Foto Jokowi di tengah jutaan pendukung tanpa parpol tinggal kenangan

Merdeka.com - Keberadaan Joko Widodo alias Jokowi dalam kontestasi pemilihan umum 2014 seakan menjadi fenomena baru dalam peta perpolitikan di Tanah Air. Pria kelahiran 21 Juni 1961 ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Indonesia, hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden ketujuh RI.

Selama masa kampanye, kehadiran sosok ayah tiga anak ini selalu dinanti para pendukungnya. Pidato-pidato politiknya pun selalu penuh dengan kerumunan warga. Oleh sebagian orang, dia dianggap sebagai sosok yang bakal mampu mengubah wajah pemerintahan.

Puncaknya terjadi saat dia berpidato di dua tempat berbeda, Gelora Bung Karno, Senayan dan Monumen Nasional. Ketika itu, tak ada satupun bendera partai politik yang ikut dibawa selama kehadirannya, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pendukung utamanya.

Kedua foto ini seakan menjadi petunjuk besar, di mana Jokowi akan menjadi seorang pembaharu di Indonesia. Bahkan, sejumlah pendukungnya menggunakan foto tersebut bentuk propaganda Jokowi tak akan dikekang oleh kepentingan parpol.

Sebagaimana ciri khasnya selama masa kampanye, Jokowi tak pernah lupa memberikan salam dua jari dengan mengandahkan tangannya ke arah massa. Dua hal ini dianggap fenomenal, bahkan menjadi tajuk utama sejumlah media saat itu.

Tak hanya masyarakat Indonesia, sosoknya yang dianggap bersih dan janjinya untuk tak terkait dengan sejumlah parpol juga menginspirasi sejumlah musisi internasional. Arkarna misalnya, band asal Inggris ini mengaku mengagumi mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Saya menghormatinya. Dia memberi inspirasi dengan caranya," ucapnya, saat ikut menghadiri Pesta Rakyat di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Kini, setelah menjadi presiden, banyak pihak yang menganggap Jokowi melupakan janjinya saat kampanye dulu. Bahkan, pengamat politik, Arya Fernandez sempat menyebut Jokowi tidak bisa terlepas dari pengaruh PDIP maupun partai yang berkoalisi mendukungnya dalam Pilpres lalu.

Kondisi itu dikaitkan ketika Jokowi memilih beberapa orang dekat atau pendukungnya untuk berada di lingkaran dalam Istana. Sebutnya Rini Soemarno yang menjadi Menteri BUMN, Andrinof Chaniago yang menjadi Kepala Bappenas, Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian, Andi Widjajanto menjadi Sekretaris Kabinet Kerja, HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung, Luhut Pandjaitan menjadi Kepala Staff Kepresidenan dan yang terbaru yaitu Diaz Hendropriyono di kursi Komisaris Telkomsel.

"Mewujudkan Kabinet yang lebih banyak diisi oleh para profesional dan ramping itu sulit diwujudkan. Ini menunjukkan pengaruh partai politik tidak bisa dielakkan," ujar Arya ketika di hubungi merdeka.com, Jumat (2/1/2015).

Tudingan keberpihakan terhadap kepentingan parpol sempat memuncak ketika Jokowi memutuskan mengangkat Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Ketika itu, Jokowi mengusulkan kepada DPR agar Budi bisa menggantikan Jenderal Sutarman, meski masa jabatannya masih beberapa bulan lagi.

Banyak pihak yang beranggapan Jokowi tak bisa lepas dari Megawati selaku ketum PDIP. Sebab, Budi merupakan ajudan Mega saat masih berkuasa.

Putri Presiden pertama Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri pernah mengomentari sosok Budi. Menurut dia, salah satu faktor yang membuat Presiden Jokowi lamban mengambil sikap adalah karena tekanan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sebenarnya masalah ini ada di Megawati, yang membuat Jokowi lama mengambil keputusan dan tetap ngotot agar BG dilantik. Kita tahu BG itu mantan ajudan dari Megawati," Rachmawati di kediamannya, Jakarta, Kamis (19/2).

Kini di mana kebanggaan dan harapan warga yang dulu mendoakan pemimpin mereka yang bebas dari tekanan partai politik?