Pentingnya keterbukaan terhadap informasi publik dalam mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan transparan.
Komisi Informasi Pusat (KIP) mengadakan forum edukasi nasional melibatkan ratusan mahasiswa bertemakan “Peluang dan Tantangan Pemuda di Era Keterbukaan Informasi Menuju Indonesia Emas” dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu Sedunia dan Sumpah Pemuda di Pullman Hotel Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Jumat (20/10).
Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau Right to Know Day (RTKD) diperingati pada tanggal 28 September di setiap tahunnya. Perayaan ini diadakan di era keterbukaan informasi menuju Indonesia Emas 2045.
Lalu, apa tujuan dan sejarah yang membentuknya?
Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro dalam sambutannya, mengatakan bahwa Hari Hak untuk Tahu Sedunia atau International Right to Know Day diperingati setiap tanggal 28 September dengan tujuan untuk mempromosikan kesadaran mengenai keterbukaan akses informasi sesuai hak asasi manusia.
“Hari Hak untuk Tahu Sedunia ini diperingati setiap tanggal 28 September. Tujuan diperingati hari ini untuk mempromosikan kesadaran global mengenai kebebasan secara moral untuk mengakses informasi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.
Dalam memperingati hari Hak untuk Tahu, digarisbawahi pentingnya keterbukaan terhadap informasi publik dalam mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan transparan.
Wakil Ketua KI Pusat RI H Arya Sandhiyudha menambahkan, Indonesia telah memiliki target capaian menuju Indonesia Emas 2045.
“Modal utama Indonesia Emas adalah generasi muda sebagai aset berharga bangsa. Pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera dengan mengawal pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas Arya.
Sejarah Hari Hak untuk Tahu Sedunia
Peringatan Hari Untuk Tahu pertama kali muncul pada 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria yang diikuti oleh aktivis demokrasi dari 60 negara.
Sejak 2011, Indonesia telah merayakan Hari Hak untuk Tahu Sedunia. Konsep 'Hak untuk Tahu' telah diakui dan dijamin oleh konstitusi sesuai dengan Pasal 28F dari UUD 1945 yang berbunyi:
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Seiring berjalannya waktu, Hari Hak untuk Tahu tidak hanya berkaitan dengan hak akses informasi semata, tetapi juga menjadi alat untuk mempromosikan efisiensi dalam mengakses informasi publik.
Forum Edukasi Nasional menghadirkan sejumlah keynote speakers, antara lain Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Manajemen Talenta, Tatang Muttaqin
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Imam Soejoedi, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi dan Olahraga, Hasintya Saraswati, Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya, Kepala BLUD Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang dan Tokoh Pemuda Inspiratif Mas Anjas Pramono
Forum yang dipandu oleh moderator Irwan Gurning dan Agus Wijayanto Nugroho ini, turut mengundang KI Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan PPID seluruh Badan Publik yang bergabung melalui Zoom ataupun melalui kanal YouTube KI Pusat.
Reporter Magang: Anin Kumala
Kamhar menuturkan, polemik tentang politik dinasti ini selalu menjadi diskursus publik, utamanya menjelang pemilu dan pilkada.
Baca Selengkapnya
Forum Pemred bersikap tentang dinamika politik jelang Pemilu 2024 yang semakin bergejolak.
Baca Selengkapnya
Sebagai Informasi Demokrat mencabut dukungannya terhadap Anies usai memilih Cak Imin menjadi cawapresnya.
Baca Selengkapnya
Demi meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilu 2024, diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat yang rasional, mandiri, dan berdaulat.
Baca Selengkapnya
Ade juga menyatakan bahwa setiap informasi yang beredar di bulan-bulan politik ini perlu ditanggapi dengan kritis.
Baca Selengkapnya
Anies dan NasDem disebut Demokrat mengkhianati piagam Koalisi Perubahan yang telah disepakati bersama dengan PKS.
Baca Selengkapnya
Komjen Fadil pun menyampaikan, jangan sampai berita tidak benar beredar begitu saja tanpa adanya pemeriksaan kebenaran secara tuntas.
Baca Selengkapnya
Para ulama tergabung GNPF, PA 212 dan FPI memastikan tidak mendukung Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Forum Bakohumas 2023 ini digelar Diskominfo Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi