Gerindra Dukung Menteri Edhy Lelang Kapal Pencuri daripada Tenggelamkan

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di Indonesia adalah opsi terakhir. Hal ini, ia katakan terkait dengan rencana Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Politikus Partai Gerindra, Edhy Prabowo yang berencana melelang kapal pencuri ikan di Indonesia.

"Kalau mengacu pada Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan, ketentuan penenggelaman itu adalah opsi terakhir terhadap kapal pencuri ikan berbendera asing," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/11).

Karena itu, Gerindra membiarkan Edhy mencari cara lain untuk mengatasi kapal pencuri ikan. Salah satunya dengan membiarkan kapal pencuri itu dilelang.

"Maka kami menyarankan Edhy membuka opsi lain yang lebih pro nelayan, yakni penyitaan kapal pencuri tersebut, untuk selanjutnya melalui putusan pengadilan dihibahkan pada nelayan miskin yang membutuhkan, transportasi laut murah untuk nelayan dan keluarganya atau dijadikan Puskesmas keliling," ungkapnya.

Ditenggelamkan Hancur Sia-sia

Menurut Dasco jika kapal yang ditenggelamkan akan hancur sia-sia. Namun, jika disita akan menguntungkan nelayan.

"Lebih baik kapal berbendera asing tersebut diserahkan pada nelayan kita yang selama ini memang kesulitan membeli kapal. Yang harus dijaga adalah prosedur hukumnya harus ketat dan jangan sampai terjadi penyimpangan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat mengenai Penyelesaian Status Kapal Perikanan. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Menteri Edhy mengatakan, dalam rapat Menko Luhut meminta para menteri untuk mencarikan solusi terkait kapal sitaan perikanan yang telah dikandangkan. Kapal tersebut nantinya berpeluang dihibahkan atau dilelang untuk menambah devisa negara.

"Membahas tentang kapal yang sudah inkrah ini kan beliau minta supaya segera pendalaman tanggal 10 Desember nanti akan dirapatkan kembali. Semangatnya adalah kita harapkan ini harus ada gunanya manfaatnya untuk apa," ujarnya di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (19/11).

"Tadi beliau memutuskan untuk kapal kapal yang sudah inkrah arahnya mau digimanain. Misalnya untuk dihibahkan, hibahkan ke nelayan, hibahkan ke pemerintah sekitarnya atau pemerintah daerah. Itu harus clear makanya kita mengkaji dari sisi penerimaannya dari sisi pelakunya," sambungnya.