasa hukum saya ke sana sekarang. Saya sendiri sebenarnya awalnya ingin hadir langsung. Tapi hasil rapat dengan teman-teman diputuskan bahwa karena ini bukan kasus pribadi tetapi terkait dengan gerakan antikorupsi," katanya.
"Jadi rapat tadi dengan mas Bambang Widjojanto, dengan mas Yunus Husein, dengan mas Erman Sentosa, Imam Prasodjo, Bambang Harimukti, teman-teman LSM, kuasa hukum, semua memutuskan hadir ke Bareskrim kuasa hukum saya. Kami kemari untuk bertemu eengan siapa yng mewakili presiden nanti. Itu dulu. Nanti lagi ya," imbuhnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAlex yang merupakan pimpinan KPK dua periode ini menyebut saat itu tak bisa menghentikan kasus Setnov.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya