Fahri sebut polisi jadi penjabat gubernur bagian konsolidasi Jokowi

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai penunjukan dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri menimbulkan kecurigaan publik. Fahri menduga penunjukan tersebut bermuara pada konsolidasi Presiden Joko Widodo untuk Pilkada dan Pemilu 2019.

"Nah, itu dia kan. Dulu Pak Jokowi dicurigai karena enggak boleh rangkap jabatan. Sekarang boleh rangkap jabatan. Jadi ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiganya itu loh," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1).

Fahri menyarankan pemerintah memberikan argumentasi yang jelas kepada publik soal alasan menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk mengisi kekosongan jabatan di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Jadi saya kira ya mestinya si Pak Jokowi yang mengambil keputusan begitu. Apa maksudnya, apa argumennya begitu. Karena ini argumen datangnya belakangan dan tidak meyakinkan lagi. Saya khawatir kita tetap curiga sampai hari pilkada," ujarnya.

Kecurigaan publik yang mungkin akan muncul, menurut Fahri, adalah aparat penegak hukum akan terlibat politik praktis di Pilkada. Terlebih, regulasi terkait penunjukan tersebut belum jelas.

"Itu yang saya bilang ya lebih penting pemerintah itu menghindari kecurigaan publik. Kecuali kalau aturannya itu jelas. Ini aturannya juga kalau saya lihat kurang jelas," tegas dia.

Selain itu, dia menganggap publik akan khawatir karena anggota Polri menjadi tidak netral di Pilkada karena diberikan jabatan politis seperti PJ Gubernur.

"Jadi saya kira ini kita lebih mengkhawatirkan kecemasan publik saja," tandasnya.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan kenapa dirinya tidak menunjuk sekda provinsi untuk menjadi pejabat sementara. Menurut dia, sekda bisa menggerakkan PNS untuk ikut ke dalam Pilkada serentak.

"Ada yang bilang, kenapa kok enggak sekda? Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Kenapa TNI/ Polri, ya enggak ada masalah. Diambil dari mana yang saya kenal saja," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, nama Irjen Iriawan dan Irjen Martuani keluar atas usulan dirinya. Menurut dia, kedua nama pati ini juga sudah didiskusikan oleh para petinggi Polri.

"Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin (Pilkada 2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu. Sekarang, sementara saya butuh dua nama, 'siapa pak kira-kira'. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi," kata mantan Sekjen PDIP itu.