Dubes RI untuk Swiss Akui Tak Mudah Terapkan New Normal

Merdeka.com - Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Muliaman Hadad, menilai sejumlah negara Eropa terkesan memaksakan pemberlakuan new normal. Padahal, menurut dia, hanya beberapa negara di Eropa yang siap melakukan pelonggaran kebijakan terkait Covid-19. Sebab kurva penyebaran Covid-19 yang mulai melandai.
"Beberapa negara Eropa terkesan memaksakan diri untuk melakukan pelonggaran walaupun memang beberapa negara sudah melandai Spanyol, Italia, termasuk juga di Swiss juga sudah melandai," kata dia, dalam diskusi daring, Sabtu (30/5).
Di negara tempat dia bertugas juga sudah mulai dilakukan pelonggaran. Sejumlah fasilitas umum seperti toko dan sekolah sudah mulai dibuka. Namun, tetap dengan penerapan protokol Covid-19.
-
Apa kebijakan Indonesia? Pada tahun 1948, presiden pertama Indonesia, Ahmad Sukarno, menciptakan istilah 'bebas dan aktif' untuk menggambarkan kebijakan luar negeri negara ini.
-
Siapa yang menerapkan kebijakan baru? Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif, menggarisbawahi sepuluh kebijakan yang akan diterapkan oleh BKN dalam menanggapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
-
Siapa yang mempertanyakan penanganan COVID-19? 'Seandainya kita bisa memutar waktu kembali, apa yang bisa kita lakukan agar penanganan pandemi ini lebih baik?,' tanya pria yang akrab disapa Kang Emil kepada Dharma.
-
Mengapa Covid-19 menjadi pandemi global? Pandemi Covid-19 telah menjadi salah satu peristiwa paling berdampak di abad ke-21. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru ini telah menginfeksi lebih dari 200 juta orang dan menewaskan lebih dari 4 juta orang di seluruh dunia.
-
Apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah kumpulan pedoman atau aturan yang mengatur perilaku individu dalam suatu komunitas, dengan tujuan menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam hubungan sosial.
-
Dimana norma diterapkan? Meskipun dapat berbeda-beda antar kelompok dan budaya, norma umumnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianggap penting oleh suatu masyarakat.
"Hari ini di Swiss sendiri toko-toko sudah mulai dibuka, sekolah mulai dibuka namun penerbangan masih belum mulai," ujar dia.
Belajar dari kebijakan yang dilakukan pemerintah Swiss, lanjut dia, penerapan new normal bukanlah perkara mudah. Sebab membutuhkan peran dan keterlibatan besar dari pemerintah untuk membangun literasi terkait bahaya Covid-19.
"Ini melibatkan usaha yang tidak kecil. Pemerintah setempat (Swiss) melakukan edukasi yang luar biasa kepada masyarakat agar bisa memahami protokol yang diminta untuk menghadapi situasi baru sebelum vaksin dan obat ditemukan," ujar dia.
Sama seperti negara-negara pada umumnya, upaya untuk menemukan vaksin Covid-19 juga dilakukan di Swiss. Upaya itu dijalankan baik oleh perusahan farmasi maupun di kampus-kampus. Hanya saja, belum bisa dipastikan kapan tepatnya vaksin bisa ditemukan lalu dapat digunakan secara luas.
"Belum banyak spekulasi (kapan vaksin ditemukan), di Swiss bilang akhir tahun ini vaksin sudah bisa mulai ditemukan, sudah bisa mulai dimanfaatkan oleh masyarakat tapi banyak sekali inisiatif terutama oleh perusahaan farmasi besar yang seperti berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin ini. Ada lebih dari 100 upaya dalam penemuan vaksin walaupun beberapa ahli mengatakan mungkin hanya beberapa yang betul-betul bisa jadi," jelas dia.
Syarat Menerapkan New Normal
Hadad menambahkan, keberhasilan satu negara pada fase new normal ditentukan kemampuan negara itu sendiri dalam mengelola dua pilar penting penanganan Covid-19. Dua pilar itu, yakni upaya mengatasi masalah di sisi kesehatan dan upaya menjaga ketahanan ekonomi.
Dua pilihan tersebut, lanjut dia, memang patut diakui merupakan pilihan sulit yang harus dihadapi semua negara di dunia. Sebab keduanya saling berkaitan. "Karena fokus kita ke kemanusiaan kan punya dampak ekonomi," jelas dia.
Berbagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 akan berdampak pada dibuatnya sejumlah pembatasan. Pembatasan-pembatasan yang dibuat tersebut, tentu punya dampaknya pada sisi perekonomian.
"Upaya flattening the curve, bagaimana agar jumlah orang terkena wabah ini terjangkau oleh kapasitas sistem kesehatan kita kan diperlukan upaya restriksi lebih banyak," jelasnya.
"Tambahan restriksi yang lebih banyak malah berdampak negatif pada perekonomian berikutnya. Jadi pilihan-pilihan yang tidak mudah. Dan ini dihadapi oleh seluruh negara bahwa upaya flattening the curve yang dilakukan masing-masing negara terutama agar semua ini dapat dikelola dalam kapasitas infrastruktur kesehatan kita itu ternyata mengorbankan ekonomi," imbuh dia.
Karena itu, mantan ketua Dewan Komisioner OJK ini menyarankan dua upaya itu seharusnya dilakukan bersamaan. Tidak bisa yang satu didorong sementara yang lain ditinggalkan.
"Ini memang bukan pilihan. Karena dua pilihan yang sama-sama sulit.
Dalam pengamatan dia, isu yang dihadapi dalam penanganan Covid-19 sebenarnya tidak hanya berkutat pada dua persoalan itu saja. Di negara-negara lain, lanjut dia, upaya penanganan Covid-19 berfokus pada tiga poin.
"Pertama bagaimana virus di-contain sehingga masyarakat terhindar dan sistem kesehatan bisa menghandle ya. Kedua stimulus ekonomi, pemerintah saat yang sama di seluruh dunia menstimulus ekonomi," urai dia.
Ditambah upaya untuk mempersiapkan diri guna menghadapi situasi baru setelah pandemi. Atau yang akhir-akhir ini kita kenal dengan istilah new normal.
"Satu lagi preparing for the recovery ini yang saya kira juga penting karena kita tidak hanya berhenti sampai dua pilihan ini kita cari jalan tengahnya tapi kita harus mempersiapkan diri memasuki recovery, the new normal istilahnya dengan karakteristik tertentu," katanya.
"Bahkan keberhasilan kita di dalam me-recovery dan memasuki new normal sangat ditentukan oleh bagaimana kita menghandle dua isu tadi secara bersamaan," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca Selengkapnya
I-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral paling komprehensif.
Baca Selengkapnya
Indonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA
Baca Selengkapnya
Swiss resmi melarang penggunaan cadar, setelah parlemen mengesahkan UU terkait pemakaian penutup wajah.
Baca Selengkapnya
Prabowo kadang bercanda mengenai ketidakkaguman Eropa terhadap Indonesia.
Baca Selengkapnya
Bahkan, muncul narasi menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak ada.
Baca Selengkapnya
Tjandra Yoga Aditama mengatakan, tren peningkatan laju kasus Covid-19 di Indonesia dan sejumlah negara lain masih perlu diwaspadai.
Baca Selengkapnya
Kepala negara meminta apa yang dipelajari negara lain juga dipelajari Indonesia. Jokowi meminta RI bergerak adaptif guna menghadapi kompetitor.
Baca Selengkapnya