Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Dinilai Tak Punya Alasan Menolak Idham Aziz Jadi Kapolri

DPR Dinilai Tak Punya Alasan Menolak Idham Aziz Jadi Kapolri Kapolda Irjen Idham Azis. ©2017 Merdeka.com/Ronald Chaniago

Merdeka.com - Kabareskrim Komjen Idham Azis menjadi calon tunggal Kapolri. Idham dijadwalkan menjalani fit and proper test Kapolri di Komisi III DPR pekan depan.

Pakar Hukum Pidana Chairul Huda menganggap Komjen Pol Idham Azis memiliki rekam jejak yang sangat baik sehingga layak diusulkan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, Jokowi sudah tepat mengusulkan nama Kepala Bareskrim Polri itu ke DPR RI sebagai pengganti Tito Karnavian yang sudah dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

"Normatifnya memang memenuhi syarat dan bintang tiga, cukup senior dan track record selama ini kan baik. Tidak ada hal yang negatif yang diangkat atau sempat diberitakan. Jadi menurut saya tidak ada masalah," kata Huda dilansir Antara, Jumat (25/10).

Apalagi, kata dia, sekarang Idham juga menjabat sebagai Kabareskrim Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen). Maka, tidak ada lagi alasan bagi anggota legislatif untuk tidak menjadikan Idham sebagai calon Kapolri.

"Kedudukan terakhirnya kan Kabareskrim. Jadi, memang sangat hampir tidak ada alasan untuk DPR tidak memberikan persetujuan. Ini kan pilihan presiden, sudah dipertimbangkan juga oleh Kompolnas. Jadi tidak ada hal yang kemudian bisa menyebabkan ini terhambat," ujarDosen Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.

Di samping itu, Huda mengingatkan agar publik tidak membanding-bandingkan gaya kepemimpinan Idham dengan Tito. Sebab, setiap orang punya style dalam memimpin sebuah institusi sehingga tidak bisa disamakan satu dengan lainnya.

"Tito dengan gaya kepemimpinannya sudah jadi masa lalu buat Polri, sudah selesai tugasnya. Nah, Idham juga tentu punya gaya kepemimpinan tersendiri, kita tidak bisa kemudian mengharapkan bahwa gayanya sama. Tentu berbeda, masing-masing orang kan punya style tersendiri," jelas dia.

Sebelumnya, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Kapolri di DPR minggu depan.

"(Jabatan Plt Kapolri) Sampai pelantikan Kapolri minggu depan kan masih diagendakan fit and proper test selesai, fit and proper test DPR kan bersurat kepada presiden. Setelah presiden menerima surat hasil fit and proper test bapak Idham Azis, maka presiden akan merencanakan untuk pelantikan Pak Idham Azis sebagai Kapolri," jelasnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai Komjen Idham Aziz layak menjabat sebagai Kapolri. Idham rencananya akan segera diuji kelayakan dan kepatutan Kapolri menggantikan Tito Karnavian.

Dasco mengatakan, Idham memiliki beragam kualifikasi untuk menjabat sebagai Kapolri. Mulai dari pangkat, angkatan dan kinerja.

"Oleh karena itu, yang bersangkutan sangat kompeten, memenuhi syarat kualifikasi untuk jadi seorang Kapolri baik dari sisi kepangkatan maupun angkatan. Dan saya mendukung penuh beliau untuk dijadikan Kapolri oleh Presiden Republik Indonesia," kata Dasco pada wartawan, Jumat (25/10).

Dia juga menilai Idham sebagai sosok yang tidak banyak bicara, namun banyak bekerja. "Sosok Idham Aziz adalah sosok yang pendiam, sedikit bicara, banyak bekerja, dan selama ini selalu bekerja dengan diam tapi dengan hasil yang nyata," ucapnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR
Gerindra Tidak Tertarik Revisi UU MD3, Tak Masalah PDIP Dapat Ketua DPR

Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru

Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikabarkan Tolak PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Gerindra
Jokowi Dikabarkan Tolak PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Gerindra

Gerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dasco Gerindra Blak-blakan Jokowi Cawe-Cawe Tolak PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo
VIDEO: Dasco Gerindra Blak-blakan Jokowi Cawe-Cawe Tolak PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo

Dasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah
Gerindra Tak Yakin PDIP Oposisi di Pemerintahan Mendatang, Bambang Pacul: Suka-Suka Dialah

Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dasco Gerindra Blak-blakan Jokowi Cawe-Cawe Tolak PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo
VIDEO: Dasco Gerindra Blak-blakan Jokowi Cawe-Cawe Tolak PDIP Bergabung Dalam Pemerintahan Prabowo

Sufmi Dasco Ahmad, merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Cawapres Muhaimin Tolak Keras Usul Gubernur Dipilih Presiden
VIDEO: Cawapres Muhaimin Tolak Keras Usul Gubernur Dipilih Presiden "Itu Bahaya"

Cawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.

Baca Selengkapnya
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Baca Selengkapnya