Digugat warga Bojonggede karena jalan rusak, Bupati Bogor cuek

Merdeka.com - Bupati Bogor Nurhayanti menanggapi dingin soal kekesalan warga yang mendaftarkan gugatannya perihal minimnya perhatian Pemkab Bogor terhadap infrastruktur jalan di beberapa wilayah, salah satunya di Jalan Raya Bojonggede.

Bahkan Nurhayanti terkesan menantang warganya yang tak puas dengan sistem pelayanan untuk melakukan aksi protes atau upaya hukum berupa gugatan warga atau Citizen Law Suite (CLS), seperti yang dilakukan sembilan perwakilan masyarakat Kecamatan Bojonggede, melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor pada Senin (06/06).

"Kami tetap menghargai (sikap warga melalui gugatan), saya kira itu memang sudah menjadi hak masyarakat," ujar Nurhayanti kepada wartawan, Rabu (08/06).

Namun pihaknya menyayangkan, kegeraman warga yang menuntut perbaikan jalan hingga berbuntut kepada hukum. Padahal, pihaknya sudah berupaya menanggapi somasi dari warga Bojonggede yang memberikan waktu sepekan sebelum gugatan didaftarkan ke PN Cibinong.

"Jadi sebetulnya, kami somasi yang bersangkutan (LBH Bogor) secara di lapangan sudah disikapi dan surat balasan sedang disiapkan. Kan suratnya baru ibu terima tanggal 1 Juni 2016. Ternyata warga tidak sabar dan malah melayangkan gugatan ke PN Cibinong," tuturnya, singkat.

Perwakilan Kuasa Hukum Warga Bojonggede dari LBH Bogor, Zentoni menepis pernyataan Nurhayanti yang mengaku sudah merespon surat somasi warga. Menurutnya, itu hanya alibi seorang kepala daerah yang merasa kebakaran jenggot dalam menyikapi aksi warga hingga berbuntut ke meja pengadilan.

"Hingga saat ini kami belum menerima sama sekali respon atau tanggapan resmi dari Bupati Bogor terkait somasi yang dilayangkan sepekan sebelum gugatan didaftarkan. Alasan kami mendaftarkan gugatan ini ke PN Cibinong karena somasi yang dilayangkan belum juga ada tanggapan atau respon dari Bupati baik melalui surat atau telepon," tuturnya.

Lambannya respon Pemkab Bogor, khususnya Bupati dalam menanggapi sikap protes warga sangat ditayangkan. Seharusnya Bupati reaktif menyusul, aksi protes terhadap buruknya infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Bogor dampaknya bukan hanya di Bojonggede saja, tapi hampir diseluruh perbatasan.

Padahal, menurutnya, dalam surat somasi tersebut LBH Bogor memberikan batas waktu tujuh hari ya itu pada tanggal 30 Mei 2016. "Tapi hingga tanggal 6 Juni, sesuai batas waktu yang kami buat, tak ada juga tanggapan. Maka nya saat itu juga kita langsung mendatangi PN Cibinong untuk mendaftarkan gugatan ini," jelasnya.

Zentoni mengaku tak benar, kalau Bupati Bogor baru menerima surat somasi pada tanggal 1 Juni. Sebab, saat melayangkan surat somasi yakni 30 Mei lalu, pihaknya sengaja menyempatkan diri datang langsung ke Pendapa Bupati (Rumah Dinas).

"Tapi Bupati malah menyuruh ajudannya untuk menemui kami. Coba saat itu Bupati kooperatif mau menemui, mungkin gugatan warga ini bisa bisa ditunda dulu," ungkapnya.

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu surat panggilan dari PN Cibinong, terkait rencana agenda pertama persidangan CLS ini. "Biasanya dua sampai dua minggu sejak didaftarkan gugatan sidang baru dimulai," ungkapnya.

Sebelumnya, sembilan perwakilan warga Bojonggede melalui LBH Bogor menggugat warga Bupati Bogor Nurhayanti ke Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Senin (06/06) petang. Gugatan tersebut merupakan puncak kekesalan warga terhadap Bupati Bogor yang tak merespon tuntutan warga lewat surat somasi tentang kerusakan jalan. Bupati Bogor sebagai tergugat I, kemudian LBH juga menggugat Dinas Bina Marga dan Pengairan serta DPRD Kabupaten Bogor masing-masing sebagai tergugat II dan III.